Di tengah kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya, Mabes Polri memastikan soliditas internal tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (4/11/2026). Ia menegaskan, pengungkapan perkara tersebut justru menjadi bagian dari komitmen Polri untuk bersih ke dalam.
Pernyataan itu terdengar menenangkan. Namun, publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar jaminan bahwa institusi tetap solid.
Tiga perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Satu perwira tinggi lainnya, Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus saksi.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Nomor-nomor sasaran diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Penyidik juga menduga ada perintah penghapusan berkas hasil sadapan pada Oktober 2026.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur oleh sejumlah personel. Yang dipertaruhkan adalah batas kewenangan negara dalam mengakses komunikasi pribadi warga.
Polri menyatakan perkara ini merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi. Penjelasan tersebut perlu diuji melalui proses penyidikan yang transparan dan akuntabel.
Sebab, dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa yang memiliki akses, bagaimana prosedur pengawasan dijalankan, dan mengapa mekanisme pengendalian internal tidak mampu mencegah penyimpangan sejak awal.
Pernyataan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan juga penting. Namun, pelayanan yang berjalan normal belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik.
Soliditas institusi seharusnya terlihat dari keberanian membuka fakta, menindak siapa pun yang terbukti bersalah, serta memperbaiki sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Kepercayaan publik menjadi taruhan
Kasus ini juga membuka kembali perdebatan tentang pengawasan terhadap teknologi penyadapan. Perangkat yang secara sah digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat berubah menjadi instrumen pelanggaran apabila akses dan penggunaannya tidak dikendalikan secara ketat.
Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya menjelaskan siapa yang diduga memerintahkan dan siapa yang menjalankan. Publik perlu mengetahui bagaimana sistem bisa digunakan di luar prosedur, siapa yang mengawasi, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
Kita tentu berharap institusi Polri tetap bekerja dan melayani masyarakat tanpa terganggu oleh perkara ini. Tetapi harapan itu tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengecilkan persoalan.
Polisi yang solid bukan polisi yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Soliditas yang sehat justru ditunjukkan dengan keberanian membersihkan institusi, termasuk apabila perkara menyentuh pejabat berpangkat tinggi.
Jadi, tenang saja, polisi kita memang perlu tetap solid. Tetapi publik juga berhak memastikan bahwa soliditas itu berpihak pada hukum, bukan pada orang-orang yang sedang diperiksa.(IWA/NOMICS)
