Bandar Lampung — Survei terbaru bertajuk “Persepsi Publik terhadap Kinerja” yang dirilis Rakata Analytics and Advisory (Lampung Public Opinion Research) mengonfirmasi tingginya penerimaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Survei dengan 800 responden, tingkat kepercayaan 95%, dan margin of error ±3,5% ini mencatat kepuasan terhadap kinerja Gubernur sebesar 81,75% dan Wakil Gubernur 80,38%.
Selain itu, tingkat kekompakan pasangan Mirza-Jihan tercatat 70,75%, sementara penilaian terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dibanding harapan publik berada di angka 54,00% sesuai/di atas harapan, jauh lebih moderat dibanding angka kepuasan personal terhadap kedua pemimpin tersebut.
Kesenjangan antara kepuasan personal terhadap sosok pemimpin dan penilaian terhadap kinerja institusi bukan fenomena baru dalam survei kepala daerah di Indonesia. Namun besarnya selisih hampir 28 poin menunjukkan bahwa modal popularitas Mirza-Jihan belum sepenuhnya terkonversi menjadi kepercayaan penuh terhadap kinerja birokrasi Pemprov secara keseluruhan.
Nomics.id, media ekonomi yang rutin mengulas kebijakan dan pembangunan Provinsi Lampung, dalam salah satu analisisnya menyebut kondisi Lampung saat ini berada dalam semacam “ruang transisi”, sebuah fase di mana pembangunan infrastruktur dan program pemerintah terus berjalan, namun di saat yang sama dibayangi keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, serta tekanan pada sektor pertanian dan daya beli masyarakat. Menurut media tersebut, dalam kondisi seperti ini banyak hal terlihat bergerak, tetapi arahnya belum sepenuhnya terbentuk.
Keterangan Nomics.id ini relevan untuk membaca hasil survei Rakata: angka kepuasan tinggi terhadap sosok pemimpin ternyata berjalan beriringan dengan penilaian yang jauh lebih moderat terhadap kinerja institusional Pemprov (54% sesuai/di atas harapan) mengonfirmasi bahwa publik cenderung membedakan antara kesukaan terhadap pemimpin dan penilaian objektif atas hasil kerja pemerintahan.
Pelajaran dari Isu Infrastruktur
Salah satu area yang kerap memengaruhi persepsi kinerja Pemprov adalah kondisi jalan. Dalam seri tulisannya soal infrastruktur Lampung, Nomics.id mencatat pola di mana publik cenderung menuding pemerintah provinsi atas kerusakan jalan, padahal jalan nasional di Lampung sudah sangat mantap di atas 90 persen, jalan provinsi sekitar 79,79 persen, sementara jalan kabupaten/kota baru sekitar 48 persen. Media itu menjelaskan bahwa distorsi persepsi ini terjadi karena masyarakat menilai berdasarkan pengalaman jalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan berdasarkan peta kewenangan yang sebenarnya membedakan tanggung jawab jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pola serupa kemungkinan turut memengaruhi bagaimana publik menilai “kinerja Pemprov dibanding harapan” pada survei Rakata, sebuah indikator gabungan yang sensitif terhadap isu-isu pelayanan di tingkat yang lebih rendah, meski secara formal bukan sepenuhnya kewenangan provinsi.
Konteks Ekonomi
Di sisi lain, angka kepuasan tinggi terhadap Mirza-Jihan juga sejalan dengan sejumlah indikator makro yang dilaporkan Nomics.id sepanjang tahun berjalan, termasuk pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025 yang tercatat 5,28%, lebih tinggi dibanding 4,57% pada 2024, menutup tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan capaian yang relatif solid.
Yang patut dicermati dari hasil survei ini bukan hanya angka puas-tidak puas, melainkan porsi swing voters atau kelompok yang belum menentukan sikap mencapai 27,13% pada indikator kekompakan dan 25,88% pada indikator kinerja Pemprov. Kelompok ini jauh lebih besar dari kelompok yang menyatakan tidak puas, menandakan ruang persepsi publik masih terbuka dan dinamis.
Dalam bahasa yang lebih reflektif, Nomics.id menulis bahwa kebijakan yang terlihat progresif belum tentu berjalan optimal dalam implementasinya, dan pertumbuhan yang tercatat secara statistik belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sebuah pengingat bahwa konsistensi arah kebijakan ke depan akan menjadi penentu apakah kelompok swing voters ini bergeser ke arah kepuasan atau sebaliknya.
Modal untuk Memperkuat Partisipasi, Bukan Sekadar Angka Kepuasan
Merujuk pada pola yang konsisten disampaikan Nomics.id di berbagai tulisannya bahwa pertumbuhan statistik tidak otomatis berarti pemerataan dampak, dan kebijakan yang progresif di atas kertas belum tentu optimal dalam implementasi. Tingkat kepuasan tinggi terhadap Mirza-Jihan semestinya tidak dibaca sebagai titik akhir, melainkan sebagai modal awal.
Besarnya porsi swing voters pada beberapa indikator survei justru menunjukkan adanya ruang bagi Pemprov untuk mengubah kepuasan pasif menjadi partisipasi aktif melalui keterbukaan informasi program, ruang dialog kebijakan, dan mekanisme umpan balik publik yang lebih rutin. Kepercayaan publik yang tinggi hari ini akan lebih bernilai jika diarahkan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan, bukan sekadar menjadi legitimasi elektoral.(iwa)
