Ada perubahan yang terlihat dari penampilan Arinal Djunaidi dalam beberapa bulan terakhir. Ketika awal ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Way Hui, mantan Gubernur Lampung itu lebih sering tampil dengan wajah tegang. Bibirnya rapat, pertanyaan wartawan kerap tidak dijawab.
@Iwa Perkasa
Setelah dipindahkan ke Lapas Kelas I Bandar Lampung di Rajabasa, suasananya terlihat berbeda. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai melempar senyum tipis dan lebih bersedia berbicara kepada wartawan.
Perubahan itu merupakan pengamatan atas penampilannya di hadapan publik, bukan kesimpulan mengenai apa yang dirasakannya. Namun, ada satu hal yang menarik, belakangan Arinal mulai berbicara lebih terbuka, bahkan menyampaikan harapan agar Lampung kembali mendapatkan participating interest (PI) migas.
Arinal ditahan Kejaksaan Tinggi Lampung pada 28 April 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES). Pada 7 Mei 2026, atau sembilan hari setelah penahanan, ia dipindahkan dari Rutan Way Hui ke Lapas Rajabasa.
Kejati Lampung ketika itu menjelaskan pemindahan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan dan penuntutan. Di Rutan Way Hui sudah terdapat tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembuktian.
Pada 2 Juni 2026, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menolak permohonan praperadilan Arinal. Hakim menyatakan penetapan tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan penyidik sah menurut hukum. Putusan tersebut menguji keabsahan tindakan penyidik, bukan menentukan apakah Arinal bersalah atau tidak dalam perkara pokok.
Kini, ketika perkara memasuki tahap pembuktian, sebuah pernyataan Arinal kembali menarik perhatian.
Usai mengikuti persidangan pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, ia menyampaikan harapannya agar Lampung memperoleh PI berikutnya.
“Insya Allah Lampung kalau ini bisa clear, yang perlu kita mintakan itu bagaimana PI keduanya bisa kita dapati, itu yang harus kita perjuangkan,” katanya.
Arinal mengakui belum mengetahui kapan Lampung bisa kembali memperoleh PI. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bukan lagi menjadi tugasnya.
Pernyataan tentang PI kedua itu seperti membuka kembali sebuah cerita panjang. Sebab, PI pertama yang diperoleh Lampung justru menjadi perkara hukum yang kini dihadapi Arinal.
Perjalanan yang Dimulai pada 2017
Jauh sebelum Arinal menjabat gubernur, Pemprov Lampung sudah mempersiapkan BUMD untuk memperoleh hak partisipasi migas.
Pada 26 Oktober 2017, ketika Lampung dipimpin M. Ridho Ficardo, PT Wahana Rahardja ditugaskan mempersiapkan proses perolehan PI 10% di WK OSES. Penugasan itu terungkap melalui kesaksian mantan Direktur Utama Wahana Rahardja, M. Alamsyah, dalam persidangan 7 Oktober 2026.
Wahana Rahardja tidak sekadar menerima penugasan. Perusahaan daerah tersebut mulai berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Migas. Mereka juga menjajaki kemungkinan menggunakan pendamping atau konsultan yang memiliki pengalaman mengurus PI.
Dalam kesaksiannya, Alamsyah mengungkapkan adanya penawaran biaya pendampingan dari pihak di Jawa Barat sekitar Rp5 miliar dan dari pihak di Jawa Timur sekitar Rp1 miliar. Namun, belum ada keputusan untuk menunjuk salah satunya.
Wahana Rahardja bahkan sempat mempersiapkan pembentukan anak perusahaan yang akan mengelola PI. Rencana itu telah dibicarakan melalui akta notaris dan keputusan RUPS sekitar 2018–2019.
Tetapi, proses tersebut tidak berlanjut.
Alamsyah mengaku mendapat informasi secara lisan dari Biro Perekonomian bahwa Wahana Rahardja tidak lagi melanjutkan pekerjaan perolehan PI. Ia mengatakan tidak pernah menerima surat resmi pencabutan penugasan maupun penjelasan tertulis mengenai alasan perubahan tersebut.
Keterangan lain datang dari Jefri Aldi, mantan Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Dalam persidangan yang sama, Jefri mengaku pernah mendengar Arinal meminta agar proses PI tidak dilanjutkan terlebih dahulu sampai dirinya resmi dilantik sebagai gubernur.
