JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini menarik bukan hanya bagi pasar dan pelaku usaha, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Sebab, Suahasil datang dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal, termasuk desentralisasi dan hubungan keuangan pusat-daerah.
Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan sejak 2019 menjabat Wakil Menteri Keuangan. Sebelum masuk pemerintahan, ia dikenal sebagai ekonom dan akademisi Universitas Indonesia.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika pemerintah memasuki fase baru kebijakan fiskal. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF 2027) menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari prioritas.
Hampir seluruh agenda itu sesungguhnya berlangsung di daerah.
Karena itu, tantangan Suahasil bukan sekadar menjaga APBN tetap sehat, tetapi memastikan anggaran pusat dan daerah berubah menjadi aktivitas ekonomi nyata. Ukuran keberhasilan fiskal ke depan semestinya tidak berhenti pada berapa persen anggaran terserap, tetapi apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut.
Jalan harus membuka sentra produksi. Irigasi harus menaikkan produktivitas. Kawasan industri harus menarik investasi. Belanja pemerintah harus menciptakan lapangan kerja. Transfer ke daerah harus semakin memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan.
Di sinilah pengalaman Suahasil dalam desentralisasi fiskal menjadi relevan. Ia berpeluang mendorong hubungan pusat-daerah yang tidak semata berbasis transfer, tetapi berbasis kualitas belanja dan kapasitas daerah menciptakan pertumbuhan.
Menariknya, di Lampung terdapat figur yang lama berada di sisi lain dari urusan fiskal tersebut, yakni Sekdaprov Marindo Kurniawan. Keduanya tidak perlu disebut memiliki kedekatan personal karena belum ada bukti publik yang cukup untuk itu. Namun secara profesional, terdapat irisan yang kuat: Suahasil berada di jalur kebijakan fiskal nasional, sedangkan Marindo memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan keuangan daerah Lampung. Jika komunikasi keduanya berlangsung dalam kerangka kelembagaan yang baik, ada peluang hubungan pusat dan daerah menjadi lebih teknokratis dan produktif.
Bagi Lampung, ini bukan soal mendapatkan perlakuan khusus dari Jakarta. Justru sebaliknya, daerah harus mampu menerjemahkan peluang tersebut dengan data, proyek yang siap dan agenda pembangunan yang sejalan dengan prioritas fiskal nasional.
Bagi Lampung, peluangnya cukup besar. Basis pertanian dan pangan, posisi strategis di Sumatra, serta potensi hilirisasi dan industri pengolahan sejalan dengan prioritas KEM-PPKF 2027.
Namun Lampung juga harus mengubah cara berpikir. Daerah tidak cukup datang membawa daftar proyek dan meminta pembiayaan. Daerah harus menawarkan proyek yang layak, rantai nilai yang jelas dan dampak ekonomi yang terukur.
Singkong, jagung, padi dan komoditas perkebunan tidak cukup hanya diproduksi. Nilai tambahnya harus tinggal lebih banyak di Lampung melalui industri pengolahan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Suahasil mungkin tidak otomatis membawa lebih banyak uang ke daerah. Tetapi ia berpotensi membawa cara pandang yang lebih kuat tentang bagaimana fiskal pusat dan daerah bekerja bersama.
Itulah sebabnya pergantian ini layak dibaca sebagai angin segar bagi daerah. Bukan karena uang negara tak terbatas, melainkan karena ada peluang agar uang yang terbatas itu bekerja lebih produktif.
Dan bagi Lampung, pertanyaan terpentingnya bukan lagi berapa yang diberikan Jakarta, tetapi seberapa siap Lampung mengubah kebijakan fiskal nasional menjadi nilai tambah di daerah.(iwa)
