JAKARTA — Sidang gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026), berakhir dengan polemik baru. Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan dan meninggalkan ruang sidang setelah mempersoalkan tidak dihadirkannya dokumen yang mereka minta sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Namun, pencabutan gugatan tidak berjalan mulus. Menurut laporan persidangan, pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran selaku pihak intervensi menyatakan keberatan. Majelis hakim menjelaskan bahwa pencabutan gugatan setelah tergugat memberikan jawaban memerlukan persetujuan tergugat. Karena itu, permohonan pencabutan tersebut tidak dikabulkan.
Denny menyatakan Kementerian Pendidikan tidak kunjung menghadirkan dokumen yang menurutnya menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Ia mempersoalkan dokumen akademik yang berkaitan dengan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, termasuk sertifikat kehadiran, transkrip nilai, dan dokumen pendaftaran pendidikan.
Pernyataan itu merupakan posisi pihak penggugat. Belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada atau bahwa surat penyetaraan diterbitkan secara tidak sah. Untuk memastikan persoalan ini, diperlukan penjelasan kementerian dan pemeriksaan atas bukti yang benar-benar tercatat dalam berkas persidangan.
Perkara ini menyentuh persoalan penting dalam administrasi publik. Surat keterangan yang diterbitkan pemerintah seharusnya memiliki dasar dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dasar penerbitannya dipersoalkan di pengadilan, publik berhak mengetahui bagaimana prosedur itu dijalankan dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan keputusannya.
Perlu ditegaskan, sengketa ini merupakan perkara tata usaha negara mengenai penerbitan surat penyetaraan pendidikan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Gibran palsu. Keabsahan surat tersebut harus dinilai berdasarkan dokumen, aturan, dan proses hukum yang berlaku.
Perkembangan sidang berikutnya penting untuk memastikan apakah persoalan pembuktian itu akan terjawab dan bagaimana majelis hakim melanjutkan pemeriksaan setelah permohonan pencabutan gugatan ditolak.(iwa)
