Temuan awal 600 ton beras SPHP yang diduga dialihkan menjadi beras premium membuka pertanyaan serius tentang pengawasan distribusi pangan. Selisih harga Rp4.500 per kilogram menjadi insentif besar yang harus ditelusuri aparat.
@Iwa Perkasa
Beras yang seharusnya membantu rakyat memperoleh pangan dengan harga terjangkau justru diduga dijadikan ladang keuntungan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium saat melakukan inspeksi mendadak di Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Temuan awal yang disampaikan Mentan mencapai sekitar 600 ton. Beras SPHP yang semestinya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Selisihnya Rp4.500 per kilogram.
Ini bukan sekadar persoalan pergantian kemasan atau pelanggaran tata niaga. Jika dugaan tersebut terbukti, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan untuk meraup keuntungan lebih besar. Program yang dibiayai dan diatur negara kehilangan tujuan ketika distribusinya diselewengkan demi kepentingan segelintir pelaku.
Mentan menyebut jumlah beras yang ditemukan merupakan temuan awal dan menduga praktik serupa dapat melibatkan volume yang lebih besar. Dugaan itu harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan berhenti sebagai pernyataan. Kepolisian perlu menelusuri asal beras, alur distribusi, pihak yang mengemas ulang, pemilik usaha, serta siapa pun yang diduga memfasilitasi penyimpangan.
Informasi awal menyebut beras tersebut berasal dari gudang Bulog di Kelapa Gading. Namun, asal pasokan itu tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pegawai Bulog. Pemeriksaan harus berbasis dokumen distribusi, transaksi, dan bukti lain. Jika ada pegawai atau pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, proses hukum harus berlaku tanpa pandang bulu.
Pengusutan juga tidak boleh berhenti pada pelaku yang ditemukan di lokasi. Jika praktik ini berlangsung berulang dan dalam skala besar, pertanyaan tentang lemahnya pengawasan distribusi tidak bisa dihindari. Bagaimana beras program pemerintah dapat dialihkan, dikemas ulang, lalu dijual dengan label dan harga berbeda tanpa terdeteksi lebih awal?
Pemerintah perlu membuka hasil penelusuran secara berkala, termasuk volume yang benar-benar terbukti diselewengkan, nilai kerugian jika ada, jalur distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab. Besaran kerugian negara tidak boleh ditetapkan sebelum penghitungan dan pembuktian dilakukan.
Penindakan tegas memang diperlukan, tetapi sidak dan kecaman tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem distribusi yang dapat diaudit, pencatatan pasokan yang transparan, pengawasan terhadap penyalur, serta mekanisme pengaduan yang cepat ditindaklanjuti.
Beras SPHP bukan komoditas biasa. Program ini dirancang untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan pasokan. Karena itu, setiap penyimpangan bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Pemerintah tidak boleh membiarkan kasus ini berakhir sebagai berita tentang penemuan ratusan ton beras dan janji penindakan. Ukuran keberhasilannya adalah terbongkarnya rantai penyimpangan, adanya pertanggungjawaban berdasarkan bukti, dan tertutupnya celah agar praktik serupa tidak terulang.
Beras untuk rakyat tidak boleh menjadi komoditas yang dipermainkan demi keuntungan segelintir orang. Jika dugaan ini terbukti, pelakunya harus diproses sesuai hukum. Dan jika pengawasan terbukti gagal, sistemnya juga harus dibenahi. Hak rakyat atas pangan terjangkau tidak boleh berhenti di atas kertas.*****
