JAKARTA — Investasi Rp4,5 triliun yang disiapkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru menjadi langkah penting dalam peremajaan armada. Namun, bagi wilayah Sumatera, ada pertanyaan yang perlu dijawab, yakni apakah investasi besar tersebut juga akan memperkuat konektivitas laut di kawasan ini?
Pertanyaan itu relevan karena kebutuhan transportasi laut Indonesia tidak hanya menyangkut jumlah kapal dan penumpang yang dilayani. Ketersediaan rute, frekuensi singgah, kapasitas angkut, serta keterhubungan antarpulau juga menentukan seberapa besar manfaat layanan PELNI bagi masyarakat.
Dalam pemberitaan Bisnis.com, PELNI menyebut telah melayani sekitar 4,6 juta penumpang hingga Oktober 2026. Perusahaan juga menyiapkan investasi Rp4,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal baru.
Namun, angka penumpang tersebut merupakan capaian nasional. Belum tersedia rincian dalam pemberitaan itu mengenai kontribusi penumpang dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera.
Rencana pengadaan tiga kapal baru bukan semata-mata ekspansi kapasitas. Kapal tersebut disiapkan untuk menggantikan armada lama yang telah berusia sekitar empat dekade, yakni KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit.
Pendanaan proyek berasal dari penyertaan modal negara sebesar Rp4 triliun dan dana internal PELNI Rp500 miliar. Kapal baru dirancang memiliki kapasitas sekitar 1.000 penumpang dan 75 kontainer.
Menurut keterangan PELNI yang diberitakan ANTARA, pengadaan dilakukan bertahap. Kapal pengganti KM Umsini ditargetkan beroperasi pada semester I 2029, pengganti KM Kelimutu pada semester II 2029, dan pengganti KM Lawit pada semester I 2030.
Artinya, investasi tersebut terutama diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan dan mengganti kapal yang sudah tua. Tidak tepat jika pengadaan tiga kapal ini langsung dibaca sebagai penambahan tiga kapal untuk memperluas rute baru.
PELNI sendiri mengakui kebutuhan peremajaan armada masih besar. Sebagian kapal telah melampaui usia teknis dan ekonomis, sementara pembangunan kapal membutuhkan waktu panjang.
Sumatera perlu dilihat dari peta layanan
PELNI menyebut saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan. Di luar itu, terdapat 30 trayek kapal perintis yang menjangkau 229 pelabuhan, terutama untuk wilayah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan.
Jaringan tersebut menunjukkan luasnya mandat pelayanan PELNI. Namun, besarnya jaringan nasional belum otomatis menggambarkan pemerataan konektivitas di setiap kawasan.
Sumatera perlu dinilai berdasarkan data yang lebih terperinci. Berapa pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang PELNI? Seberapa sering kapal datang? Bagaimana jumlah penumpang dan kapasitas angkut pada setiap rute? Apakah jadwal pelayaran sudah sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi barang?
Pertanyaan itu juga penting bagi Lampung. Posisi geografis Lampung sebagai gerbang selatan Sumatera membuat konektivitas laut layak menjadi bagian dari pembahasan pembangunan wilayah. Namun, manfaatnya harus diukur berdasarkan rute aktual, bukan semata-mata kedekatan geografis dengan jalur pelayaran nasional.
Peremajaan armada merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kapal tua berisiko meningkatkan biaya perawatan, mengganggu ketepatan jadwal, dan menurunkan kenyamanan maupun keandalan layanan.
Akan tetapi, investasi publik juga perlu dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat. Apakah kapal baru hanya mempertahankan layanan yang sudah ada, atau pada tahap berikutnya mampu memperluas kapasitas dan meningkatkan frekuensi perjalanan di wilayah yang membutuhkan?
PELNI dan pemerintah perlu membuka peta penempatan armada baru, rencana pengembangan rute, serta proyeksi kapasitas angkut setiap kawasan. Data penumpang per pelabuhan juga penting agar capaian nasional tidak menutupi ketimpangan pelayanan antardaerah.
Bagi Sumatera, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa kapal baru yang dibangun. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pilihan perjalanan laut yang lebih terjangkau, teratur, dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi.
Rp4,5 triliun merupakan investasi besar. Publik berhak mengetahui bukan hanya kapal apa yang akan dibeli, tetapi juga wilayah mana yang akan memperoleh manfaat dan bagaimana dampaknya terhadap konektivitas nasional.(iwa)
