NOMICS – Menstruasi bukan pilihan. Namun, pembalut yang dibutuhkan perempuan untuk menjaga kebersihan selama siklus biologis itu masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif 11%. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan, apakah kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari layak diperlakukan sama dengan konsumsi pada umumnya? Keadilan perpajakan patut dipertanyakan!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan barang kena pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Untuk barang nonmewah, tarif PPN 12% diterapkan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya setara 11%. DJP menyatakan pungutan ini merupakan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang, bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau menstruasi.
Peneliti ekonomi The Indonesian Institute, Putu Rusta Adijaya, mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pajak konsumsi umumnya diterapkan pada barang yang penggunaannya dapat dipilih konsumen. Sementara itu, menstruasi merupakan proses biologis yang terjadi secara rutin dan tidak bisa dihindari. Beban pajak atas kebutuhan yang tidak dapat dihindari juga dinilai lebih berat secara relatif bagi perempuan berpenghasilan rendah.
Penerimaan Pajaknya Lumayan Tebal
Besarnya pasar produk menstruasi memberi gambaran tentang skala persoalan. Data Euromonitor yang dikutip OWRITE mencatat nilai penjualan ritel kategori menstrual care di Indonesia pada 2025 mencapai Rp7,46 triliun. Volume penjualannya tercatat sekitar 6,6 miliar unit, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai penjualan naik 7%. Kategori menstrual care ini lebih luas daripada pembalut saja.
Jika nilai penjualan Rp7,46 triliun tersebut diasumsikan sudah mencakup PPN efektif 11%, perhitungan matematis menghasilkan kandungan pajak sekitar Rp739 miliar. Angka ini merupakan ilustrasi kasar, bukan data resmi penerimaan PPN dari pembalut atau estimasi resmi kehilangan penerimaan negara apabila fasilitas pembebasan diberlakukan.
Nilai penjualan ritel tidak otomatis sama dengan dasar pengenaan pajak. Selain itu, kategori menstrual care mencakup produk yang lebih luas daripada pembalut. Karena itu, angka tersebut tidak bisa langsung disebut sebagai jumlah pajak pembalut yang masuk ke kas negara.
Terlepas dari lumayan tebalnya penerimaan pajak dari pembalut, satu hal yang pasti adalah penggunaan pembalut adalah keharusan bagi perempuan yang sudah “datang bulan”. Bagi perempuan berpenghasilan rendah, pembelian pembalut merupakan pengeluaran tentu menjadi beban hidup yang tidak bisa dihindari,
Meski terlihat kecil dalam satu transaksi, dapat menambah beban pengeluaran sepanjang tahun. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata besaran tarif, melainkan bagaimana kebijakan pajak memperlakukan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.
Pembebasan PPN layak dipertimbangkan, tetapi pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara dan memastikan manfaatnya sampai kepada konsumen. Penghapusan pajak juga tidak otomatis menjamin harga di tingkat pengecer turun sebesar pajak yang dihapus.(iwa)
