Pergantian pemimpin Israel dapat membuka peluang baru bagi perdamaian Palestina dan stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, manfaatnya bergantung pada perubahan kebijakan, bukan sekadar pergantian figur.
NOMICS – Masa depan Benjamin Netanyahu kini menjadi perhatian bukan hanya bagi Israel dan Palestina, tetapi juga bagi negara-negara yang berkepentingan terhadap stabilitas Timur Tengah, termasuk Indonesia.
Hasil sementara pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 menunjukkan blok Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 dari 120 kursi parlemen, sementara blok oposisi meraih 48 kursi dan partai-partai Arab 19 kursi. Padahal, pemerintahan mayoritas membutuhkan sedikitnya 61 kursi. Angka ini menunjukkan Netanyahu belum memiliki dukungan yang cukup untuk mengamankan mayoritas, tetapi oposisi juga belum otomatis dapat mengambil alih pemerintahan. Negosiasi koalisi akan menentukan arah politik Israel berikutnya.
Bagi Indonesia, bukan sekadar apakah Netanyahu akan jatuh, melainkan apakah perubahan kepemimpinan itu dapat mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina.
Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Karena itu, pergantian pemimpin Israel baru bermakna jika membuka jalan bagi perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, serta proses politik menuju negara Palestina yang berdaulat.
Pemerintahan baru mungkin membuka ruang kompromi, tetapi pergantian figur tidak otomatis mengubah kebijakan. Jika penggantinya tetap menolak kedaulatan Palestina, konflik mendasar akan terus berlanjut.
Ujian bagi Indonesia, Amerika Serikat dan negara Arab
Perubahan politik Israel dapat membuka peluang baru bagi diplomasi Indonesia melalui PBB dan kerja sama dengan negara-negara Arab serta kelompok Global South. Namun, dukungan diplomatik harus menghasilkan pengaruh nyata, bukan sekadar pernyataan.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace juga perlu dinilai dari hasilnya bagi Palestina. Jakarta perlu memastikan bahwa setiap mekanisme perdamaian menghasilkan perlindungan warga sipil, rekonstruksi Gaza, dan jalan menuju kemerdekaan Palestina. Diplomasi bebas aktif harus tercermin dalam kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus konsisten pada hukum internasional.
Konflik Timur Tengah dapat memengaruhi harga minyak, biaya pelayaran, nilai tukar rupiah, inflasi, dan anggaran negara. Jika pergantian kepemimpinan Israel diikuti deeskalasi regional, risiko gejolak energi dan perdagangan berpotensi berkurang.
Namun, jatuhnya Netanyahu tidak otomatis menurunkan harga minyak. Ketegangan dengan Iran, keamanan jalur pelayaran, dan kebijakan negara produsen energi tetap menentukan. Indonesia tetap perlu memperkuat ketahanan energi dan mengantisipasi risiko fiskal.
Sementara Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap Israel melalui hubungan pertahanan dan diplomasi. Sementara itu, negara-negara Arab memiliki kepentingan berbeda, mulai dari keamanan kawasan hingga kerja sama ekonomi dan normalisasi hubungan dengan Israel.
Jika pemerintah Israel baru bersedia berkompromi, terbuka peluang untuk memperluas diplomasi regional. Sebaliknya, jika kebijakan terhadap Palestina tidak berubah, normalisasi akan tetap menghadapi hambatan dan ketegangan kawasan dapat berlanjut.
Indonesia perlu mendorong agar stabilitas regional tidak dibangun dengan mengesampingkan hak-hak Palestina.
Bagi Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipantau setelah dinamika politik Israel berkembang. Apakah kekerasan terhadap warga sipil menurun, apakah rekonstruksi Gaza dan bantuan kemanusiaan berjalan, serta apakah ada kemajuan nyata menuju negara Palestina yang berdaulat.
Jika Netanyahu jatuh dan penggantinya membuka ruang kompromi, peluang diplomasi dan stabilitas ekonomi dapat meningkat. Jika pemimpin baru mempertahankan kebijakan serupa, perubahan mungkin hanya terjadi di tingkat pemerintahan. Sementara kebuntuan politik berkepanjangan justru dapat memperpanjang ketidakpastian.
Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan bukan siapa yang berkuasa di Israel, melainkan apakah kebijakan yang dihasilkan membawa perubahan nyata bagi rakyat Palestina dan mengurangi risiko konflik regional. Pergantian pemimpin dapat menjadi momentum, tetapi perdamaian yang adil membutuhkan perubahan kebijakan, komitmen internasional, dan jalan yang jelas menuju kedaulatan Palestina.(IWA)
