JAKARTA — Dugaan penyelewengan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta berbuntut pencopotan delapan pejabat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dua pejabat lainnya mendapat surat peringatan, sementara sembilan orang dari pihak swasta telah diproses hukum dan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, delapan pejabat yang dicopot terdiri atas enam orang dari Perum Bulog wilayah DKI Jakarta dan dua orang dari Bapanas. Sementara dua pegawai yang mendapat surat peringatan berasal dari Bulog. Hingga kini, identitas dan jabatan spesifik para pejabat tersebut belum diumumkan secara terbuka.
Sanksi administratif itu dijatuhkan setelah aparat mengungkap dugaan praktik pengemasan ulang dan pengoplosan beras SPHP di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, pada 28 Oktober 2026. Dari lokasi tersebut dilaporkan ditemukan sekitar 600 ton beras yang diduga berkaitan dengan praktik penyelewengan.
Amran menjelaskan, terdapat dua modus yang digunakan. Pertama, beras SPHP dibongkar dari kemasan aslinya, kemudian dikemas kembali dengan identitas atau label berbeda. Kedua, beras SPHP dicampur dengan beras lain lalu dipasarkan menggunakan label beras premium.
Beras yang seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram di wilayah zona I itu diduga dipasarkan hingga Rp17.000 per kilogram. Berdasarkan perhitungan Bapanas, subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram yang melekat pada 600 ton beras tersebut berpotensi tidak sampai kepada masyarakat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar.
Amran menduga volume penyelewengan bisa lebih besar daripada temuan awal. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus hingga ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum internal.
Jejak Distribusi Mengarah ke Mitra Bulog
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, penelusuran awal mengarah kepada seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di Jakarta Timur. Beras SPHP yang diduga dikemas ulang tersebut sebelumnya diperoleh melalui jalur pembelian resmi Bulog menggunakan aplikasi Klik SPHP.
Menurut Rizal, pelaku berinisial RH tercatat menjadi mitra RPK sejak 27 Agustus 2026. Dalam catatan transaksi, mitra tersebut membeli beras sebanyak 4 ton dalam dua hari berturut-turut. Bulog kemudian menelusuri nomor kendaraan truk pengangkut hingga jalur distribusinya. Izin kemitraan RPK yang bersangkutan diputus.
Namun, informasi transaksi 8 ton dari satu mitra tersebut belum menjelaskan bagaimana beras yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton. Apakah terdapat mitra lain, transaksi berulang, atau sumber pasokan berbeda? Pertanyaan ini penting untuk memastikan seluruh rantai distribusi yang terlibat dapat diungkap.
Kasus ini juga menyisakan persoalan mengenai efektivitas pengawasan. Jika pembelian dilakukan melalui sistem resmi, bagaimana transaksi yang berulang dalam waktu berdekatan dapat lolos dari pemantauan? Apakah pengawasan selama ini hanya memeriksa kelengkapan administrasi, atau juga menganalisis kewajaran volume dan frekuensi pembelian?
Bulog menyatakan telah membentuk tim untuk memeriksa mitra RPK di berbagai daerah, terutama yang memiliki pola pemesanan melebihi kuantum lazim. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencegah penyalahgunaan beras subsidi terulang di wilayah lain.
Lampung termasuk Zona I penyaluran beras SPHP
Pemerintah menetapkan harga penjualan dari gudang Bulog kepada mitra penyalur sebesar Rp11.000 per kilogram. Harga maksimal pada tingkat distributor berikutnya Rp11.700 per kilogram, sedangkan HET di tingkat konsumen Rp12.500 per kilogram. Skema berjenjang ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Dalam petunjuk teknis SPHP 2026 yang diatur melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026, beras untuk konsumen disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dan 2 kilogram. Kemasan 50 kilogram pada prinsipnya diperuntukkan bagi wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, dan daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta perbatasan, atau daerah lain sesuai keputusan rapat koordinasi pemerintah.
Konsumen juga dibatasi membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram dan beras SPHP yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan kembali. Pengemasan ulang, pengoplosan, serta perubahan identitas produk dilarang.
Karena itu, pengawasan di Lampung perlu dipastikan berjalan sampai tingkat mitra penyalur. Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan stok tersedia dan harga sesuai HET. Riwayat transaksi, frekuensi pembelian, volume pesanan, serta kesesuaian penjualan dengan ketentuan program juga perlu diperiksa.
Penyaluran SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memperoleh beras dengan harga terjangkau. Karena itu, penyalahgunaan beras bersubsidi bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan juga berpotensi menggagalkan tujuan subsidi.
Aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pangan Polri, perlu mengungkap asal-usul seluruh beras yang ditemukan, jumlah yang benar-benar dioplos, jalur penyaluran, pihak yang menerima keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam rantai distribusi.
Pencopotan delapan pejabat merupakan tindakan administratif. Namun, tanggung jawab pidana harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum. Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar penjatuhan sanksi dan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pihak.
Kasus ini belum tuntas hanya dengan menemukan gudang, menyita beras, dan mencopot pejabat. Yang lebih penting adalah membongkar bagaimana beras subsidi dapat keluar dari jalur penyaluran yang semestinya, berpindah tangan, lalu diduga dijual sebagai beras premium.(IWA)
