Ketika anggaran perpustakaan menyusut dan isu literasi nyaris tenggelam dari percakapan pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Lampung justru memilih bergerak. Bukan dengan membangun gedung baru atau menunggu datangnya anggaran besar untuk membeli ribuan buku. Cabdin Wilayah II Lampung memilih menghidupkan kembali pembicaraan tentang perpustakaan sekolah melalui penguatan kapasitas orang-orang yang mengelolanya.
@Iwa Perkasa
Rabu (19/8/2026) pagi, langkah itu dilakukan di SMAN 1 Pringsewu melalui workshop bertema “Membangun Ekosistem Literasi Holistik melalui Perpustakaan Sekolah yang Inovatif dan Edukatif”. Ketua Forum Literasi Lampung, Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag., hadir sebagai pembicara tunggal.
Sekilas, ini hanya sebuah kegiatan di sebuah sekolah di Kabupaten Pringsewu. Namun jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, workshop tersebut menjadi menarik karena lahir dari daerah ketika dukungan anggaran perpustakaan secara nasional justru sedang mengalami tekanan.
Dengan kata lain, ketika uang untuk perpustakaan sedang sunyi, Cabdin Wilayah II Lampung memilih tetap membuat perpustakaan dibicarakan.
Pilihan itu penting, sebab persoalan perpustakaan tidak berhenti pada ada atau tidak adanya buku. Ia menyangkut bagaimana sekolah membangun kebiasaan membaca, bagaimana guru menggunakan perpustakaan sebagai bagian dari pembelajaran, dan bagaimana pengelola mampu mengubah ruang yang ada menjadi pusat aktivitas pengetahuan. Dan, bagaimana daerah melalui semua perangkatnya tetap mendorong peningkatan kualitas pengelola perpustakaan yang kompeten–bersertifikat sambil menunggu politik penganggaran untuk perpustakaan membaik.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi anggaran Perpustakaan Nasional.
Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, Perpusnas hanya memperoleh alokasi sekitar Rp377,9 miliar. Angka itu turun sekitar 47–52 persen dibanding pagu 2025 yang mencapai Rp721,68 miliar dan menjadi yang terendah sejak 2022, ketika anggarannya masih sekitar Rp660 miliar.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada 16 Juli 2026 mengungkapkan bahwa sekitar Rp300 miliar dari anggaran tersebut terserap untuk operasional dan gaji pegawai. Ruang fiskal yang tersisa untuk program hanya sekitar Rp75 miliar.
Konsekuensinya mulai terasa di lapangan. Program distribusi seribu buku bacaan per lokasi ke desa, Taman Baca Masyarakat, lembaga pemasyarakatan dan puskesmas dihentikan. DAK Fisik untuk pembangunan dan renovasi gedung perpustakaan, pengadaan teknologi informasi serta mebel perpustakaan daerah ditangguhkan. Bantuan perpustakaan untuk Sekolah Rakyat dihentikan, sementara dukungan KKN Literasi ke desa-desa dipangkas lebih dari separuh.
Perpusnas telah mengajukan tambahan anggaran Rp644,6 miliar kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan Komisi X DPR RI. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah tambahan tersebut akan disetujui.
Dalam situasi seperti itu, daerah tidak bisa sepenuhnya menunggu datangnya kembali anggaran besar. Dan di titik inilah langkah Cabdin Wilayah II Lampung menjadi relevan.
Workshop di Pringsewu memang tidak akan menyelesaikan kekurangan buku. Ia tidak akan menambah luas ruang baca dan tidak serta-merta menghadirkan tenaga pustakawan baru. Tetapi ada sesuatu yang masih bisa dikerjakan dengan sumber daya yang relatif kecil yakni dengan memperkuat manusia yang menghidupkan perpustakaan.
Sebab perpustakaan sesungguhnya bukan hanya persoalan benda. Buku, rak dan gedung adalah infrastruktur. Yang membuat semuanya berfungsi adalah manusia di dalamnya.
Guru yang mengarahkan siswa membaca. Pengelola yang tahu bagaimana membuat perpustakaan menarik. Sekolah yang menjadikannya bagian dari proses belajar. Dan siswa yang akhirnya merasa bahwa perpustakaan bukan sekadar ruangan dengan rak-rak buku.
Pilihan untuk memperkuat kapasitas manusia menjadi semakin penting karena Lampung sendiri masih menghadapi persoalan struktural.
Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menunjukkan baru 702 dari 2.640 desa, atau sekitar 25 persen, yang memiliki perpustakaan desa.
Kesenjangan juga terlihat dari koleksi. Dengan jumlah penduduk Lampung sekitar 9,56 juta jiwa, kebutuhan koleksi berdasarkan standar SNI mencapai sekitar 143.415 judul. Koleksi yang tersedia baru sekitar 62.576 judul, atau sekitar 43 persen dari kebutuhan.
Ruang baca bahkan lebih timpang. Kebutuhan ruang diskusi terbuka mencapai sekitar 76.488 meter persegi, sementara yang tersedia baru sekitar 1.700 meter persegi. Pemenuhannya hanya sekitar 2,2 persen.
Tenaga perpustakaan pun jauh dari ideal. Dengan rasio satu tenaga untuk setiap 25 ribu penduduk, Lampung membutuhkan sekitar 382 tenaga perpustakaan. Yang tersedia baru 116 orang, sekitar 30,5 persen dari kebutuhan.
Angka-angka itu memperlihatkan bahwa Lampung tidak sedang menghadapi persoalan sederhana. Problemnya bukan sekadar bagaimana membuat anak mau membaca. Ada kekurangan koleksi, ruang, tenaga, pengelolaan dan ekosistem.
Pemerintah sebenarnya pernah melakukan investasi cukup besar. Pada 2024, sekitar Rp72,9 miliar dari dana alokasi khusus pendidikan dan perpustakaan dialokasikan untuk membangun perpustakaan modern di enam kabupaten/kota: Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, Bandar Lampung dan Lampung Barat. Program tersebut juga disertai 23 mobil perpustakaan keliling dan 43 unit reading corner.
Investasi fisik tentu penting. Tetapi perpustakaan tidak selesai ketika gedungnya selesai. Rak yang penuh buku tidak otomatis menciptakan budaya membaca. Ruang yang bagus tidak otomatis menjadi ruang belajar. Karena itu, pembangunan perpustakaan membutuhkan investasi yang tidak selalu terlihat, yaitu manusia yang mampu menghidupkannya.
Di tengah keterbatasan anggaran itulah workshop Cabdin Wilayah II Lampung menemukan maknanya.
Kegiatan tersebut bukan solusi atas seluruh persoalan. Kacabdin Pendidikan Wilayah II Lampung Rodi Hayani Samsun mengakui hal itu.
“Workshop yang kami gelar ini pada dasarnya hanya menguatkan kapasitas pengelola dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan sekolah, bukan solusi atas persoalan struktural seperti kekurangan koleksi buku, keterbatasan ruang baca, maupun minimnya tenaga pustakawan,” kata Rodi di Pringsewu, Selasa (18/08/2026).
Namun keterbatasan itu, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti.
“Kami sadar betul ini penting, maka kami lakukan semampu kami dengan berkolaborasi dengan sekolah dan penggiat literasi di Lampung,” ujarnya.
Kalimat “semampu kami” mungkin terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah pesan dari Pringsewu menjadi penting.
Sebab ketika anggaran besar tidak tersedia, pilihan yang tersisa bukan selalu berhenti. Ada ruang untuk mengubah cara bekerja, memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan apa yang sudah ada.
Cabdin Wilayah II Lampung memilih memulai dari manusia. Dan mungkin memang dari sanalah perpustakaan seharusnya dihidupkan kembali. Bukan pertama-tama sebagai gedung, melainkan sebagai kebiasaan. Bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang untuk menemukan pengetahuan. Bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari kehidupan sekolah.
Workshop di SMAN 1 Pringsewu karena itu layak dilihat lebih dari sekadar agenda sehari. Kegiatan itu adalah sebuah gerakan kecil yang muncul dari daerah ketika anggaran perpustakaan sedang sunyi.
Kecil memang. Parah, bahkan.
Tetapi justru karena kecil dan separah itulah, Pringsewu menunjukkan sesuatu yang penting tentang pembangunan literasi tidak selalu harus menunggu uang dalam jumlah besar untuk dimulai.
Yang dibutuhkan pertama-tama adalah keputusan untuk tidak membiarkannya mati.
Dan di tengah sunyinya anggaran perpustakaan, Cabdin Wilayah II Lampung memilih membuatnya tetap terdengar.*****