“Saya mendengar Pak Arinal Djunaidi mengatakan, jangan diproses dulu, tunggu saya dilantik,” kata Jefri di persidangan.
Keterangan tersebut merupakan kesaksian yang disampaikan di hadapan majelis hakim dan masih harus dinilai bersama bukti lainnya.
Ridwan Kamil dan Masuknya BUMD Jawa Barat
Setelah Arinal memimpin Lampung, pengelolaan PI bergerak melalui PT Lampung Jasa Utama (LJU), BUMD milik Pemprov Lampung, dan anak perusahaannya, PT Lampung Energi Berjaya (LEB).
Dalam dakwaan yang dibacakan pada 9 September 2026, jaksa menguraikan adanya permintaan Arinal kepada Ridwan Kamil, ketika itu Gubernur Jawa Barat, untuk membantu memfasilitasi proses pengalihan PI Lampung.
Jaksa menyebut Ridwan Kamil kemudian berkomunikasi dengan Kementerian ESDM dan meminta Begin Troy, Direktur PT Migas Hulu Jabar (MUJ), memberikan pendampingan kepada LJU.
Peristiwa ini menarik karena MUJ bukan perusahaan yang sama sekali baru dalam pengelolaan PI. BUMD Jawa Barat itu sebelumnya telah memperoleh hak partisipasi 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ). Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan MUJ menawarkan pendampingan kepada Lampung.
Pada 22 Agustus 2019, LJU dan MUJ menandatangani perjanjian kerja sama pendampingan proses penawaran dan pengalihan PI WK OSES. MUJ sendiri mengumumkan penandatanganan tersebut melalui situs resminya sehari kemudian.
Dengan demikian, keterlibatan BUMD Jawa Barat dalam urusan PI Lampung bukan sekadar komunikasi antarkepala daerah. Ada perjanjian bisnis antarbadan usaha yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam dakwaan perkara.
Talangan, Bunga, dan Success Fee
Persoalan kerja sama tersebut semakin menarik setelah para saksi membeberkan rincian pembiayaan dalam sidang 28 Oktober 2026.
Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut MUJ menyediakan talangan Rp4 miliar untuk kegiatan pendampingan proses penawaran dan pengalihan PI. Selain itu, LJU disebut memperoleh talangan Rp1 miliar untuk kebutuhan internal. Perjanjian juga memuat komitmen bagi hasil sebesar 1,5% dari pendapatan perusahaan kepada MUJ.
Dalam persidangan, Yenry Darles, mantan Kepala Divisi Keuangan MUJ, memberikan penjelasan mengenai konstruksi pembiayaan tersebut. Ia menyebut perjanjian 22 Agustus 2019 memiliki plafon talangan Rp4 miliar dengan skema pengembalian Rp5 miliar. Dari plafon itu, Rp1 miliar ditransfer kepada LJU, sedangkan Rp3 miliar dikelola MUJ untuk membiayai tenaga ahli, due diligence, kajian teknis, dan kegiatan rapat.
Ketika ditanya jaksa mengenai izin usaha konsultasi yang menjadi dasar kegiatan pendampingan, Yenry menjawab bahwa MUJ tidak memiliki izin usaha khusus untuk menjalankan jasa konsultasi tersebut. Keterangan ini menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan penuntut umum dalam persidangan.
Persoalan tidak berhenti di situ. Pada 4 Desember 2019, LJU dan LEB menandatangani nota kesepahaman pengalihan kewajiban atas perjanjian pendampingan tersebut. Dengan demikian, kewajiban yang semula berada pada perusahaan induk, LJU, kemudian dialihkan kepada anak usahanya, LEB.
Pada sidang 28 Oktober, Ryan Alfian Noor, mantan Direktur Utama PT MUJ Energi Indonesia, juga menerangkan adanya pinjaman kepada LEB secara akumulatif sekitar Rp2,85 miliar dengan bunga 14% per tahun.
Ryan turut mengakui adanya pembayaran success fee sebesar 1,5% dari penerimaan pertama PI. Menurut keterangannya, pembayaran yang diterima pihak MUJ mencapai sekitar Rp2,8 miliar sebelum pajak atau sekitar Rp2,4 miliar setelah dipotong pajak.
Perlu dibedakan, perjanjian pendampingan awal dilakukan oleh PT MUJ dengan LJU, sedangkan keterangan pinjaman tersebut menyangkut PT MUJ Energi. Keduanya merupakan entitas berbeda dalam kelompok usaha Jawa Barat.
