NOMICS.ID — Pemerintah kembali menyiapkan perubahan arah pendidikan menengah. Mulai tahun ajaran 2027/2028, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa akan diberlakukan kembali di jenjang SMA. Setelah beberapa tahun dihapus melalui penerapan Kurikulum Merdeka, sistem penjurusan yang pernah menjadi bagian penting pendidikan Indonesia akan kembali hadir, meskipun dengan kemungkinan sejumlah penyesuaian.
@Iwa Perkasa
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut kebijakan ini sebagai upaya memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum memasuki perguruan tinggi. Ia mengakui, kemampuan dasar mahasiswa baru selama ini dinilai belum memenuhi harapan.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian. Namun, ada pertanyaan, apakah lemahnya fondasi pengetahuan siswa terutama disebabkan oleh tidak adanya penjurusan, atau justru berkaitan dengan persoalan kualitas pembelajaran sejak pendidikan dasar?
Perubahan kurikulum tidak otomatis memperbaiki mutu pendidikan. Begitu pula mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa tidak dengan sendirinya meningkatkan kemampuan akademik siswa.
Bagi Lampung, kebijakan ini memiliki konsekuensi tersendiri. Kesiapan sekolah menengah atas di provinsi ini tidak sepenuhnya sama. Ada sekolah dengan fasilitas pembelajaran relatif lengkap, tenaga pendidik memadai, dan laboratorium yang berfungsi baik. Namun, masih ada sekolah yang menghadapi keterbatasan guru bidang studi, fasilitas praktikum, hingga sarana pembelajaran.
Ketika penjurusan kembali diberlakukan, persoalan tersebut akan semakin penting. Jurusan IPA, misalnya, membutuhkan dukungan pembelajaran sains, laboratorium, dan guru yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. IPS membutuhkan penguatan ilmu sosial, ekonomi, sejarah, dan geografi. Sementara jurusan Bahasa membutuhkan guru, lingkungan belajar, serta praktik kebahasaan yang memadai.
Tanpa kesiapan tersebut, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif. Nama jurusan berubah, tetapi kualitas proses belajar tidak banyak bergerak.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mulai memetakan kesiapan sekolah. Berapa SMA yang memiliki guru sesuai kebutuhan setiap jurusan? Bagaimana kondisi laboratorium sains? Apakah distribusi guru sudah merata antara Bandar Lampung dan kabupaten lainnya? Pertanyaan ini penting agar kebijakan nasional tidak diterapkan secara seragam tanpa memperhitungkan kondisi sekolah di daerah.
Jangan Mengulang Persoalan Lama
Penjurusan memiliki kelebihan karena memungkinkan pendalaman materi sesuai orientasi akademik siswa. Namun, pengalaman masa lalu juga memperlihatkan adanya risiko pelabelan. IPA kerap dipandang lebih bergengsi dibandingkan IPS atau Bahasa. Bahkan, pilihan jurusan tidak selalu didasarkan pada minat dan kemampuan siswa, tetapi juga tekanan orang tua dan persepsi sosial.
Sistem baru semestinya tidak menghidupkan kembali persoalan tersebut.
Penentuan jurusan harus mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan akademik, dan rencana pendidikan siswa. Tes Kemampuan Akademik (TKA) dapat menjadi salah satu instrumen pemetaan, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya penentu masa depan pendidikan seorang anak.
Kemendikdasmen sendiri menyebut hasil TKA mulai dimanfaatkan sebagai salah satu aspek dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes. Dengan demikian, hubungan antara pembelajaran SMA, pemilihan jurusan, dan pendidikan tinggi perlu dirancang secara konsisten.
Namun, ada hal yang tidak boleh dilupakan. Tidak semua siswa SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagian akan memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha. Karena itu, penguatan pengetahuan dasar harus tetap diimbangi kemampuan berpikir kritis, literasi, numerasi, komunikasi, dan keterampilan praktis.
Pendidikan menengah tidak boleh hanya menjadi ruang persiapan masuk universitas.
Mutu Pendidikan Tidak Cukup Diubah dengan Kurikulum
Kembalinya penjurusan seharusnya menjadi momentum mengevaluasi persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh. Pemerintah perlu melihat kembali kualitas guru, distribusi tenaga pendidik, efektivitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas, hingga kesenjangan mutu antarsekolah.
Bagi Lampung, pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak cukup hanya dilihat dari angka partisipasi sekolah atau lamanya pendidikan. Yang lebih penting adalah apa yang benar-benar dikuasai siswa setelah menyelesaikan pendidikan.
Lampung membutuhkan lulusan yang bukan hanya memiliki ijazah, tetapi juga fondasi pengetahuan yang kuat, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan menghadapi perubahan ekonomi serta teknologi.
Karena itu, Pemprov Lampung tidak perlu menunggu seluruh petunjuk teknis dari pusat untuk mulai melakukan persiapan. Pemetaan sekolah, kebutuhan guru, fasilitas laboratorium, dan pendampingan pemilihan jurusan dapat dilakukan sejak sekarang.
Kembalinya IPA, IPS, dan Bahasa bukan sekadar nostalgia terhadap sistem pendidikan lama. Ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki apa yang selama ini belum berjalan optimal.
Sebab, persoalan pendidikan Indonesia bukan semata-mata bagaimana siswa dikelompokkan ke dalam jurusan, melainkan bagaimana setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang bermutu, di sekolah mana pun mereka berada.*****
