JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia tidak hanya menjadi isu global, tetapi langsung menekan ekonomi daerah. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan, kenaikan harga energi akan memicu inflasi yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.
Bagi Provinsi Lampung, dampak ini terasa lebih cepat dan nyata. Struktur ekonomi yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga serta sektor pertanian membuat setiap kenaikan harga BBM langsung menjalar ke berbagai lini.
Di sektor pertanian, kenaikan BBM berarti ongkos produksi ikut naik, mulai dari biaya distribusi hasil panen hingga harga input seperti pupuk dan logistik. Petani menghadapi situasi sulit lantaran harga jual tidak selalu naik secepat biaya produksi, sehingga margin semakin tertekan.
Efek berikutnya terjadi di pasar. Kenaikan biaya distribusi akan mendorong harga pangan naik, dari beras hingga komoditas hortikultura. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, rumah tangga di Lampung terpaksa mengurangi konsumsi non-esensial, bahkan berhemat pada kebutuhan dasar.
Di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung, tekanan terasa melalui kenaikan biaya transportasi dan harga barang harian. Sementara di perdesaan, dampaknya lebih dalam karena pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian yang justru ikut tertekan.
Situasi ini menciptakan efek ganda, pendapatan melemah, sementara pengeluaran meningkat. Inilah titik paling rawan bagi daya beli.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menilai Indonesia masih memiliki bantalan fiskal untuk meredam guncangan global. Namun di level daerah, respons cepat menjadi kunci, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan distribusi.
Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga minyak berpotensi mempercepat pelemahan konsumsi di Lampung. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan kata lain, gejolak harga minyak global kini menjelma menjadi tekanan nyata di tingkat lokal yang langsung terasa di dapur rumah tangga Lampung.(nomics)
