Puan Maharani mengakui telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, keberanian politik DPR masih harus dibuktikan.
DPR RI kembali memasuki masa persidangan, Selasa (10/11/2026). Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agendanya pembukaan masa sidang melalui pidato Ketua DPR Puan Maharani.
Paripurna ini bukan forum untuk memutuskan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada perkembangan penting setelah rapat. Puan mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP.
Puan menyatakan, pimpinan akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR, sekaligus membahas siapa yang mengajukan serta mekanisme yang harus ditempuh.
Pernyataan itu menandai satu perkembangan politik bahwa usulan HMP sudah sampai ke meja pimpinan DPR. Tetapi belum menjadi keputusan kelembagaan, apalagi keputusan pemakzulan Gibran.
Sikap partai-partai belum satu suara. PDIP melalui Andreas Hugo Pareira menilai HMP sebagai pilihan yang rasional, tetapi belum memastikan pengajuan resmi. Gerindra masih akan membahas persoalan itu secara internal dan menyatakan terbuka terhadap opsi HMP maupun Hak Angket. Demokrat juga belum menentukan sikap dan masih menunggu keputusan pimpinan partai.
Dengan demikian, dukungan politik lintas fraksi belum terbentuk. Pernyataan sejumlah anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi partai atau fraksi.
Perbedaan kedua hak itu juga penting dipahami. Hak Angket digunakan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas. HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat DPR, termasuk mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Dalam konteks Gibran, HMP lebih mengemuka karena dapat menjadi bagian dari proses konstitusional pemberhentian wakil presiden. Namun, HMP bukan keputusan pemakzulan. Ada persyaratan pengajuan dan persetujuan, serta mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi sebelum MPR mengambil keputusan sesuai UUD 1945.
Polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut menjadi dasar desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme konstitusional. Namun, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak otomatis berarti wakil presiden harus diberhentikan. Dugaan pelanggaran dan konsekuensi konstitusionalnya tetap harus diuji melalui prosedur hukum yang berlaku.
DPR dituntut cermat, tetapi tidak boleh menjadikan kehati-hatian sebagai alasan untuk menghindari pembahasan. Aspirasi yang telah disampaikan harus memperoleh kejelasan tindak lanjut.
Kredibilitas DPR Sedang Diuji
Setelah pembukaan masa sidang, perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan DPR, kemungkinan pembahasan di Badan Musyawarah, dan sikap resmi fraksi-fraksi. Apakah usulan HMP akan masuk ke proses formal atau berhenti sebagai wacana politik?
Persoalannya bukan semata-mata nasib Gibran. Ini juga menyangkut keberanian DPR menjalankan fungsi pengawasan ketika persoalan menyentuh lingkar kekuasaan sendiri.
Hak konstitusional bukan senjata untuk menyerang lawan politik. Namun, hak itu juga tidak boleh kehilangan makna karena pertimbangan menjaga kenyamanan koalisi.
DPR telah membuka masa sidang. Pimpinan telah mengakui menerima laporan usulan HMP. Kini publik menunggu bukti bahwa parlemen tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi juga berani memprosesnya secara transparan dan bertanggung jawab.
Nasib Gibran masih menggantung. Kredibilitas DPR justru sedang dipertaruhkan.
