Mirza Minta Harga Pangan Diantisipasi, Gabah Lampung Jangan Mengalir Keluar

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pemerintah bergerak lebih dini mengantisipasi tekanan harga pangan. Persoalan ini dinilai semakin penting karena harga bahan pokok menjadi salah satu masalah utama yang langsung dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mirza dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).

Menurut Mirza, pemerintah tidak boleh menunggu tekanan harga semakin besar sebelum mengambil langkah.

“Menindaklanjuti hasil paparan inflasi kemarin tentang bagaimana ke depan persiapan kita untuk menghadapi inflasi yang kalau tidak ditangani dari sekarang akan lumayan sangat memberikan tantangan,” ujar Mirza.

Ia menyebut harga bahan pokok sebagai salah satu persoalan utama masyarakat Lampung setelah persoalan infrastruktur jalan. Karena itu, stabilitas harga pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Namun, pengendalian harga tidak berarti menekan harga di tingkat petani. Pemerintah justru harus mencari titik keseimbangan agar kepentingan produsen dan konsumen sama-sama terlindungi.

Persoalan itu terlihat dalam komoditas beras. Di satu sisi, harga gabah di tingkat petani cukup baik. Di sisi lain, harga beras yang dibayar masyarakat masih tinggi.

“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa harga beras mulai mengalami kenaikan sejak Juli. Kondisi tersebut berkaitan dengan berlalunya musim panen dan masuknya musim kemarau.

Potensi penguatan El Nino juga menjadi perhatian karena dapat memperpanjang musim kemarau dan mengganggu panen padi yang berlangsung mulai Agustus hingga mencapai puncaknya pada September.

Tekanan pasokan berpotensi semakin besar jika gabah Lampung terus mengalir ke luar daerah.

Bimo menyampaikan adanya indikasi agen dari luar Lampung datang langsung kepada petani untuk membeli gabah. Gabah tersebut kemudian dibawa keluar daerah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan harga lebih tinggi.

Kondisi ini membuat persoalan harga beras tidak cukup diselesaikan melalui operasi pasar. Pemerintah juga perlu memastikan gabah Lampung terserap dan diolah di dalam daerah.

Sejumlah langkah kemudian dibahas dalam rakor, mulai dari optimalisasi stok beras SPHP Bulog untuk intervensi pasar hingga pengawasan pergerakan gabah di pintu-pintu keluar Lampung, terutama jalur menuju Pulau Jawa.

Pemerintah juga membahas opsi subsidi biaya angkut dari petani menuju penggilingan serta penguatan peran BUMD dan BUMDes untuk membeli gabah langsung dari petani dalam kondisi tertentu.

Data produksi menunjukkan Lampung sebenarnya memiliki kapasitas pangan yang besar. Hingga September 2026, produksi gabah kering panen tercatat sekitar 2,85 juta ton dari luas panen sekitar 535 ribu hektare.

Dengan rendemen sekitar 53–54 persen, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.

Sementara stok cadangan beras pemerintah jenis medium di Bulog Lampung per 1 September mencapai sekitar 232 ribu ton.

Artinya, tantangan pengendalian harga tidak semata-mata berada pada produksi. Persoalan juga terletak pada bagaimana gabah diserap, digiling, didistribusikan dan akhirnya sampai ke konsumen.

Karena itu, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui perbaikan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, penguatan penyaluran pupuk serta kelembagaan petani.

Bagi Mirza, keseimbangan tersebut menjadi kunci.

Pemerintah harus memastikan petani memperoleh harga yang layak, tetapi pada saat yang sama masyarakat tidak terbebani oleh harga pangan yang terlalu tinggi.

“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras,” ujarnya.

Dengan demikian, intervensi harga pangan Lampung tidak hanya berbicara tentang menurunkan harga di pasar. Pemerintah juga dituntut membenahi rantai pasok agar produksi petani Lampung memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di daerah sendiri.(iwa)