PESAWARAN — Korporasi Rakyat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesawaran, Lampung. Desakan ini menyusul indikasi buruknya kualitas sejumlah proyek tahun anggaran 2025 yang dinilai perlu ditelusuri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pencairan anggaran.
Koordinator Nasional Korporasi Rakyat, Rian Bima Sakti, mengatakan pihaknya baru saja memasukkan laporan resmi kepada KPK pada Senin (26/10/2026). Laporan itu disusun berdasarkan pengumpulan data dan bahan keterangan mengenai sejumlah proyek infrastruktur di Pesawaran.
Persoalan ini juga menyisakan pertanyaan tentang keterbukaan pemerintah daerah. Nomics telah meminta klarifikasi kepada kantor Dinas PU Pesawaran terkait persoalan proyek tersebut, tetapi hingga berita ini disusun tidak memperoleh jawaban. Ketiadaan jawaban itu membuat sejumlah pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan dugaan penyimpangan belum mendapat penjelasan dari pihak dinas.
“Temuan dan indikasi penyimpangan proyek harus ditelusuri secara serius. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada rekomendasi administratif atas temuan BPK RI, sementara dugaan tindak pidana korupsi, manipulasi data, serta pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB tidak pernah diusut,” tegas Rian di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).
Menurut Rian, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada proyek tahun anggaran 2025. KPK juga diminta menelusuri penggunaan anggaran Dinas PU Pesawaran pada 2026, termasuk proyek yang masih berjalan, untuk memastikan tidak ada indikasi penyimpangan yang luput dari pengawasan.
Ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis, volume, mutu konstruksi, dan ketentuan kontrak. Dugaan lemahnya pengawasan konsultan serta kemungkinan ketidaksesuaian laporan pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan juga harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung.
Rian meminta KPK menelusuri seluruh rantai pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengerjaan, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran. Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pejabat teknis, serta pihak yang menyetujui pembayaran perlu diperiksa sesuai peran dan bukti yang ditemukan.
“Jangan hanya memeriksa hasil akhirnya. Telusuri siapa yang merencanakan, siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi, siapa yang menyatakan pekerjaan selesai, dan siapa yang menyetujui pembayaran. Jika ditemukan kerugian negara dan unsur pidana terpenuhi, semua pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Korporasi Rakyat juga mendesak KPK turun langsung menelusuri kontrak pekerjaan, laporan pengawasan, berita acara pemeriksaan dan serah terima, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dinilai penting untuk menguji dugaan manipulasi laporan, ketidaksesuaian realisasi pekerjaan, dan kemungkinan penyimpangan dalam pencairan anggaran.
Dari sisi hukum, Rian meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pasal, katanya, harus didasarkan pada bukti dan terpenuhinya unsur pidana, bukan semata-mata dugaan atau temuan administratif.
Ia juga meminta pengawasan internal pemerintah daerah dan fungsi pengawasan DPRD terhadap anggaran infrastruktur dievaluasi. Penggunaan uang rakyat, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap indikasi penyimpangan perlu ditindaklanjuti secara transparan.
“Kami mendesak KPK turun gunung dan menelusuri indikasi penyimpangan ini sampai tuntas. Jangan sampai anggaran pembangunan terserap, tetapi kualitas pekerjaan dipertanyakan dan dugaan penyimpangan tidak ditindaklanjuti. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(iwa)
