LAMPUNG — Kenaikan harga barang dan jasa di Lampung menunjukkan tekanan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata nasional. Pada Oktober 2026, inflasi tahunan Lampung mencapai 3,83 persen, sementara inflasi nasional tercatat 3,23 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan inflasi bulanan Lampung sebesar 0,54 persen. Angka ini lebih dari dua kali inflasi bulanan nasional yang berada di level 0,22 persen.
Dua indikator tersebut menggambarkan tekanan harga dalam rentang waktu berbeda. Inflasi bulanan menunjukkan perubahan harga dari September ke Oktober, sedangkan inflasi tahunan membandingkan tingkat harga Oktober 2026 dengan Oktober 2025.
Artinya, harga-harga di Lampung bukan hanya mengalami kenaikan selama Oktober, tetapi secara umum juga berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya. Inflasi tahunan sebesar 3,83 persen menunjukkan akumulasi perubahan harga dalam periode tersebut.
Posisi Lampung juga perlu mendapat perhatian dalam peta inflasi Sumatera. Inflasi tahunan provinsi ini menjadi yang tertinggi ketiga setelah Aceh sebesar 5,05 persen dan Sumatera Barat 3,97 persen. Sementara itu, inflasi bulanan Lampung sebesar 0,54 persen merupakan yang tertinggi kedua setelah Sumatera Barat yang mencapai 0,86 persen.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung pada Oktober tercatat 112,93, lebih tinggi daripada IHK nasional sebesar 112,56. IHK merupakan indeks yang menggambarkan perkembangan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Di tingkat kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penghitungan, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Bandar Lampung sebesar 3,93 persen. Berikutnya Metro 3,75 persen, Mesuji 3,73 persen, dan Lampung Timur 3,69 persen.
Untuk inflasi bulanan, Lampung Timur mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,90 persen. Disusul Metro 0,59 persen, Bandar Lampung 0,41 persen, dan Mesuji 0,24 persen. Perbedaan ini menunjukkan tekanan harga tidak sepenuhnya merata antardaerah.
Angka tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah. Inflasi yang lebih tinggi daripada nasional perlu dibaca bukan sekadar sebagai perubahan statistik, melainkan sebagai tekanan terhadap daya beli rumah tangga. Terlebih, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari paling cepat dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Namun, angka inflasi agregat belum cukup untuk menjelaskan komoditas apa yang paling besar mendorong kenaikan harga di Lampung pada Oktober. Untuk memastikan sumber tekanan, diperlukan data andil inflasi menurut komoditas yang diterbitkan BPS. Data nasional tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan penyebab inflasi di Lampung.
Bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tantangannya adalah memastikan respons kebijakan bertumpu pada sumber kenaikan harga yang terukur. Pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, kecukupan stok, dan perkembangan harga di pasar perlu diarahkan pada komoditas yang benar-benar memberi tekanan terbesar.
Inflasi Lampung yang melampaui nasional menjadi pengingat bahwa pengendalian harga tidak cukup dilakukan setelah kenaikan terjadi. Pemerintah daerah perlu membaca gejala lebih awal, memperkuat koordinasi lintas wilayah, dan memastikan intervensi tepat sasaran.
Sebab, kenaikan harga yang tampak kecil dalam satu bulan dapat terakumulasi menjadi beban yang semakin berat bagi rumah tangga apabila berlangsung terus-menerus.(iwa)
