JAKARTA — Ada paradoks prosedural dalam sidang gugatan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026). Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut gugatan dan meninggalkan ruang sidang karena mempersoalkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Namun, pencabutan itu justru ditentang pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran.
Denny menyampaikan melalui akun X bahwa Kementerian Pendidikan, meski telah berkali-kali diminta dan bahkan setelah diminta oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti yang menurut penggugat menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut. Ia mempertanyakan alasan pihak tergugat keberatan ketika penggugat hendak mencabut gugatan.
Persoalan ini menjadi menarik karena mempertemukan dua hal yang berbeda. Di satu sisi, penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara karena menganggap dokumen yang dipersoalkan tidak kunjung dihadirkan. Di sisi lain, pihak tergugat dan pihak Gibran menolak pencabutan itu sehingga proses hukum tidak serta-merta berhenti.
Secara hukum acara, situasi tersebut memiliki penjelasan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa setelah tergugat memberikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat. Karena itu, keberatan tergugat dapat memiliki dasar prosedural. Namun, alasan hukum tersebut tidak menjawab substansi pertanyaan Denny mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.
Di sinilah paradoks itu berada. Penggugat hendak menarik diri dari proses yang menurutnya tidak memberikan jawaban atas permintaan pembuktian. Sebaliknya, pihak tergugat tidak menyetujui penghentian perkara. Jika pemeriksaan berlanjut, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana majelis hakim menilai bukti yang diajukan masing-masing pihak dan apakah persoalan dokumen dasar penerbitan surat tersebut memperoleh penjelasan yang memadai.
Denny mempersoalkan dokumen akademik terkait pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dokumen yang disebut dalam pemberitaan antara lain sertifikat kehadiran, transkrip nilai, dan bukti pendaftaran pendidikan. Namun, klaim bahwa dokumen tersebut tidak dihadirkan harus tetap ditempatkan sebagai keterangan pihak penggugat sampai ada konfirmasi dari kementerian dan pemeriksaan atas catatan resmi persidangan.
Publik juga perlu membedakan perkara ini dari tuduhan pemalsuan ijazah. Gugatan yang sedang dipersoalkan menyangkut administrasi penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Tidak hadirnya suatu dokumen dalam persidangan, jika memang demikian faktanya, tidak otomatis membuktikan dokumen itu tidak pernah ada atau surat penyetaraan tersebut tidak sah.
Meski demikian, perkara ini menyangkut prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan administrasi negara semestinya memiliki dasar yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Ketika dasar penerbitannya menjadi objek sengketa di pengadilan, penjelasan yang transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses administrasi dan penegakan hukum.
Karena permohonan pencabutan tidak dikabulkan menurut laporan persidangan, perkara berpotensi berlanjut. Tahap berikutnya perlu dipantau melalui penetapan majelis dan agenda resmi PTUN Jakarta. Yang perlu dijawab bukan semata-mata mengapa pencabutan ditolak, melainkan juga bagaimana pengadilan menangani persoalan pembuktian yang menjadi inti sengketa.
Penggugat ingin mundur, tergugat menolak. Paradoksnya bukan bukti adanya sesuatu yang disembunyikan, melainkan pertanyaan yang kini semakin penting: jika perkara berlanjut, apakah sengketa mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan akan memperoleh jawaban yang terang di pengadilan?(iwa)
