Program transisi energi Indonesia mencatat tonggak baru. Setelah sukses menghentikan impor solar melalui program biodiesel B50, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada bensin, dan Provinsi Lampung ditunjuk sebagai lokasi pengembangan bioetanol pertama di Tanah Air. Namun di balik gencarnya publikasi soal kapasitas produksi dan nilai investasi, satu aspek krusial belum juga diungkap secara resmi: berapa lapangan kerja yang sebenarnya akan tercipta dari proyek ini.
@Iwa Perkasa
Solar Sudah Beres, Giliran Bensin
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung implementasi Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, awal Juli 2026. Program yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar jenis solar itu digagas untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional dan menjaga ketahanan energi.
Menurut Bahlil, ide mengembangkan bioetanol untuk bensin sebenarnya lahir dari pengalaman program biodiesel ini. Bahlil membayangkan jika solar bisa memakai CPO, mengapa bahan nabati lain tidak bisa dipakai untuk bensin. Untuk itu, ia melakukan studi banding ke Brasil, di mana program E30 sudah bersifat mandatori dan beberapa negara bagian, bahkan sudah menerapkan E100.
Lampung Pusat Ekosistem Bioetanol Nasional
Pemilihan Lampung bukan tanpa alasan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan Lampung memiliki feedstock paling mumpuni untuk pengembangan bioetanol nasional, sekaligus posisi strategis karena dapat memasok kebutuhan Sumatera dan sebagian Jawa yang merupakan pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia.
Proyek ini menggunakan konsep multi-feedstock, memanfaatkan molase tebu, sorgum, dan limbah biomassa. Pemerintah Indonesia, Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan Toyota Tsusho Indonesia menandatangani Joint Declaration bertajuk Collaboration in Establishing Bioethanol Ecosystem Development in Lampung Province, tindak lanjut dari kunjungan ke fasilitas riset raBit di Fukushima, Jepang. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$200-300 juta.
Tahapannya bertingkat: proyek percontohan mencakup penanaman sorgum varietas Enryu di lahan sekitar 10 hektare (dari target 20 hektare) dan fasilitas bioetanol 60 KL/tahun. Tahap komersial menyusul dengan perkebunan sorgum seluas 6.000 hektare dan pabrik berkapasitas 60.000 KL/tahun, konstruksi ditargetkan kuartal III 2027, beroperasi kuartal IV 2028. Menurut Todotua, strategi Lampung mencakup reaktivasi, sinergi dengan PTPN, pengembangan sorgum terintegrasi generasi pertama (1G) dan kedua (2G), hilirisasi singkong, hilirisasi jagung, serta konversi pabrik, dengan potensi produksi hingga 430 ribu kiloliter di provinsi ini.
Pertengahan September 2026, fasilitas pilot bernama Bioethanol Development Center resmi diluncurkan di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Peresmian dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wamen Todotua Pasaribu, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, hingga jajaran petinggi Toyota. Acara ini juga ditandai penandatanganan dua nota kesepahaman, yakni kesepakatan Pertamina NRE dengan Pemprov Lampung untuk mengembangkan agribisnis, ketahanan energi, dan ketahanan pangan; serta kerja sama Pertamina NRE dengan TMMIN, Toyota Tsusho Indonesia, dan raBit untuk menjajaki potensi teknis dan komersial bioetanol berkelanjutan.
Direktur Utama Pertamina NRE John Anis menjelaskan sorgum menarik dikembangkan karena produktivitas dan siklus panennya kompetitif, bisa tiga kali panen dalam setahun dengan nira sorgum dimanfaatkan untuk bioetanol generasi pertama (1G). Sementara batang dan biomassa sisa diarahkan ke generasi kedua (2G). “Pertamina NRE sangat berkomitmen dalam mendukung program Presiden dan cita-cita besar untuk mencapai produksi 1 juta kiloliter bioetanol per tahun,” ujarnya.
Singkong: Modal Besar Lampung yang Diakui Gubernurnya Sendiri
Di tengah dominasi sorgum dalam narasi resmi proyek bioetanol, singkong sebenarnya aset yang jauh lebih besar dan sudah ada di depan mata. Dan ini pun diakui langsung oleh Gubernur Lampung.
