Sebanyak 81 berkas pendaftar masuk dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung periode 2027–2031. Pendaftaran yang dibuka sejak 22 Oktober resmi ditutup pada 4 November 2026. Kini, panitia seleksi memasuki tahap verifikasi administrasi.
Jumlah pendaftar tersebut memperlihatkan adanya minat dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi. Namun, besarnya jumlah peserta bukan ukuran utama keberhasilan seleksi. Yang jauh lebih penting adalah kualitas lima orang yang nantinya dipercaya menjadi komisioner.
Komisi Informasi bukan lembaga pelengkap birokrasi. Ia memiliki mandat strategis dalam memastikan hak masyarakat memperoleh informasi publik terlindungi. Melalui penyelesaian sengketa informasi, KI menjadi salah satu instrumen penting untuk menguji kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan.
Dalam praktik pemerintahan, keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan dokumen atau menjawab permohonan masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Karena itu, independensi komisioner menjadi taruhan utama. Mereka harus mampu menjalankan kewenangan tanpa tekanan kepentingan politik, birokrasi, maupun kelompok tertentu. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi pertimbangan yang mengalahkan integritas dan kompetensi.
Proses seleksi yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 perlu dijalankan secara terbuka dan dapat diuji publik. Rekam jejak peserta, pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemampuan menyelesaikan sengketa, serta keberanian menjaga prinsip independensi harus menjadi pertimbangan substantif.
Masyarakat juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan masukan terhadap calon. Transparansi seleksi tidak cukup hanya dengan mengumumkan jadwal dan hasil setiap tahapan. Alasan penilaian dan standar kompetensi juga harus jelas agar proses ini memperoleh legitimasi publik.
Tantangan keterbukaan informasi di Lampung masih besar. Badan publik harus terus didorong memperbaiki kualitas layanan informasi, memperbarui daftar informasi publik, menyediakan dokumen yang mudah diakses, dan memberikan jawaban yang tepat terhadap permohonan masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan APBD, misalnya, masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi perencanaan, pengadaan, realisasi belanja, hingga hasil pembangunan. Keterbukaan semacam ini bukan ancaman bagi pemerintah. Justru menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan dan mencegah penyimpangan.
Seleksi 81 calon anggota KI Lampung karena itu harus menjadi momentum memperkuat kualitas pengawasan publik. Pemerintah daerah membutuhkan lembaga yang kredibel, bukan lembaga yang sekadar hadir secara struktural.
Lima komisioner yang terpilih nanti akan memikul tanggung jawab menjaga hak masyarakat untuk tahu. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa dekat mereka dengan pemerintah, melainkan seberapa konsisten mereka menjaga keterbukaan, bahkan ketika informasi yang diminta menyangkut keputusan dan kepentingan kekuasaan.
Lampung membutuhkan pemerintahan yang terbuka. Dan pemerintahan yang terbuka membutuhkan Komisi Informasi yang benar-benar independen.(iwa)
