Pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan percepatan. Di tengah dorongan akselerasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Satgas Percepatan Ekonomi, Lampung justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, bergerak maju, tetapi belum sepenuhnya melaju cepat. Wagub Lampung Jihan akui, Lampung butuh daya ungkit lebih.
@Iwa Perkasa
Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar tidak lagi berkisar pada apakah ekonomi daerah tumbuh, melainkan seberapa jauh pertumbuhan tersebut mampu ditransformasikan menjadi akselerasi yang berkelanjutan. Tanpa struktur percepatan di tingkat daerah, kemampuan menjawab tantangan ini akan bertumpu pada kekuatan internal, mulai dari efektivitas kebijakan fiskal hingga kedalaman struktur sektor riil yang menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Data menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Lampung sesungguhnya mulai menguat. Sepanjang 2025, nilai PDRB Lampung mencapai Rp525,85 triliun, meningkat dari Rp484,24 triliun pada 2024. Dari sisi pertumbuhan, kinerja ekonomi juga mengalami perbaikan dengan laju sekitar 5,19 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,57 persen.
Perkembangan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi bergerak ke arah yang positif. Konsumsi rumah tangga mulai pulih, investasi menunjukkan peningkatan, dan sektor eksternal turut memberikan dorongan, tercermin dari pertumbuhan ekspor yang mencapai sekitar 8,33 persen.
Namun, ketika fokus bergeser dari pertumbuhan menuju akselerasi, struktur ekonomi menjadi faktor penentu.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 28,38 persen terhadap PDRB Lampung. Dominasi ini menjadi penopang stabilitas, tetapi sekaligus membatasi kecepatan ekspansi. Karakteristik sektor primer yang sangat dipengaruhi faktor cuaca, produktivitas, dan fluktuasi harga komoditas membuat pertumbuhannya cenderung tidak konsisten.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan dinamika yang lebih progresif dengan pertumbuhan yang sempat mendekati dua digit. Namun, kontribusinya terhadap struktur ekonomi masih belum cukup besar untuk menjadi motor utama akselerasi.
Situasi ini mencerminkan persoalan klasik dalam ekonomi daerah, di mana sektor terbesar bukan sektor tercepat, sementara sektor yang tumbuh cepat belum cukup dominan.
Dari sisi fiskal, tantangan lain muncul dalam bentuk efektivitas belanja daerah. Pola serapan anggaran yang cenderung lambat di awal tahun mengurangi daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan. Ketika belanja publik tidak segera terealisasi, efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi menjadi tertunda.
Keadaan ini kerap menekan angka pertumbuhan pada kuatal pertama di tahun berjalan yang akan diumumkan pada minggu pertama Mei nanti. Dalam konteks percepatan, waktu menjadi variabel yang sangat menentukan. Sebab, pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh besaran belanja, tetapi juga oleh ketepatan momentum realisasinya.
Keterbatasan lain terletak pada masih rendahnya tingkat hilirisasi, meski upaya ke arah itu terus digencarkan. Sebagian besar komoditas unggulan Lampung masih dipasarkan dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati di dalam daerah. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan PDRB untuk tumbuh lebih cepat dan berkualitas.
Dalam kerangka kebijakan nasional, Satgas Percepatan Ekonomi dirancang untuk menjawab hambatan koordinasi dan mempercepat implementasi program. Namun tanpa perpanjangan struktur ke daerah, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing wilayah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan implementasi lokal.
Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi Lampung.
Dengan tren pertumbuhan yang mulai menguat, Lampung memiliki momentum untuk berakselerasi. Namun momentum tersebut hanya akan bermakna jika diikuti oleh perbaikan struktural, mulai dari percepatan belanja daerah, penguatan sektor industri pengolahan, hingga peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
Tanpa itu, pertumbuhan berisiko tetap berada pada jalur moderat. Stabil, tetapi tidak cukup cepat untuk mengejar target pembangunan jangka panjang.
Satu hal penting yang patut ditulis huruf tebal adalah, bahwa keberhasilan percepatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam merespons dan mengeksekusinya.
Dalam konteks ini, tak ada pilihan lain. Lampung harus memanfaatkan momentum yang ada untuk melompat lebih jauh, atau tetap bergerak dalam ritme pertumbuhan yang gradual.
Pilihan tersebut bukan semata soal kebijakan, melainkan soal keberanian melakukan transformasi ekonomi secara lebih progresif dan konsisten.*****