Rangkaian angka dan transaksi tersebut menjadi salah satu titik yang perlu diuji di pengadilan. Jaksa mempersoalkan dasar penetapan biaya, kajian kelayakan, persetujuan RUPS, serta pembayaran imbalan keberhasilan kepada pihak ketiga. Sementara pihak terdakwa dan para pihak terkait memiliki penjelasan tersendiri mengenai tujuan dan pelaksanaan kerja sama.
PI Baru Efektif pada 2023
Proses pengalihan PI Lampung ternyata tidak selesai hanya dengan perjanjian pada 2019.
Pada 16 September 2022, PHE OSES dan LEB menandatangani perjanjian pengalihan PI. Porsi yang diterima Lampung adalah 5% dari total penawaran 10% untuk WK SES. Lima persen lainnya menjadi bagian DKI Jakarta.
Namun, perjanjian tersebut belum langsung efektif. Dalam persidangan 28 Oktober, mantan Direktur PHE OSES Wisnu Hindadari menjelaskan bahwa perjanjian baru bisa dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri ESDM.
Persetujuan itu baru terbit pada 25 Mei 2023 melalui surat Nomor T-461/MG.04/MEM.M/2023. Salah satu persoalan sebelumnya adalah belum tercantumnya secara tegas kewenangan pembentukan anak perusahaan pengelola PI dalam Perda yang mengatur LJU. Pemprov dan DPRD kemudian mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 pada 12 April 2023 untuk melengkapi dasar hukumnya.
Setelah persetujuan Menteri ESDM terbit, PHE OSES melakukan pembayaran secara bertahap kepada LEB.
Transfer pertama pada 21 Juni 2023 mencapai US$11,3815 juta untuk periode 2018–2021. Transfer kedua pada 14 Juli 2023 sebesar US$5,9045 juta untuk tahun buku 2022. Total akumulasi penerimaan yang diterangkan Wisnu dalam persidangan mencapai US$17,286 juta.
Tetapi, uang yang masuk kemudian menjadi bagian dari persoalan hukum yang lebih besar.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp268,76 miliar berdasarkan hasil audit BPKP. Nilai tersebut masih merupakan perhitungan yang didalilkan penuntut umum dan harus diuji dalam proses pembuktian.
Tim penasihat hukum Arinal membantah adanya niat jahat dan menyatakan tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi terdakwa. Pembelaan itu menjadi bagian yang harus dipertimbangkan bersama bukti dan keterangan saksi di persidangan.
PI Kedua dan Pelajaran dari PI Pertama
Kini Arinal berbicara tentang PI kedua. Namun, ia belum menjelaskan wilayah kerja migas mana yang dimaksud, berapa besar hak yang mungkin diperoleh, atau bagaimana skema pengelolaannya.
Masalahnya, Arinal menyatakan itu setelah dirinya menjadi terdakwa dan dipenjara.
Dan terhadap pernyataan itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, memilih tidak berspekulasi dan menunggu kepastian hukum.
Pernyataan Arinal tentang PI kedua seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan PI pertama. Lampung pernah menunjuk Wahana Rahardja, kemudian proses bergerak melalui LJU dan LEB, melibatkan pendampingan BUMD Jawa Barat, membutuhkan perubahan regulasi, hingga akhirnya memperoleh persetujuan pemerintah pusat.
Perjalanan itu memperlihatkan bahwa hak partisipasi migas bukan hanya soal kemampuan mendapatkan penawaran. Ada persoalan kesiapan badan usaha, kewenangan hukum, pembiayaan, kontrak kerja sama, dan pengawasan terhadap penggunaan uang.
Maka, sebelum berbicara mengenai PI berikutnya, Lampung perlu memastikan pelajaran dari PI pertama benar-benar dipahami. BUMD harus memiliki kemampuan teknis dan keuangan, keputusan bisnis harus didasarkan pada kajian yang memadai, sementara penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Senyum tipis Arinal dan kesediaannya berbicara mungkin menjadi perubahan yang terlihat oleh wartawan. Namun, petunjuk yang lebih penting justru muncul dari kalimatnya tentang PI kedua dan rangkaian fakta yang terbuka di ruang sidang.
Lampung masih memiliki pekerjaan besar, bukan sekadar memperoleh hak partisipasi migas, melainkan memastikan hak itu dikelola dengan tata kelola yang benar dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.
******
