Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Presiden disebut tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Begitulah politik bekerja. Sebuah jabatan tinggi negara bisa menjadi bahan pembicaraan panjang. Dua setengah jam di Istana terasa begitu penting. Pernyataan pejabat segera menjadi berita utama. Publik diminta mengikuti setiap perkembangan.
Tetapi, maaf, siapa sebenarnya yang sedang menunggu Gibran mundur atau bertahan?
Rakyat mungkin tidak sedang duduk gelisah menunggu keputusan itu. Mereka punya urusan lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harga beras, biaya sekolah, pekerjaan yang sulit didapat, penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan, dan janji kesejahteraan yang masih sering terdengar lebih indah daripada kenyataannya.
Bagi sebagian rakyat, pergantian posisi di lingkar kekuasaan tidak otomatis mengubah isi dompet. Siapa pun yang duduk di kursi wakil presiden, beras tetap harus dibeli. Tagihan tetap datang. Anak-anak tetap membutuhkan pendidikan yang layak. Pekerjaan tetap harus dicari.
Di sinilah ironi itu terasa.
Jabatan Wakil Presiden adalah amanah konstitusional, bukan urusan keluarga atau kepentingan politik sekelompok orang. Karena itu, persoalan yang menyangkut kelayakan, keabsahan dokumen, dan tanggung jawab seorang pejabat negara memang harus dijelaskan secara terbuka.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran telah membuka persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan politik. Ada ruang hukum yang harus ditempuh dan ada pertanggungjawaban publik yang harus dijaga.
Namun, niat mundur tidak sama dengan pengunduran diri yang sudah selesai. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Sampai ada keputusan dan proses resmi, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden.
Di luar soal hukum, perkembangan ini juga memperlihatkan betapa rumitnya hubungan politik di sekitar kekuasaan. Gibran bukan sekadar Wakil Presiden. Ia adalah putra mantan Presiden Joko Widodo, sekaligus pasangan politik Prabowo dalam Pilpres 2024.
Maka, setiap langkahnya hampir selalu membawa bayang-bayang politik yang lebih luas. Ada hubungan Prabowo-Jokowi, ada kepentingan partai, ada konfigurasi kekuasaan, dan ada persoalan legitimasi yang kini kembali menjadi perbincangan.
Tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa bahwa negara bukan panggung untuk menyelesaikan persoalan elite.
Rakyat tidak memilih pemimpin untuk menyaksikan drama jabatan. Rakyat memberikan mandat agar negara bekerja, kebijakan berjalan, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan membaik.
Ironisnya, dalam politik kita, kabar tentang siapa yang akan meninggalkan kursi kekuasaan bisa lebih cepat menyita perhatian daripada kabar tentang bagaimana memperbaiki kehidupan orang-orang yang setiap hari berjuang agar tidak jatuh lebih dalam ke kesulitan ekonomi.
Mungkin inilah satir paling pilu dari kehidupan bernegara. Di Istana, dua setengah jam bisa dipakai membicarakan nasib sebuah jabatan. Di luar Istana, jutaan orang menghabiskan waktu jauh lebih panjang untuk memikirkan bagaimana bertahan hidup sampai akhir bulan.
Gibran berhak menjelaskan sikapnya. Prabowo berkewajiban memastikan pemerintahan tetap berjalan. Lembaga negara harus bekerja sesuai konstitusi. Semuanya penting.
Tetapi rakyat juga berhak bertanya, setelah semua kegaduhan politik ini, apa yang berubah bagi kehidupan mereka?
Sebab, bagi rakyat yang sedang kesulitan, mundur atau bertahannya seorang wakil presiden bukanlah jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.
Negara ini tidak kekurangan berita tentang nasib orang-orang yang berkuasa. Yang masih ditunggu rakyat adalah kabar baik tentang nasib mereka sendiri.
Gibran mau mundur, biar saja. *****
