BANDAR LAMPUNG — Lampung memiliki posisi kuat dalam perdagangan kopi nasional. Pada 2024, nilai ekspor kopi berdasarkan provinsi asal barang dari Lampung mencapai US$840 juta, setara 51,72% dari total ekspor kopi Indonesia sebesar US$1,6241 miliar. Namun, ketika Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menembus pasar ekspor, belum ada nama koperasi dari Lampung yang disebut.
Capaian tersebut disampaikan Mendag dalam Rapimnas Kadin 2026 melalui program Desa Bisa Ekspor. KDMP Sidomulyo di Jember, Jawa Timur, berhasil mengirim satu kontainer berisi 20 ton kopi ke Mesir dengan nilai transaksi US$90.000. Sementara KDMP Awunio di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengekspor 50 ton arang tempurung ke China senilai Rp734,5 juta.
Selain dua KDMP tersebut, Kemendag menyebut tiga koperasi produsen lain yang telah menembus pasar internasional. Koperasi Kerta Semaya Samaniya di Jembrana mengekspor kakao fermentasi ke Prancis, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Bandung mengirim kopi ke China dan Maroko, sedangkan Koperasi Produsen Lereng Kelir di Magelang mengekspor 17 ton green bean kopi ke Dubai. Ketiganya merupakan koperasi produsen, bukan KDMP.
Lampung sebenarnya bukan daerah yang tertinggal dalam perdagangan kopi. Pada Juli 2025, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengekspor 79,2 ton kopi green bean robusta asal Lampung ke Mesir. Pada September 2025, sebanyak 6.368 kilogram kopi robusta bubuk senilai Rp753 juta juga dikirim ke Hong Kong oleh PT Sari Alami.
Dua transaksi tersebut memperlihatkan bahwa kopi Lampung sudah memiliki akses ke pasar internasional, termasuk dalam bentuk produk olahan. Namun, ekspor melalui perusahaan perdagangan dan pelaku usaha berbeda dengan kemampuan koperasi desa melakukan ekspor secara langsung.
Di sinilah letak persoalan yang perlu dijawab. Lampung memiliki basis produksi, pengalaman ekspor, dan komoditas yang dikenal pasar internasional. Tetapi kemampuan tersebut belum terlihat dalam daftar capaian KDMP yang dipaparkan Mendag. Pertanyaannya, mengapa potensi sebesar itu belum tercermin dalam keberhasilan koperasi desa menembus pasar global?
Ekspor langsung bukan perkara sederhana. Koperasi harus mampu menghimpun pasokan petani dalam jumlah memadai, menjaga konsistensi mutu, memenuhi standar dan dokumen perdagangan, mengakses pembiayaan, serta memperoleh pembeli di luar negeri. Tanpa kemampuan tersebut, petani dan koperasi akan tetap berada pada mata rantai pemasok bahan baku, sementara kegiatan perdagangan ekspor dikuasai perusahaan yang memiliki jaringan pasar.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pembinaan dari hulu hingga hilir dan akses kepada calon pembeli sebagai bagian penting program Desa Bisa Ekspor. Pemerintah memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka peluang business matching.
Pemprov Lampung perlu menjadikan capaian koperasi dari daerah lain sebagai bahan evaluasi. Pemetaan KDMP di sentra kopi harus diarahkan pada kemampuan usaha, bukan sekadar jumlah koperasi yang sudah dibentuk. Koperasi yang potensial perlu didampingi untuk mengonsolidasikan hasil petani, melakukan standardisasi, mengembangkan produk olahan, dan membangun kontrak dengan eksportir maupun pembeli internasional.
Ukuran keberhasilannya juga harus jelas. Berapa koperasi yang benar-benar beroperasi? Berapa petani yang menjadi anggota atau pemasok? Berapa volume dan nilai transaksi ekspor? Apakah pengiriman berlangsung berulang, bukan hanya satu kali pelepasan?
Lampung telah memiliki nama besar dalam perdagangan kopi. Tantangan berikutnya adalah memperkuat posisi petani dan koperasi desa agar tidak hanya menjadi pemasok komoditas, tetapi ikut menguasai rantai nilai perdagangan global.
Jangan sampai Lampung terus dikenal sebagai pemasok kopi dunia, sementara kelembagaan ekonomi desanya belum tampil sebagai pelaku ekspor.(iwa)
