Gubernur Mirza: Api Utama Padam, Kewaspadaan Berlanjut
@Iwa Perkasa
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, bukan hanya menguji kecepatan pemadaman. Peristiwa ini juga menguji kepemimpinan pemerintah daerah, kesiapan layanan kesehatan, kemampuan penanganan bencana, dan ketepatan informasi publik. Di atas semua itu, ada tantangan koordinasi karena TNWK merupakan kawasan konservasi yang dikelola institusi vertikal pemerintah pusat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan api utama telah berhasil dipadamkan, dengan turunnya hujan membantu proses penanganan. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama karena sebagian kawasan merupakan lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.
“Alhamdulillah, kemarin sudah turun hujan. Namun, kita tetap harus bersiap menghadapi perubahan cuaca dan mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api, terutama di lahan gambut,” ujar Gubernur Mirza.
Pernyataan itu menegaskan bahwa padamnya api utama belum berarti seluruh risiko berakhir. Pemantauan dan penyiraman berulang tetap diperlukan untuk mencegah bara kembali menyala.
Balai TNWK melaporkan kebakaran mulai terpantau pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dengan perkiraan luas terdampak sekitar 50 hektare. Lokasinya berada di Rawa Harjo, Sedeng Kerep, Unguan, Resort Susukan Baru, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Vegetasi alang-alang kering dan semak, ditambah angin kencang, mempercepat penyebaran api di permukaan.
Kepala Pelaksana BPBD Lampung Aswarodi dan Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo sebelumnya menjelaskan bahwa lokasi kebakaran berjarak sekitar 14 kilometer dari Pusat Latihan Gajah (PLG) TNWK. Dengan demikian, titik api yang dilaporkan bukan berada di area latihan gajah sebagaimana dikhawatirkan dalam sejumlah informasi yang beredar.
Pemadaman melibatkan petugas TNWK, TNI, Polri, serta mitra Aliansi Lestari Rimba Terpadu. Dukungan juga datang dari armada pemadam PT Great Giant Pineapple PG 4 dan mobil tangki air TNWK. Operasi modifikasi cuaca turut dilakukan. Pada Minggu, 25 Oktober, dilaporkan penyemaian 1.000 kilogram natrium klorida (NaCl), disertai hujan lebat sekitar dua jam di kawasan sasaran. Pemantauan udara juga dilakukan menggunakan helikopter. Dalam operasi lainnya, pesawat Cessna Caravan 208B dilaporkan menyemai 1.000 kilogram NaCl pada ketinggian 8.000–12.000 kaki.
Empat Peran, Satu Tantangan Koordinasi
Sebagai kepala daerah, Gubernur Mirza memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dukungan lintas instansi sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Tantangannya bukan mengambil alih pengelolaan kawasan konservasi, melainkan memastikan pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, dan pengelola TNWK bergerak dalam koordinasi yang jelas.
Status TNWK sebagai institusi vertikal membuat pembagian kewenangan harus dihormati. Balai TNWK tetap menjadi pengelola kawasan konservasi, sedangkan pemerintah daerah dapat memperkuat penanganan melalui koordinasi, dukungan sumber daya sesuai kewenangan, perlindungan warga, dan penyampaian informasi kepada publik.
Karena itu, sinergi antara Balai TNWK dan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada komunikasi saat kebakaran terjadi. Pertukaran informasi titik api, kesiapan personel dan peralatan, pemantauan kawasan rawan, serta penyampaian perkembangan penanganan secara berkala perlu berjalan sebagai bagian dari sistem mitigasi bersama.
Peran kedua terlihat dari langkah Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang pada Senin, 26 Oktober, mengunjungi Pustu Cempaka Putih di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan kesehatan bagi warga yang berpotensi terdampak asap.
Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, menggunakan masker yang sesuai, serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami batuk, sesak napas, atau iritasi mata. Kesiapan fasilitas kesehatan menjadi penting karena penanganan karhutla tidak cukup hanya menghitung luas lahan terbakar dan kecepatan pemadaman. Risiko terhadap kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan.
Peran ketiga berada pada BPBD Lampung. Lembaga ini perlu memastikan informasi lapangan, perkembangan pemadaman, kebutuhan dukungan, dan potensi munculnya kembali titik api tersampaikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan. Data lokasi dan luas kebakaran juga penting untuk mencegah kesimpangsiuran, terutama ketika video atau kabar yang beredar menimbulkan kesan bahwa api berada tepat di area latihan gajah.
Sementara itu, Dinas Kominfotik Lampung memegang peran penting dalam memastikan informasi resmi tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menyesatkan. Klarifikasi mengenai jarak titik kebakaran dari PLG merupakan contoh informasi yang dibutuhkan publik. Namun, komunikasi publik tidak cukup hanya membantah kabar yang keliru. Masyarakat juga perlu memperoleh pembaruan mengenai kondisi terakhir, langkah penanganan, risiko asap, dan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kembali api.
Keberhasilan Diukur Setelah Api Padam
Karhutla di Way Kambas memperlihatkan bahwa penanganan bencana di kawasan konservasi membutuhkan kerja lintas kewenangan. Pengelola TNWK memiliki tanggung jawab terhadap kawasan, sedangkan pemerintah daerah berperan memperkuat koordinasi dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya.
Kebakaran yang telah mereda patut diapresiasi. Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup dinilai dari padamnya api utama atau turunnya hujan. Pemantauan harus memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala, kawasan konservasi terlindungi, dan warga memperoleh informasi serta layanan kesehatan yang diperlukan.
Sinergi Balai TNWK, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, BPBD, TNI, Polri, dan mitra terkait menjadi kunci agar penanganan tidak terputus setelah keadaan terlihat aman. Dalam urusan karhutla, koordinasi yang jelas dan informasi yang akurat sama pentingnya dengan personel, peralatan, dan air untuk memadamkan api.*****
