Pernyataan Gerindra bahwa Gibran Rakabuming Raka belum tentu kalah di DPR memperlihatkan persoalan Wakil Presiden kini bukan lagi sekadar polemik ijazah, melainkan mulai memasuki pertarungan legitimasi politik dan konstitusional.
Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso mengingatkan agar tidak meremehkan kekuatan politik Gibran jika DPR menggunakan hak interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Gerindra memahami persoalan ini berpotensi berkembang menjadi ujian serius bagi koalisi pemerintahan.
Ada satu ironi yang menarik. Gerindra meminta persoalan diselesaikan melalui jalur hukum, bukan subjektivitas politik. Namun, pertanyaan publik harus dijawab. jika putusan kasasi MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden?
Putusan MA memang tidak otomatis memberhentikan Gibran. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Artinya, 10 November bukan tanggal penentuan nasib Gibran, melainkan awal kemungkinan pertarungan kelembagaan yang sesungguhnya.
Persoalan paling menarik bukan apakah Gibran kalah atau menang di DPR. Melainkan apakah partai-partai berani menempatkan konstitusi dan kepentingan publik di atas kalkulasi koalisi.
Sebab, jika perkara ini berhenti karena kompromi politik, publik akan melihat bahwa kekuasaan lebih menentukan daripada kepastian hukum. Sebaliknya, jika diproses secara terbuka dan objektif, DPR berkesempatan membuktikan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan bukan sekadar formalitas.
10 November akan menjadi ujian bagi DPR, bukan hanya bagi Gibran.(iwa)
