Pernyataan Ade Armando bahwa pendukung Gibran siap menerima apa pun keputusan DPR, bahkan jika berujung pada pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden, menarik dicermati. Ini bukan sekadar pernyataan meredam polemik, tetapi juga sinyal bahwa kubu pendukung mulai mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Namun, ada persoalan yang tidak boleh dialihkan menjadi sekadar pertarungan menang-kalah politik. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah membutuhkan penjelasan dan konsekuensi hukum yang terang.
Ade bahkan mempertanyakan putusan MA dan menyebut adanya dugaan upaya delegitimasi melalui lembaga peradilan. Pernyataan itu justru memperlihatkan bahwa persoalan belum selesai di lingkaran pendukung Gibran sendiri.
Dua pernyataan yang muncul menjelang 10 November patut dibaca bersama. Gerindra menyebut Gibran belum tentu kalah di DPR, sementara pendukungnya menyatakan siap menerima jika kalah.
Pertanyaannya bukan siapa yang berani menerima kekalahan, melainkan siapa yang berani mempertanggungjawabkan proses pencalonan dan keabsahan persyaratan seorang wakil presiden.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena penyelamatan tokoh. Jabatan publik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.(iwa)
