Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS memulai Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan ulang kondisi ekonomi daerah. Data terbaru diharapkan menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran di era digital.
BANDARLAMPUNG — Sepuluh tahun lalu, ekonomi Lampung masih didominasi pola usaha yang relatif konvensional. Hari ini, lanskapnya sudah jauh berbeda.
Transaksi digital tumbuh pesat. UMKM mulai berjualan melalui platform daring. Sistem pembayaran bergeser ke QRIS dan dompet digital. Bahkan banyak usaha baru lahir tanpa memiliki toko fisik.
Perubahan itulah yang membuat Lampung membutuhkan “peta ekonomi” baru.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Selasa (9/6/2026). Pendataan yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali itu diharapkan mampu memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan mutakhir agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data yang lengkap dan akurat merupakan kompas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tanpa data yang baik, keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan kesalahan karena adanya asimetri informasi,” ujar Jihan saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Jihan menilai perubahan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berproduksi, bertransaksi, hingga mengonsumsi barang dan jasa.
Karena itu, pembaruan data ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung penuh pelaksanaan sensus, termasuk membantu sosialisasi hingga tingkat desa agar seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi.
Menurut Jihan, pembangunan ekonomi modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan intuisi atau asumsi.
Kebijakan harus dibangun di atas data.
“Dengan fondasi data yang kuat, investasi dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, UMKM naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi kesempatan untuk memotret struktur ekonomi Lampung secara lebih rinci.
Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai jumlah dan karakteristik usaha, sektor-sektor penyerap tenaga kerja terbesar, tingkat produktivitas usaha, hingga perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.
Data tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.
“Sensus ekonomi akan membantu pemerintah memahami kekuatan dan tantangan ekonomi Lampung. Dengan data yang lengkap dan berkualitas, kebijakan pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Petugas BPS akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Lampung.
BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum.
Bagi Lampung, sensus ini lebih dari sekadar kegiatan pendataan.
Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, pemerintah membutuhkan instrumen untuk mengetahui di mana posisi daerah saat ini, sektor mana yang tumbuh paling cepat, sektor mana yang mulai tertinggal, dan peluang apa yang bisa dikembangkan pada masa depan.
Karena tanpa peta yang akurat, arah pembangunan berisiko meleset dari tujuan.
Dan di era ekonomi digital, data bukan lagi sekadar angka.
Data adalah fondasi keputusan.(iwa)
