Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja alat penyadapan Polri yang mencapai Rp3,59 triliun sepanjang 2013–2026 membuka persoalan lebih besar daripada sekadar besarnya anggaran. Ini menyangkut batas kewenangan negara dalam mengawasi warganya, transparansi pengadaan, dan perlindungan privasi masyarakat.
Teknologi penyadapan memang dibutuhkan untuk penegakan hukum, terutama membongkar korupsi, kejahatan terorganisasi, dan jaringan kriminal. Namun, semakin canggih kemampuan pengawasan aparat, semakin kuat pula kebutuhan pengendalian dan akuntabilitasnya.
Persoalannya, siapa yang mengawasi penggunaan alat-alat tersebut? Apakah setiap pembelian memiliki kebutuhan operasional yang jelas, mekanisme perizinan, serta audit penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan?
Angka yang lebih mengkhawatirkan adalah nilai kontrak keseluruhan yang diungkap ICW dan Trend Asia mencapai Rp35,9 triliun, bukan Rp3,59 triliun. Penelusuran tersebut mencakup 376 paket pengadaan, termasuk pembelian perangkat, pengembangan sistem, dan pemeliharaan teknologi pengawasan.
Temuan ini muncul ketika publik sedang menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Konteks tersebut membuat persoalan semakin serius. Teknologi yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru menuntut pemeriksaan lebih ketat terhadap siapa yang mengoperasikan, atas dasar kewenangan apa, dan untuk kepentingan siapa.
Indonesia membutuhkan undang-undang penyadapan yang tegas. DPR sendiri telah didorong melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan agar penggunaan teknologi pengawasan memiliki batas, mekanisme perizinan, serta pengawasan independen.
Negara boleh memiliki teknologi untuk mengawasi kejahatan. Tetapi negara tidak boleh membiarkan teknologi itu berubah menjadi alat untuk mengawasi kebebasan warga.
Ada ironi besar jika aparat memiliki kemampuan menembus ruang privat masyarakat, sementara mekanisme untuk mengawasi penggunaan kewenangan tersebut justru belum transparan.(iwa)
