Kenaikan tunggakan pinjaman daring menjadi peringatan bagi industri pembiayaan dan pemerintah. Di tengah tekanan biaya hidup, akses pinjaman yang semakin luas tidak selalu berarti kondisi keuangan rumah tangga semakin sehat.
@Iwa Perkasa
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, tingkat wanprestasi pinjaman daring di atas 90 hari mencapai 4,73 persen pada Agustus 2026. Angka itu naik dari 4,32 persen pada Juli. Pada saat bersamaan, outstanding pembiayaan mencapai Rp106,94 triliun, tumbuh 22,07 persen dibandingkan Agustus tahun sebelumnya.
Rasio tersebut masih di bawah batas 5 persen yang ditetapkan regulator. Namun, kenaikan dalam sebulan patut dicermati, terutama karena pembiayaan terus tumbuh ketika risiko tunggakan juga meningkat.
Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menilai tekanan pendapatan dan kenaikan harga pangan membuat sebagian warga menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli beras. Penilaian ini layak menjadi perhatian, tetapi belum tersedia data yang menunjukkan berapa banyak peminjam menggunakan pinjol khusus untuk membeli bahan pangan.
Tekanan harga beras memang terlihat dalam data resmi. Badan Pusat Statistik mencatat, pada September 2026 harga beras premium di tingkat penggilingan mencapai Rp15.185 per kilogram, naik 0,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Beras medium tercatat Rp14.018 per kilogram, meningkat 0,87 persen. Data tersebut menunjukkan kenaikan di tingkat penggilingan, bukan harga eceran yang dibayar konsumen.
Angka itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan tunggakan pinjol disebabkan oleh mahalnya pangan. Risiko gagal bayar dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kemampuan membayar, beban cicilan, pendapatan, dan cara peminjam menggunakan dana. Namun, ketika pinjaman dipakai untuk menutup kebutuhan rutin karena penghasilan tidak mencukupi, rumah tangga berisiko terjebak dalam siklus utang.
Pemerintah perlu membaca persoalan ini lebih jauh daripada sekadar pertumbuhan kredit. Penyaluran pinjaman yang meningkat merupakan indikator aktivitas pembiayaan, tetapi bukan bukti bahwa daya beli masyarakat ikut menguat. Yang perlu diperiksa ialah apakah pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membayar kewajiban keuangan.
Respons kebijakan juga tidak cukup berupa imbauan agar masyarakat bijak berutang. Pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman digital perlu berjalan bersama perlindungan konsumen, keterbukaan biaya pinjaman, penagihan yang sesuai aturan, serta upaya menjaga keterjangkauan pangan dan memperkuat pendapatan rumah tangga.
Pinjol dapat membantu ketika digunakan secara terukur dan sesuai kemampuan membayar. Namun, pinjaman tidak bisa menggantikan penghasilan yang memadai. Jika sebagian keluarga harus berutang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, persoalannya bukan lagi sekadar pilihan finansial individu. Itu menjadi sinyal bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga perlu mendapat perhatian lebih serius.
Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 4,73 persen belum berarti industri telah melewati batas regulasi. Namun, kenaikannya tetap menjadi peringatan. Pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan tidak dibayar dengan memburuknya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan melunasi utang.*****
