NOMICS.ID — Pergantian Benjamin Netanyahu membuka babak baru politik Israel. Namun, munculnya Gadi Eisenkot sebagai calon kuat pemimpin pemerintahan berikutnya belum tentu membawa perubahan mendasar dalam hubungan Israel dengan Palestina maupun warga Arab di dalam negeri itu.
Pada 8 November 2026, Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) itu memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Sementara Netanyahu memperoleh dukungan 46 anggota parlemen.
Hasil pemilu 27 Oktober memperlihatkan tidak ada blok politik yang mampu meraih mayoritas minimal 61 kursi. Koalisi empat partai pendukung Eisenkot menguasai 48 kursi, sedangkan blok kanan dan religius Netanyahu memperoleh 53 kursi. Sebanyak 19 kursi lainnya dikuasai partai-partai politik Arab.
Di sinilah paradoks politik Eisenkot terlihat.
Ia mendapatkan dukungan untuk memperoleh mandat pembentukan pemerintahan, termasuk dari partai-partai Arab. Namun, Eisenkot sebelumnya menyatakan tidak ingin membentuk pemerintahan bersama partai-partai tersebut. Artinya, suara politik Arab dibutuhkan untuk membuka jalan bagi kepemimpinannya, tetapi representasi politik Arab tetap menghadapi pembatasan dalam pembentukan kabinet.
Sikap tersebut memperlihatkan rumitnya posisi warga Arab dalam demokrasi Israel. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, tetapi keterlibatan partai-partai yang mewakili mereka dalam pemerintahan masih menjadi persoalan politik yang sensitif.
Eisenkot memiliki pilihan yang tidak mudah. Ia dapat mencari dukungan partai ultra-Ortodoks untuk mencapai mayoritas, membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal partai Arab, atau menjajaki pemerintahan persatuan dengan kelompok Netanyahu.
Pada 9 November, Eisenkot bahkan membuka pintu bagi anggota Likud dan kelompok politik kanan untuk bergabung dalam pemerintahannya. Ia menyebut perlunya pemerintahan darurat nasional demi menghadapi situasi Israel yang dinilainya sedang berada dalam kondisi sulit.
Namun, persoalan Israel tidak berhenti pada perebutan kekuasaan di parlemen.
Netanyahu Bukan Satu-satunya Persoalan
Rekam jejak Eisenkot perlu diperhatikan. Sebelum masuk ke dunia politik, ia menjabat Kepala Staf IDF periode 2015–2019. Namanya berkaitan dengan operasi militer Israel di wilayah Palestina dan kebijakan penggunaan kekuatan militer yang kontroversial.
Ia juga pernah menjadi bagian dari kabinet perang Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Eisenkot meninggalkan pemerintahan darurat pada Juni 2024 di tengah perbedaan pandangan mengenai strategi perang dan kepemimpinan Netanyahu.
Perbedaan politik tersebut tidak otomatis berarti Eisenkot memiliki pandangan yang lebih lunak terhadap Palestina. Ia juga menolak pembentukan negara Palestina merdeka dan tetap mendukung kebijakan keamanan Israel yang keras terhadap Hamas. Karena itu, mengganti Netanyahu dengan Eisenkot belum tentu berarti mengubah arah kebijakan Israel terhadap Palestina.
Ada perbedaan antara pergantian pemimpin dan perubahan paradigma politik. Yang pertama dapat terjadi melalui pemilu dan pembentukan koalisi. Yang kedua membutuhkan perubahan lebih mendasar dalam cara negara memandang hak, keamanan, dan masa depan bangsa Palestina.
Bagi Palestina, persoalannya bukan semata siapa yang duduk di kursi perdana menteri Israel. Yang lebih menentukan adalah apakah pemerintahan baru bersedia mengubah pendekatan terhadap pendudukan, permukiman di wilayah Palestina, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan peluang terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Dunia internasional juga akan mengamati apakah pemerintahan Eisenkot mampu memperbaiki hubungan diplomatik Israel yang mengalami tekanan akibat perang di Gaza dan konflik regional.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, untuk membentuk pemerintahan. Jika gagal, proses politik dapat kembali berujung pada kebuntuan dan pemilu baru.
Dengan demikian, naiknya Eisenkot bukan sekadar cerita tentang berakhirnya era Netanyahu. Ini juga ujian bagi demokrasi Israel, terutama bagaimana negara itu memperlakukan kelompok Arab yang menjadi bagian dari masyarakatnya sendiri.
Netanyahu mungkin menghadapi akhir kekuasaan politiknya. Namun, bagi Palestina, pergantian nama pemimpin belum tentu berarti perubahan nasib.(iwa)
