Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 menjadi kabar positif bagi posisi harga yang diterima petani. Namun, perbaikan indikator tersebut berlangsung di tengah tekanan harga pangan dan proyeksi penurunan produksi beras. Situasi ini memperlihatkan bahwa penguatan harga di tingkat petani belum tentu berjalan seiring dengan penguatan produksi pertanian.
@Iwa Perkasa
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP nasional Oktober 2026 mencapai 132,60 atau naik 1,13 persen dibandingkan September. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,55 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41 persen.
Sejumlah komoditas yang dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah karet, jagung, cabai merah, dan gabah. Dengan kata lain, perbaikan NTP terutama menunjukkan bahwa harga hasil pertanian yang diterima petani bergerak lebih cepat dibandingkan pengeluaran mereka.
Namun, perkembangan itu tidak terjadi merata. NTP tanaman pangan naik 1,07 persen menjadi 120,52, hortikultura melonjak 6,88 persen menjadi 138,41, dan perkebunan rakyat meningkat 0,30 persen menjadi 172,18. Sebaliknya, NTP peternakan turun 0,88 persen menjadi 102,00, sedangkan NTP perikanan turun 0,51 persen menjadi 108,12.
Pada hortikultura, kenaikan harga yang diterima petani mencapai 7,12 persen, sementara harga barang dan jasa yang dibayar hanya naik 0,23 persen. Cabai merah, tomat, dan cabai rawit menjadi komoditas dominan yang mendorong peningkatan indeks tersebut. Ini memperlihatkan kuatnya pengaruh kenaikan harga komoditas tertentu terhadap pergerakan NTP.
Di sisi lain, inflasi umum nasional pada Oktober tercatat 0,22 persen secara bulanan dan 3,23 persen secara tahunan. Angka tahunan ini sedikit lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 3,28 persen.
Tidak tepat menyebut inflasi umum nasional sedang melonjak. Tekanan justru lebih terlihat pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food. Bank Indonesia mencatat kelompok ini mengalami inflasi 0,77 persen secara bulanan dan 5,81 persen secara tahunan. Cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra.
Gambaran tersebut memperlihatkan dua sisi dinamika harga pangan. Petani yang masih memiliki hasil untuk dijual berpeluang memperoleh harga lebih baik. Namun, kenaikan harga komoditas juga menambah beban konsumen. Sementara itu, petani yang menunda tanam atau kehilangan hasil panen belum tentu menikmati manfaat kenaikan harga tersebut.
Persoalan menjadi lebih penting ketika data harga disandingkan dengan perkembangan produksi beras. BPS memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57 persen atau sekitar 1,59 juta ton dibandingkan 2025.
Penurunan diperkirakan semakin terasa pada penghujung tahun. Potensi produksi beras Oktober–Desember 2026 diperkirakan hanya 5,01 juta ton, turun 16,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara produksi beras Januari–September tercatat 28,10 juta ton, turun 2,12 persen secara tahunan.
Tekanan produksi juga terlihat pada luas panen. Sepanjang Januari–September 2026, luas panen padi mencapai 9,24 juta hektare atau turun 2,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus September, luas panen menyusut 19,40 persen menjadi 0,91 juta hektare. Produksi padi pada bulan tersebut diperkirakan turun 18,29 persen menjadi 4,88 juta ton gabah kering giling.
BPS mengaitkan perkembangan pertanaman dengan kondisi cuaca dan dampak El Nino. Hasil pengamatan menunjukkan proporsi lahan yang sedang ditanami padi pada September 2026 hanya 20 persen, lebih rendah dibandingkan September 2023 saat El Nino sebesar 23,10 persen. Untuk periode Oktober–Desember, potensi luas panen diperkirakan turun 17,75 persen menjadi 1,54 juta hektare.
Meski demikian, gambaran produksi pangan tidak seluruhnya negatif. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sepanjang Januari–September 2026 mencapai 13,16 juta ton, meningkat 2,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS memperkirakan produksi jagung sepanjang tahun mencapai 16,39 juta ton atau naik 1,43 persen. Artinya, tekanan produksi tidak dialami seluruh komoditas dengan pola yang sama.
NTP yang menguat dan produksi beras yang menyusut bukanlah dua data yang saling bertentangan. NTP mengukur perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar. Indikator ini tidak mengukur volume panen, luas lahan yang berhasil ditanami, ataupun total pendapatan setiap rumah tangga petani.
Ketika harga jual meningkat lebih cepat daripada pengeluaran, NTP dapat naik meskipun produksi menurun. Petani yang masih memiliki hasil panen bisa memperoleh harga lebih tinggi. Sebaliknya, petani yang gagal tanam atau kehilangan hasil produksi tidak otomatis mendapatkan manfaat yang sama.
Di sinilah ukuran ketahanan pangan perlu ditempatkan secara lebih utuh. Stok beras, harga pasar, dan NTP masing-masing memberikan informasi penting, tetapi belum cukup jika dibaca secara terpisah. Produksi, luas panen, distribusi, serta daya beli konsumen harus menjadi bagian dari evaluasi.
Kondisi ini juga relevan bagi Lampung. Pada Oktober 2026, inflasi tahunan Lampung mencapai 3,83 persen, sementara NTP meningkat 1,91 persen. NTP hortikultura bahkan melonjak 12,72 persen. BPS Lampung mengaitkan kenaikan harga hortikultura dengan cabai merah dan tomat, di tengah keterbatasan stok akibat kemarau. Pola ini memperlihatkan bahwa persoalan harga dan pasokan yang terlihat secara nasional juga memiliki pantulan di tingkat daerah.
Bagi pemerintah pusat maupun daerah, tantangannya bukan sekadar mempertahankan NTP tetap tinggi atau menekan inflasi. Kebijakan pangan perlu memastikan petani tetap mampu berproduksi, pasokan pasar tidak terganggu, dan konsumen memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Penguatan irigasi, pompanisasi, pengelolaan cadangan air, kepastian pupuk, serta penyesuaian kalender tanam perlu diukur berdasarkan dampaknya terhadap luas tanam, luas panen, dan produksi. Jumlah bantuan atau infrastruktur yang dibangun bukan ukuran akhir keberhasilan.
Kenaikan NTP patut dicatat sebagai perbaikan posisi harga petani. Namun, penurunan proyeksi produksi beras menjadi peringatan bahwa fondasi ketahanan pangan masih menghadapi tekanan. Ekonomi pertanian yang sehat bukan ekonomi yang bergantung pada harga tinggi akibat pasokan terbatas, melainkan ekonomi yang mampu meningkatkan produksi, menjaga pendapatan petani, dan melindungi daya beli masyarakat secara bersamaan.
