Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Lampung baru mencapai 32 persen dari target hingga pertengahan September 2026, dengan capaian PAD keseluruhan di kisaran 59 persen.
@Iwa Perkasa
BANDARLAMPUNG – Menyikapi rendahnya realisasi ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa persoalan kepatuhan pajak harus dilihat lebih dulu dari sisi pemerintah, bukan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rakorda Samsat Provinsi Lampung 2026, Selasa (22/9/2026).
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” tegas Gubernur.
Kepala Bapenda Lampung, Saipul, menyebut rendahnya capaian PKB juga dipengaruhi kebijakan pemutihan pajak yang pernah diberlakukan, yang diduga membuat masyarakat menunda pembayaran sambil menunggu program serupa kembali digelar.
Nomics menilai pernyataan Gubernur ini sebenarnya cocok dengan pola pikir yang sudah lama diamati di mana orang lebih mau bayar pajak kalau mereka percaya pada pemerintahnya, bukan cuma karena takut kena denda. Kalau layanan Samsat berbelit, antre lama, atau petugasnya tidak ramah, masyarakat jadi malas urus pajak. Bukan karena mereka nakal, tapi karena prosesnya sendiri terasa merepotkan dan menyita waktu. Jadi, rendahnya capaian PKB bisa jadi bukan cuma soal warga yang enggan bayar, tapi juga soal ribetnya proses yang harus mereka lalui.
Tapi ada juga risikonya. Kalau pernyataan ini ditangkap sebagai “wajar telat bayar pajak karena pelayanannya jelek,” justru bisa membuat masyarakat makin santai menunda kewajiban mereka. Apalagi kalau melihat riwayat program pemutihan pajak yang berulang kali digelar di Lampung menjadikan banyak orang jadi terbiasa menunggu program keringanan berikutnya. Jadi, niat baik Gubernur ini baru akan berhasil kalau benar-benar dibarengi perbaikan pelayanan yang nyata, bukan sekadar jadi kata-kata bagus di forum resmi.
Maka kantor Samsat di seluruh Lampung wajib berbenah.
Gubernur menekankan pelayanan publik sangat menentukan persepsi masyarakat, mengingat setiap titik Samsat rata-rata melayani 5.000 orang per hari. “5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas,” katanya, seraya meminta petugas melayani secara profesional dan ramah, “bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani.”
Optimalisasi PKB sangat krusial bagi Lampung. Sebab provinsi yang berbasis pertanian ini, tanpa pendapatan dari tambang, Lampung masih membutuhkan biaya pemeliharaan sekitar 1.700 km jalan provinsi sebesar Rp43 triliun, jauh melampaui kemampuan fiskal kabupaten/kota.
Untuk itu, Gubernur mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, dan Jasa Raharja, serta mempercepat digitalisasi layanan menjelang 2027. *****
