Temuan awal dari gudang Bulog Kelapa Gading menjadi ujian bagi pengawasan beras subsidi. Dugaan pengoplosan ini mengindikasikan pengawasan distribusi masih lemah dan harus diperkuat dari gudang hingga pengecer.
@Iwa Perkasa
Temuan awal sekitar 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga dioplos dan dikemas ulang menjadi beras premium menempatkan sistem pengawasan Bulog dalam sorotan. Informasi awal menyebut beras tersebut berasal dari gudang Bulog di Kelapa Gading. Fakta ini belum membuktikan keterlibatan pegawai Bulog, tetapi menjadi indikasi serius bahwa pengawasan distribusi perlu dievaluasi dan diperkuat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan tersebut saat melakukan inspeksi pada 28 Oktober 2026. Beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram di Zona I, termasuk Lampung, diduga dipasarkan sebagai beras premium sekitar Rp17.000 per kilogram. Selisih Rp4.500 per kilogram itu memperlihatkan potensi keuntungan yang perlu ditelusuri penyidik. Besaran keuntungan bersih dan pihak yang menikmatinya belum dapat dipastikan sebelum proses hukum membuktikannya.
Tapi publik bertanya, bagaimana beras yang berasal dari gudang Bulog bisa masuk ke jalur yang diduga berujung pada pengoplosan dan penjualan dengan identitas berbeda. Siapa penerima pertama, apakah penerima itu mitra resmi, berapa volume yang diserahkan, dan apakah distribusi berikutnya sesuai dengan ketentuan program SPHP?
Temuan ini setidaknya menjadi peringatan bahwa pengawasan distribusi Bulog belum boleh dianggap memadai. Jika beras subsidi dapat berujung pada dugaan pengoplosan dalam jumlah besar, sistem pengendalian harus diperiksa secara serius. Pengawasan yang efektif semestinya bukan hanya mencatat beras keluar dari gudang, melainkan juga memastikan siapa yang menerima, ke mana barang disalurkan, dan bagaimana beras itu dijual kepada konsumen.
Program SPHP bukan sekadar kegiatan menyalurkan beras ke pasar. Program ini menggunakan intervensi negara untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga. Karena itu, pengawasan seharusnya mengikuti perjalanan beras sampai ke konsumen, bukan berhenti pada laporan jumlah tonase yang telah dikeluarkan.
Bulog perlu menjelaskan mekanisme pengendalian mitra dan pengecer, pemeriksaan berkala, serta tindakan yang diambil jika ditemukan penyimpangan. Data pengeluaran dari gudang harus dicocokkan dengan dokumen penerima, volume yang disalurkan, lokasi tujuan, dan catatan penjualan. Jika ditemukan selisih volume atau perpindahan beras yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, penelusuran harus dilanjutkan sampai pihak yang mengendalikan penyimpangan terungkap.
Bapanas sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan pangan juga perlu memastikan pengawasan program berjalan efektif. Pemerintah daerah dan Satgas Pangan harus ikut memeriksa jalur distribusi di wilayah masing-masing. Penguatan pengawasan perlu mencakup audit berkala, pemeriksaan mitra berisiko, pencocokan data pasokan dan penjualan, serta penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran.
Jika temuan berskala besar muncul di pusat, distribusi di daerah tidak boleh diasumsikan bebas masalah. Lampung, misalnya, perlu memastikan bahwa beras SPHP yang disalurkan melalui pasar dan pengecer benar-benar dijual sesuai ketentuan. Pemeriksaan harus mencakup asal pasokan, identitas penerima, volume barang, harga jual, serta kemungkinan pengemasan ulang atau pencampuran yang menyamarkan beras subsidi sebagai produk lain.
Dugaan bahwa praktik serupa terjadi di banyak daerah belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Namun, kemungkinan itu cukup menjadi dasar bagi audit berbasis risiko. Pemerintah perlu memeriksa saluran yang menunjukkan ketidakwajaran volume, harga, atau pergerakan barang, lalu mengumumkan hasilnya agar masyarakat mengetahui apakah masalah ini terbatas pada satu lokasi atau menunjukkan kelemahan pengawasan yang lebih luas.
Paling mudah, pemeriksaan awal dimulai dari DO, penyerahan barang (tanda terima) hingga mencermati banyaknya pengiriman berkala. Yang paling sering, patut dicurigai.
Ancaman pidana harus mengikuti bukti
Jika penyidikan membuktikan adanya penggantian atau penghapusan label pangan secara sengaja, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Jika terbukti ada keterangan atau pernyataan yang sengaja dibuat tidak benar atau menyesatkan pada label pangan, Pasal 144 mengatur ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar. Penerapan pasal bergantung pada perbuatan dan unsur yang terbukti dalam perkara.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dipertimbangkan apabila unsur pelanggarannya terpenuhi. Pasal 62 ayat (1), antara lain, mengatur ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar untuk pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam Pasal 8 mengenai barang yang tidak sesuai dengan standar, mutu, komposisi, atau keterangan yang diwajibkan.
Namun, penindakan tidak boleh dibangun berdasarkan asal beras semata. Fakta bahwa beras berasal dari gudang Bulog tidak otomatis menjadikan institusi atau pegawainya sebagai pelaku. Penyidik harus mengungkap siapa yang melakukan pengoplosan, siapa yang mengubah kemasan atau label, siapa yang mengambil keuntungan, dan apakah ada pihak yang membantu atau sengaja membiarkan penyimpangan.
Transparansi Bulog menjadi penting dan harus siap buka-bukaan, karena publik perlu mengetahui hasil penelusuran distribusi, sementara aparat harus menindak siapa pun yang terbukti melanggar. Bersamaan dengan itu, Bulog harus memperkuat sistem pengawasan agar penyimpangan serupa tidak berulang.
Beras SPHP adalah instrumen perlindungan daya beli masyarakat. Jika distribusinya dapat dibelokkan untuk menciptakan harga baru yang lebih menguntungkan, persoalannya bukan hanya ulah pelaku di ujung rantai, tetapi juga efektivitas pengawasan dari hulu ke hilir. Temuan ini harus menjadi momentum bagi Bulog untuk membenahi dan memperkuat pengawasan. Negara menyediakan subsidi agar rakyat memperoleh beras terjangkau, bukan agar celah distribusi dimanfaatkan menjadi ladang keuntungan.
