Penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengguncang panggung politik nasional. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, tetapi juga membuka kembali pertanyaan tentang relasi kekuasaan, pengaruh politik, dan batas kewenangan aparat negara.
@Iwa Perkasa
Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026), mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, serta dua perwira tinggi Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, penyidik menduga telah terjadi penyadapan tanpa prosedur pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, penyidik menduga ada perintah penghapusan data hasil penyadapan. Perkara kemudian dilaporkan dan diproses melalui penyelidikan serta penyidikan. Polisi menyebut sejumlah pihak menjadi sasaran, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan pengusaha.
Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Namun, penyidik belum menguraikan secara lengkap peran masing-masing. Status tersangka juga bukan putusan bersalah. Proses hukum masih harus membuktikan siapa melakukan apa, atas perintah siapa, dengan tujuan apa, dan menggunakan kewenangan maupun perangkat yang bagaimana.
Dari perkara hukum ke tafsir politik
Di tengah proses hukum itu, muncul komentar politik yang memberi dimensi lebih luas terhadap perkara ini. Salah satunya dari Muhammad Said Didu yang menggunakan istilah “Geng SOP” dan “Hambalang” untuk menggambarkan pertarungan pengaruh di sekitar kekuasaan.
SOP merupakan singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok. Solo merujuk pada lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo. Oligarki menunjuk kelompok pemilik modal dan kepentingan ekonomi besar. Sementara Parcok merupakan istilah sindiran yang diarahkan kepada jaringan atau kelompok di lingkungan kepolisian yang dinilai memiliki kepentingan politik.
Dalam narasi Said Didu, Geng SOP berhadapan dengan kelompok Hambalang yang diasosiasikan dengan Presiden Prabowo. Ia bahkan menyebut Oktober sebagai babak terakhir pertarungan tersebut dan menyuarakan dukungan terhadap upaya membersihkan Parcok.
Pernyataan itu menarik sebagai pembacaan politik, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum. Belum ada bukti yang diumumkan penyidik bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu organisasi, bergerak dalam satu komando, atau terlibat bersama dalam perkara penyadapan.
Meski demikian, penggunaan istilah tersebut memperlihatkan bahwa kasus ini segera dibaca dalam konteks perebutan pengaruh di lingkungan kekuasaan. Pertanyaan publik pun meluas, dari siapa yang diduga melakukan penyadapan menjadi apakah ada jejaring kepentingan yang lebih besar di belakangnya.
Listyo dan pesan tentang dukungan kepada Prabowo
Ada kontras komunikasi yang sulit diabaikan. Sehari sebelum pengumuman penetapan tersangka, Listyo Sigit mengunggah pernyataan di akun media sosialnya mengenai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal serikat pekerja Malaysia, Kamarul Baharin bin Mansor, bersama sejumlah pimpinan serikat pekerja ASEAN.
Dalam unggahan itu, Listyo menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan pekerja serta dukungan Presiden Prabowo. Ia juga menonjolkan kontribusinya dalam mendukung gerakan buruh, termasuk pembentukan Desk Ketenagakerjaan ketika masih menjabat Kapolri.
Pesan tersebut menampilkan Listyo sebagai bagian dari pemerintahan yang mendukung agenda Presiden Prabowo dan perlindungan pekerja. Namun, sehari kemudian namanya diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Perbedaan antara pesan publik dan perkembangan hukum itu menjadi kontras yang kuat. Tetapi unggahan tersebut tidak dapat dijadikan bukti tentang motif, hubungan politik, ataupun keterlibatan Listyo dalam dugaan tindak pidana. Penjelasannya harus menunggu hasil penyidikan.
Jejak hubungan dengan Solo
Nama Listyo juga memiliki sejarah hubungan profesional yang panjang dengan Jokowi. Keduanya pernah berada di Surakarta ketika Jokowi menjabat wali kota dan Listyo memimpin Polresta Surakarta. Listyo kemudian menjadi ajudan Presiden Jokowi sebelum menduduki sejumlah jabatan strategis, hingga akhirnya menjadi Kapolri pada 2021.
Salah satu peristiwa yang kembali menarik perhatian adalah kunjungan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-65 ke kediaman Jokowi di Solo pada 17 April 2025. Saat itu Jokowi sudah tidak menjabat presiden. Rombongan perwira Polri datang untuk bersilaturahmi dan meminta masukan mengenai kepemimpinan serta perkembangan ke depan.
Pertemuan tersebut diberitakan sebagai kunjungan pendidikan dan silaturahmi. Karena itu, foto pertemuan tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan dengan perkara penyadapan yang kini ditangani Bareskrim. Namun, dalam konteks perdebatan tentang pengaruh politik dan relasi kepolisian dengan kekuasaan, peristiwa itu kembali menjadi bahan pembicaraan.
Di sinilah kehati-hatian diperlukan. Hubungan profesional masa lalu, kunjungan silaturahmi, dan kedekatan personal tidak otomatis membuktikan adanya komando politik atau keterlibatan dalam tindak pidana. Semuanya harus ditempatkan sesuai konteks dan bukti yang tersedia.
Yusril menegaskan belum ada indikasi makar
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga memberi batas penting terhadap tafsir politik yang berkembang. Ia menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada indikasi makar. Perkara yang sedang ditangani, menurutnya, berkaitan dengan dugaan penyadapan dan akses ilegal, bukan makar terhadap presiden atau pemerintah.
Yusril juga menyebut Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan setelah menerima laporan dari Kapolri. Pernyataan ini memperkuat bahwa perkara tersebut menyentuh lingkaran paling dekat dengan pusat pemerintahan. Namun, rincian mengenai modus, tujuan, dan siapa saja yang menjadi sasaran tetap menjadi bagian dari penyidikan.
Pernyataan Yusril penting agar perkara tidak ditarik terlalu jauh ke tuduhan politik yang belum memiliki dasar hukum. Jika memang terdapat pelanggaran, proses pembuktiannya harus berjalan melalui mekanisme hukum, bukan melalui spekulasi maupun penghakiman di ruang publik.
Yang harus dibuka bukan hanya siapa pelakunya
Kasus ini menyentuh persoalan mendasar tentang penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara. Penyadapan dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum, tetapi justru karena daya jangkaunya sangat besar, penggunaannya harus dibatasi oleh prosedur, dasar hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jika benar nomor-nomor telepon dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum, persoalannya bukan sekadar pelanggaran teknis. Itu menyangkut perlindungan privasi, kebebasan pers, ruang sipil, dan kepastian bahwa perangkat negara tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum.
Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan lebih jauh. Siapa yang mengajukan nomor untuk disadap? Siapa yang menyetujui dan mengoperasikan sistem? Siapa yang menerima hasilnya? Apakah hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan tertentu? Mengapa data kemudian dihapus? Dan bagaimana pengawasan internal maupun eksternal terhadap penggunaan perangkat tersebut?
Komentar Said Didu tentang Geng SOP, kritik Guntur Romli, serta unggahan Listyo sebelum pengumuman tersangka memperlihatkan betapa cepat perkara hukum ini bersinggungan dengan pertarungan narasi politik. Namun, narasi tidak boleh menggantikan pembuktian.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama tiga tersangka atau reputasi institusi Polri. Lebih jauh, perkara ini menguji apakah aparat negara benar-benar tunduk pada hukum, termasuk ketika kewenangan berada di tangan pejabat berpangkat tinggi dan memiliki akses ke pusat kekuasaan.
Pembersihan institusi tidak cukup dengan pergantian jabatan atau saling lempar tudingan antarkelompok. Ia harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, terbuka, dan berlaku sama bagi siapa pun.*****
