Penghapusan uang komite di SMA dan SMK negeri di Lampung menciptakan dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, kebijakan ini meringankan beban orang tua dan menjadi salah satu pemicu deflasi pada kelompok pendidikan. Namun di sisi lain, ia melahirkan efek samping yang tak banyak dibicarakan. Magnet sekolah negeri semakin kuat, sementara sebagian sekolah swasta mulai kehilangan peserta didik dan berjuang mempertahankan eksistensinya.
Persoalan pendidikan di Lampung sesungguhnya bukan karena kekurangan sekolah atau minimnya ruang kelas. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam ekosistem pendidikan menengah.
Dalam praktiknya, sekolah negeri dan sekolah swasta memasuki arena persaingan dengan “bahan bakar” yang berbeda. Sekolah negeri ditopang anggaran negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, gaji guru ASN, hingga berbagai bantuan pendidikan. Sebaliknya, sebagian besar sekolah swasta harus mengandalkan uang sekolah, bantuan operasional yang terbatas, dan kemampuan yayasan masing-masing.
Ketika pungutan komite di sekolah negeri dihapus, daya tarik sekolah negeri semakin sulit ditandingi.
Masyarakat tentu bersikap rasional. Ketika tersedia pilihan sekolah dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan nyaris tanpa pungutan, mayoritas orang tua akan memilih sekolah negeri.
Akibatnya, peta pendidikan menengah di Lampung berubah. Sekolah negeri semakin penuh sesak, sedangkan sebagian sekolah swasta justru menghadapi penurunan jumlah peserta didik.
Fenomena tersebut terlihat pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah SMA dan SMK swasta di berbagai daerah di Lampung menawarkan berbagai insentif, mulai dari pembebasan biaya pendaftaran, penggratisan uang bangunan, hingga pembebasan SPP selama beberapa bulan bahkan sampai tiga tahun.
Sekilas, kebijakan itu tampak sebagai kabar baik bagi orang tua. Namun sesungguhnya, diskon besar-besaran tersebut merupakan sinyal bahwa sebagian sekolah swasta tengah menghadapi tekanan serius.
Padahal, tanpa keberadaan sekolah swasta, pemerintah hampir mustahil memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi seluruh lulusan SMP setiap tahunnya.
Sekolah swasta bukan pelengkap sistem pendidikan. Ia merupakan salah satu pilar utama yang selama puluhan tahun ikut menanggung beban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ironisnya, dalam persepsi masyarakat, sekolah swasta masih sering diposisikan sebagai pilihan kedua, bahkan menjadi tempat penampungan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Paradigma inilah yang belum selesai.
Tidak Semua Salah Pemerintah
Namun, menyusutnya jumlah siswa di sekolah swasta tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada kebijakan pemerintah.
Sebagian sekolah swasta juga perlu melakukan introspeksi mendalam.
Mendirikan sekolah tidak cukup hanya bermodal akta yayasan dan bangunan seadanya. Pendidikan adalah investasi peradaban yang menuntut keseriusan, kualitas, dan visi jangka panjang.
Ada fakta yang cukup mengejutkan. Tidak sedikit pemilik yayasan maupun pengurus sekolah swasta justru memilih menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga lain, bahkan di sekolah negeri.
Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kepercayaan yang belum selesai.
Sulit meminta masyarakat percaya kepada sebuah sekolah apabila para pendiri dan pengelolanya sendiri tidak menunjukkan keyakinan yang sama terhadap lembaga yang mereka kelola.
Karena itu, pembenahan internal menjadi keniscayaan.
Sarana dan prasarana harus memadai. Guru harus kompeten. Tata kelola harus profesional. Yang tidak kalah penting, setiap sekolah harus memiliki keunggulan yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Sekolah swasta tidak bisa lagi menawarkan produk yang sama dengan sekolah negeri. Mereka harus memiliki identitas dan diferensiasi, baik di bidang akademik, karakter, keagamaan, bahasa, teknologi, olahraga, maupun pendidikan vokasi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lampung berpotensi menghadapi persoalan yang lebih besar.
Sebagian sekolah swasta dapat mengalami kesulitan operasional, menurunkan kualitas layanan pendidikan, bahkan terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar.
Kalau sudah sampai fase terakhir, sekolah swasta tutup, pemerintah justru akan menghadapi beban yang jauh lebih besar karena harus membangun ruang kelas baru, membuka sekolah negeri baru, serta menyediakan tambahan guru dan fasilitas pendidikan.
Biaya yang harus ditanggung negara akan jauh lebih besar dibandingkan menjaga agar ekosistem pendidikan negeri dan swasta tetap sehat sejak awal.
Mencari Jalan Keluar
Persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan mengajak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk masuk ke sekolah swasta.
Diperlukan langkah yang lebih mendasar dan realistis.
Pertama, pemerintah dapat menyiapkan bantuan pendidikan berbasis siswa (student-based funding), sehingga sebagian dana pendidikan mengikuti peserta didik, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.
Kedua, pembangunan sekolah negeri baru harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan riil, agar tidak semakin menggerus sekolah swasta yang masih memiliki kapasitas besar.
Ketiga, pemerintah dapat membangun kemitraan dengan sekolah swasta melalui skema pembelian kursi (seat purchasing) bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Keempat, evaluasi terhadap sekolah swasta juga perlu diperketat. Sekolah yang tidak memenuhi standar sarana, tata kelola, dan kualitas pembelajaran harus didorong untuk berbenah, bahkan bila perlu melakukan penggabungan atau transformasi kelembagaan.
Kelima, yayasan pendidikan harus kembali pada ruh pendiriannya, membangun lembaga pendidikan yang berkualitas, bukan sekadar mendirikan sekolah.
Sekali lagi, persoalan pendidikan di Lampung bukan soal kurangnya jumlah sekolah atau minimnya ruang kelas.
Yang belum selesai adalah menciptakan persaingan yang sehat antara sekolah negeri dan swasta serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta.
Sebab, deflasi pendidikan yang hari ini dipuji karena meringankan beban orang tua dapat menjadi awal dari persoalan baru, melemahnya sekolah swasta, semakin besarnya ketergantungan pada sekolah negeri, dan membengkaknya beban negara untuk menyediakan layanan pendidikan di masa depan.
Jika itu terjadi, maka ironi yang sama akan terus berulang. Sekolah negeri penuh sesak, sekolah swasta kekurangan murid, dan pemerintah kembali disibukkan oleh persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui ekosistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.*****