Produksi ubi kayu nasional pada 2024 mencapai sekitar 15,18 juta ton, dengan Lampung sebagai penyumbang terbesar sekitar 7,9 juta ton, setara 47,32 persen dari produksi nasional versi Kementerian Pertanian, bahkan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut angka yang lebih tinggi lagi.
Saat meluncurkan Pusat Singkong Nasional di Universitas Lampung, Mirza menegaskan, “Provinsi Lampung memiliki modal kuat untuk memimpin pengembangan singkong nasional. Sekitar 70% produksi singkong Indonesia berasal dari Lampung dan menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu keluarga petani.”
Ia berharap pusat pengembangan tersebut mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, serta memperkuat daya saing komoditas singkong Indonesia di pasar global, mencakup pengembangan varietas unggul, mekanisasi pertanian, dan pengolahan singkong menjadi produk bernilai tambah.
Di forum lain, saat memperkuat Majelis Pertimbangan Riset Daerah Provinsi Lampung, Mirza kembali menyoroti potensi ini. “Lampung sangat kaya akan sumber daya pangan, khususnya singkong dan jagung. Dengan dukungan riset perguruan tinggi, kita bisa meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas daerah.”
Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan pemerintah provinsi sudah menempatkan hilirisasi singkong sebagai agenda daerah, sejalan dengan dorongan Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Chandra sejak awal 2025 agar Pemprov Lampung menggandeng Pertamina memanfaatkan singkong sebagai bahan baku bioetanol demi menstabilkan harga di tingkat petani.
Meski begitu, pemerintah pusat tampaknya berhati-hati mengarahkan singkong sebagai bahan bakar energi, mengingat sebagian besar produksinya masih berfungsi sebagai komoditas pangan. Karena itu muncul gagasan menggunakan singkong pahit, varietas yang tidak lazim dikonsumsi manusia, agar pengembangan bioetanol tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan.
Target Jangka Panjang: E20 dan Peran Off-Taker Negara
Ambisi pemerintah tidak berhenti di E10. Bahlil menjelaskan kebutuhan bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara kapasitas produksi domestik hanya 14,3 juta kiloliter, ditambah 5,5 juta kiloliter dari Kilang Balikpapan yang diresmikan Januari 2026, masih menyisakan impor sekitar 20 juta kiloliter.
Untuk memangkas sisa impor itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan B10 hingga B50, dengan kebutuhan etanol total 4 juta kiloliter per tahun dari tebu, singkong, dan jagung.
Pemerintah akan berperan sebagai off-taker atau pembeli utama etanol hasil petani, guna menjamin penyerapan produksi di sektor hulu.
“Ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas offtaker-nya negara daripada kita impor dari Amerika atau Eropa,” kata Bahlil.
Todotua menambahkan skema serupa bisa dijalankan lewat koperasi di mana masyarakat ikut menanam, koperasi menjadi pusat pengumpulan bahan baku, sementara fasilitas produksi menjadi penyerapnya.
Kementerian ESDM turut mengajak perguruan tinggi berkolaborasi mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas lokal, sekaligus mendorong swasta membangun pabrik-pabrik etanol baru lewat revisi Perpres No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol. Konsumsi bensin nasional sendiri diproyeksikan naik dari 37,3 juta kiloliter (2025) menjadi 39,7 juta kiloliter (2029), menjadikan program ini kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana.
Serapan Tenaga Kerja Masih Gelap
Di balik gencarnya publikasi soal kapasitas produksi, nilai investasi, dan skema kemitraan, termasuk pernyataan optimistis Gubernur Lampung soal potensi singkong sebagai sumber penghidupan ratusan ribu keluarga petani, satu aspek krusial belum juga diungkap secara resmi, yakni tentang proyeksi serapan tenaga kerja dari proyek bioetanol ini secara spesifik.
Seluruh keterangan resmi, baik dari BKPM, Pertamina NRE, TMMIN, maupun Pemprov Lampung, masih konsisten membicarakan angka produksi, investasi, dan luas lahan, namun tak satu pun menyertakan proyeksi berapa tenaga kerja yang akan terserap langsung dari pabrik dan rantai pasoknya.
Absennya data ini penting disorot justru karena proyek masih dalam tahap studi kelayakan bersama (joint feasibility study) dan pilot project, maka menjadi momentum yang tepat bagi publik dan DPRD Lampung untuk mendesak keterbukaan data sebelum proyek bergerak ke tahap komersial pada 2027-2028.*****
