Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung kembali menjadi penerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2026. Capaian ini melanjutkan prestasi tahun sebelumnya. Namun, daftar lima penerima penghargaan tahun ini menyisakan pertanyaan: mengapa Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak masuk di dalamnya?
@Iwa Perkasa
Penghargaan SAKIP 2026 diberikan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025. BMBK menjadi penerima trofi bergilir sebagai perangkat daerah dengan nilai tertinggi. Empat OPD lainnya adalah Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta Badan Kepegawaian Daerah.
Prestasi BMBK patut dicatat. Pada SAKIP Award 2025, dinas ini juga memperoleh predikat BB atau sangat baik. Konsistensi dua tahun berturut-turut tersebut menjadi capaian kelembagaan di bawah kepemimpinan Kepala Dinas M. Taufiqullah.
Namun, penghargaan kepada lima OPD tidak berarti perangkat daerah lain otomatis berkinerja buruk. Hasil penelusuran dokumen evaluasi resmi justru memperlihatkan gambaran yang lebih menarik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, misalnya, memperoleh nilai 71,05 dengan predikat BB dalam evaluasi SAKIP 2025. Artinya, secara kategori, dinas ini juga berada pada tingkat sangat baik. Hanya saja, dokumen evaluator mencatat sejumlah pekerjaan rumah dalam implementasinya.
Evaluator menemukan rumusan tujuan dan sasaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis. Matriks rencana aksi juga belum sepenuhnya mengacu pada sasaran dan target dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan kinerja dinilai belum memadai dalam menjelaskan hubungan capaian program dan kegiatan dengan sasaran yang hendak dicapai.
Catatan lainnya menyangkut laporan kinerja yang belum menyajikan perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah RPJMD 2025–2029. Evaluasi rencana aksi juga masih terbatas pada matriks target dan realisasi, belum cukup menguraikan hambatan, penyebab masalah, dan langkah perbaikan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa predikat baik belum tentu berarti seluruh proses akuntabilitas sudah berjalan sempurna. Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi harus terhubung serta menghasilkan perbaikan nyata.
Bagaimana dengan Dinas Kesehatan? Dokumen yang muncul pada portal e-SAKIP memuat penilaian mandiri dengan nilai 97,75 dan predikat AA. Namun, dokumen itu bukan hasil evaluasi oleh evaluator. Karena itu, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan ataupun BMBK.
Inspektorat Provinsi Lampung perlu menjelaskan hasil evaluasi resmi Dinas Kesehatan, termasuk nilai akhir, predikat, catatan evaluator, dan tindak lanjut rekomendasinya. Transparansi ini penting agar publik tidak salah membaca hasil penilaian.
SAKIP sendiri bukan lomba administrasi atau sekadar penghargaan antardinas. Sistem ini mengukur keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan hasil kinerja. Tujuannya memastikan anggaran pemerintah menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Bagi BMBK, penghargaan dua tahun berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Tantangannya adalah menjaga agar akuntabilitas tersebut tercermin dalam kualitas jalan dan jembatan, ketepatan penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan infrastruktur.
Sementara bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, evaluasi harus menjadi instrumen perbaikan. Kedua sektor ini bersentuhan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, capaian kinerjanya perlu dibuka secara terukur, bukan hanya melalui angka serapan anggaran atau banyaknya kegiatan.
Pemprov Lampung perlu memastikan penghargaan SAKIP tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil evaluasi mendorong seluruh OPD memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas belanja, dan menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik.*****
