NOMICS.ID — Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri masih menyisakan banyak pertanyaan. Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi siapa pengendali operasi, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan belum terungkap secara terang kepada publik.
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto mengundang 10 mantan Kapolri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026). Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut menjadi perhatian karena terjadi ketika kasus penyadapan sedang menjadi sorotan nasional.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui persoalan penyadapan ilegal turut dibicarakan. Namun, menurutnya, pembahasan itu hanya sedikit. Presiden juga memaparkan visi pembangunan dan meminta dukungan para mantan pimpinan Polri.
Ada satu hal lain yang menarik perhatian. Dari daftar mantan Kapolri yang hadir, nama Jenderal Polisi (Purn.) Idham Azis tidak tercantum. Padahal, Idham merupakan Kapolri yang mengantarkan Listyo Sigit Prabowo menjadi penggantinya pada Januari 2021.
Foto kebersamaan keduanya saat Idham mengantar Sigit menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR menjadi pengingat hubungan profesional dalam proses pergantian kepemimpinan Polri tersebut.
Kini, lima tahun kemudian, situasinya berbeda. Pertemuan para mantan Kapolri berlangsung di tengah perkara penyadapan yang turut menyeret nama Listyo Sigit. Sementara Idham justru tidak terlihat dalam forum tersebut.
Tito Karnavian, salah satu mantan Kapolri yang hadir, mengaku tidak mengetahui alasan Idham tidak datang. Hingga Senin (9/11), belum ada penjelasan resmi mengenai ketidakhadirannya.
Tentu, absennya Idham tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai sinyal konflik atau dikaitkan dengan perkara penyadapan. Demikian pula, foto kedekatan profesionalnya dengan Sigit pada 2021 tidak membuktikan keterlibatan siapa pun dalam kasus sekarang. Namun, fakta-fakta tersebut memberi konteks tersendiri bagi publik untuk membaca dinamika di lingkungan kepolisian.
Pertemuan Besar, Penjelasan Masih Terbatas
Pertemuan Hambalang semula dijelaskan sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan lintas generasi kepemimpinan Polri. Sekretariat Presiden menyebut pembicaraan menyangkut berbagai isu strategis, termasuk kondisi internal kepolisian.
Namun, ketika Dasco mengonfirmasi adanya pembahasan kasus penyadapan, perhatian publik semakin tertuju pada substansi pertemuan tersebut.
Apa yang sebenarnya dibicarakan? Apakah para mantan Kapolri memberikan pandangan mengenai persoalan yang sedang dihadapi Polri? Apakah ada masukan tentang pembenahan kelembagaan dan pengawasan internal?
Pertanyaan itu wajar, tetapi jawabannya tidak boleh dibangun dari dugaan.
Yang jauh lebih mendesak adalah memastikan penyidikan berjalan sampai ke akar persoalan. Penetapan empat tersangka bukanlah akhir pengungkapan. Publik masih menunggu penjelasan mengenai rantai komando, motif, sasaran, serta kemungkinan penggunaan hasil penyadapan.
Jika benar terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah, persoalannya tidak berhenti pada individu yang menjalankan operasi. Harus diketahui bagaimana sistem itu dapat digunakan, siapa yang memberikan kewenangan, dan mengapa mekanisme pengawasannya tidak mampu mencegah penyimpangan.
Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat dengan Kapolri pada 12 November 2026. Forum ini semestinya menjadi kesempatan untuk meminta penjelasan lebih konkret mengenai perkembangan penyidikan, tanpa mencampuri independensi aparat penegak hukum.
Polri Membutuhkan Kejelasan, Bukan Sekadar Soliditas
Dukungan para mantan Kapolri terhadap pemerintah dan institusi kepolisian tentu dapat menjadi modal bagi pembenahan kelembagaan. Namun, soliditas tidak boleh dimaknai sebagai upaya menutup persoalan internal.
Justru institusi yang kuat adalah institusi yang berani membuka masalah, mengoreksi penyimpangan, dan memastikan setiap orang bertanggung jawab sesuai hukum.
Kasus penyadapan ini juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni perlindungan privasi dan batas kewenangan negara. Teknologi penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, pengungkapan perkara harus menjangkau lebih dari sekadar siapa yang mengoperasikan perangkat. Yang perlu dijelaskan adalah siapa yang mengendalikan, apa tujuan operasi, dan bagaimana informasi yang dikumpulkan digunakan.
Pertemuan Hambalang mungkin menjadi ruang pertukaran pandangan para mantan pimpinan kepolisian. Namun, publik membutuhkan sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar dukungan dan silaturahmi.
Ada banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Siapa pengendali penyadapan? Mengapa pengungkapannya berjalan lamban? Dan apakah penyidikan benar-benar akan menjangkau seluruh rantai tanggung jawab?
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nama sejumlah jenderal atau reputasi institusi Polri. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kemampuan negara melindungi hak warga negaranya.(iwa)
