DANA PENDIDIKAN JANGAN DIPERMAINKAN!
LAMPUNG SELATAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung memeriksa 225 sekolah di Kabupaten Lampung Selatan pada 27 Oktober–23 November 2026. Jumlah itu setara dengan sekitar satu dari tiga SD dan SMP di kabupaten tersebut. Pemeriksaan mencakup pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025 hingga semester I 2026.
Pemeriksaan ini menyoroti pentingnya tata kelola dana pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Dalam pemeriksaan pendahuluan pada September 2026, BPK telah mengingatkan perlunya perbaikan perencanaan dan penganggaran BOSP, termasuk verifikasi kode rekening. Penggunaan sistem digital tidak menghapus kewajiban melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara cermat.
Ketua Tim BPK, Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa verifikasi tetap diperlukan meskipun pengelolaan telah menggunakan sistem. BPK juga menyoroti perlunya peningkatan angka partisipasi sekolah agar mendekati rata-rata provinsi dan nasional.
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, berharap hasil pemeriksaan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah diminta bekerja sama selama proses pemeriksaan.
Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen. BPK perlu menguji bukti transaksi, keberadaan barang atau jasa, kewajaran harga, serta kesesuaian belanja dengan kegiatan dan manfaat yang benar-benar diterima sekolah. Administrasi yang keliru harus diperbaiki. Jika ditemukan indikasi transaksi fiktif, penggelembungan harga, pemalsuan dokumen, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, temuan itu harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan bukan berarti 225 sekolah tersebut terbukti melakukan penyimpangan. Justru, hasil audit harus menjelaskan secara terang apakah pengelolaan dana telah sesuai aturan, apa saja kekurangannya, dan bagaimana tindak lanjut atas setiap rekomendasi. BPK harus menjelaskan hasilnya nanti, sebab publik berhak mengetahui
Pemeriksaan di Lampung Selatan harus menjadi pelajaran bagi daerah lain. Dana pendidikan bukan ruang untuk bermain-main. Setiap rupiah adalah amanah publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi murid. Jika ada penyimpangan, telusuri sampai tuntas. Jika ditemukan indikasi pidana, proses sesuai hukum. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan oleh pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab.(iwa)
