LAMPUNG SELATAN — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam agenda Rembuk Tani yang digelar di Lapangan Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026).
Forum bertajuk “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku sektor pertanian dalam memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional.
Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas strategis, khususnya melalui pembenahan tata kelola pupuk dan penguatan insentif harga gabah di tingkat petani.
Ia menyampaikan bahwa salah satu terobosan utama pemerintah adalah perluasan alokasi pupuk nasional dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton, yang diharapkan mampu memperbaiki ketepatan waktu distribusi dan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
“Ketika pupuk tersedia sebelum masa tanam, serapan meningkat hampir 50 persen, dan produksi beras naik sekitar 8 persen dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton,” ujar Zulkifli.
Ia juga menyoroti capaian produksi nasional yang pada 2025 mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton, yang menurutnya menjadi indikator awal berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor beras.
Di sisi lain, pemerintah melakukan reformulasi kebijakan harga gabah dengan menetapkan harga pembelian di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa potongan kualitas, menggantikan skema sebelumnya yang dinilai kerap merugikan petani.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Kebijakan harga harus memberi kepastian dan perlindungan, bukan justru membebani,” tegasnya.
Dalam penguatan ekosistem ekonomi desa, pemerintah juga mendorong operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai simpul distribusi dan stabilisasi harga. Koperasi ini dirancang tidak hanya mengelola pupuk dan pembelian gabah, tetapi juga terintegrasi dengan akses pembiayaan murah serta bantuan sosial.
Program tersebut turut diperkuat dengan akses pembiayaan berbunga rendah sebesar 6 persen melalui jaringan BRILink, serta dukungan alat dan mesin pertanian seperti truk, hand tractor, hingga kendaraan distribusi desa.
Dari sisi daerah, kehadiran Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian berbasis desa.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memastikan ketersediaan pupuk, stabilitas harga gabah, serta penguatan kelembagaan petani sebagai pilar transformasi ekonomi pedesaan.
Melalui kolaborasi tersebut, Lampung menempatkan diri sebagai salah satu episentrum penting dalam peta ketahanan pangan nasional, dengan harapan target swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Kegiatan Rembuk Tani ini turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta ratusan petani dari berbagai wilayah di Lampung Selatan.(iwa)
