Perbaikan seluruh indikator mendorong kenaikan kualitas pembangunan manusia. Namun, kemajuan pendidikan masih berjalan lambat, terutama Harapan Lama Sekolah.
BANDAR LAMPUNG — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pada 2026 mencapai 74,74, meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,98. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan ini ditopang perbaikan pada seluruh dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Dari empat indikator penyusun IPM, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencatat kenaikan paling besar secara nominal, yakni Rp644 ribu menjadi Rp12,327 juta per tahun. Indikator ini menggambarkan kemampuan konsumsi penduduk dan menjadi sinyal membaiknya standar hidup masyarakat.
Dimensi kesehatan juga meningkat. Umur Harapan Hidup saat lahir mencapai 74,93 tahun, bertambah 0,22 tahun dibandingkan 2025. Dalam lima tahun terakhir, indikator ini meningkat 0,98 tahun.
Sementara itu, kemajuan pendidikan relatif lebih lambat. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas naik 0,09 tahun menjadi 8,70 tahun. Artinya, rata-rata penduduk dewasa di Lampung baru mengenyam pendidikan formal sekitar delapan tahun tujuh bulan.
Harapan Lama Sekolah penduduk usia tujuh tahun ke atas bahkan hanya bertambah 0,01 tahun menjadi 12,80 tahun. Angka ini menunjukkan perkiraan lama pendidikan yang dapat ditempuh anak yang mulai bersekolah, bukan rata-rata lama sekolah yang telah diselesaikan.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan IPM Lampung belum ditopang kemajuan pendidikan yang secepat perbaikan daya beli. Tantangannya bukan sekadar memperluas akses sekolah, tetapi juga memastikan anak bertahan dalam pendidikan dan penduduk dewasa memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan.
Dari sisi wilayah, Bandar Lampung mencatat IPM tertinggi sebesar 81,84, disusul Kota Metro 81,82. Keduanya masuk kategori sangat tinggi. Sebaliknya, Mesuji menjadi daerah dengan IPM terendah, yakni 70,04, meskipun telah masuk kategori tinggi.
Kenaikan IPM merupakan perkembangan positif, tetapi angka provinsi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kualitas hidup. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih besar pada daerah dengan capaian rendah, terutama melalui peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Dengan demikian, pekerjaan berikutnya bukan hanya menjaga tren kenaikan IPM, melainkan mempercepat dimensi pendidikan dan memperkecil kesenjangan antardaerah. Sebab, pembangunan manusia tidak cukup diukur dari meningkatnya angka konsumsi, tetapi juga dari semakin panjangnya kesempatan belajar dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.(iwa)
