Surat terbuka tentang kepercayaan publik, polemik ijazah, dan perkara dugaan penyadapan
Pak Jokowi,
Boleh saya bertanya sesuatu?
Besok, ketika Bapak hadir di persidangan perkara yang menyeret nama Roy Suryo dan dr. Tifa, publik tentu ingin melihat lebih dari sekadar kehadiran seorang mantan presiden. Mereka ingin menyaksikan apakah perdebatan panjang tentang ijazah Bapak akhirnya memperoleh ruang pembuktian yang terang.
Jika ijazah asli memang dibawa, silakan tunjukkan melalui mekanisme persidangan. Biarkan dokumen diperiksa, keterangan diuji, dan proses hukum berjalan. Bukankah itu kesempatan baik untuk mengakhiri polemik yang selama ini menyita perhatian publik?
Tetapi, Pak Jokowi, ada pertanyaan lain yang juga belum selesai.
Belakangan, publik dikejutkan oleh perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Persoalan ini menjadi semakin serius karena kabarnya sejumlah pejabat negara, politisi, aktivis, jurnalis, dan bahkan Presiden Prabowo termasuk dalam daftar sasaran.
Nama Bapak kemudian ikut disebut-sebut dalam percakapan publik. Bukan karena sudah ada bukti keterlibatan Bapak, melainkan karena hubungan kekuasaan masa lalu dan posisi sejumlah pejabat yang kini menjadi sorotan.
Saya kira, Bapak memahami mengapa publik bertanya.
Apakah tindakan itu benar-benar inisiatif sejumlah orang? Apakah ada pihak yang meminta, mengarahkan, mengetahui, atau menerima manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut? Mungkinkah ada jaringan yang lebih luas daripada yang sejauh ini terungkap?
Tentu, semua itu masih harus dibuktikan. Hubungan politik, kedekatan, atau riwayat jabatan tidak otomatis menjadikan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun, pertanyaan publik juga tidak semestinya ditutup hanya dengan bantahan.
Pak Jokowi,
Ada satu hal yang barangkali perlu Bapak renungkan. Selama sepuluh tahun berada di Istana, Bapak terbiasa menjadi orang yang ditanya, diwawancarai, dan dimintai keputusan. Kini, setelah tidak lagi menjadi presiden, Bapak harus bersedia berada dalam posisi yang berbeda, menjawab pertanyaan sebagai warga negara.
Tidak ada yang salah dengan itu. Justru di situlah demokrasi bekerja.
Jika Bapak tidak mengetahui apa pun tentang dugaan penyadapan tersebut, katakan dengan jelas. Jika ada hal yang Bapak ketahui dan relevan dengan penyidikan, sampaikan kepada pihak berwenang. Jangan biarkan ruang kosong informasi dipenuhi spekulasi.
Begitu pula dalam polemik ijazah. Jika Bapak yakin dokumen itu autentik, berikan kesempatan kepada proses hukum untuk mengujinya. Jangan biarkan persoalan ini terus menjadi bahan pertengkaran publik.
Saya tidak sedang meminta Bapak mengakui sesuatu yang belum terbukti. Saya hanya meminta Bapak memahami bahwa kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan meminta masyarakat percaya begitu saja.
Bapak pernah menikmati tingkat popularitas yang tinggi. Bapak juga meninggalkan warisan pembangunan yang menjadi bagian dari catatan sejarah. Namun, sejarah tidak hanya mengingat jalan tol, bendungan, dan proyek infrastruktur. Sejarah juga mencatat bagaimana seorang pemimpin menghadapi pertanyaan ketika kekuasaannya telah berakhir.
Pak Jokowi,
Barangkali Bapak menganggap semua ini sebagai serangan politik. Tetapi bagaimana jika sebagian pertanyaan itu justru lahir dari kegelisahan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran?
Jangan sampai semakin banyak orang bertanya, semakin sedikit pula penjelasan yang mereka peroleh.
Sebab, ada perbedaan besar antara orang yang tidak bersalah tetapi bersedia menjelaskan dan orang yang memilih diam ketika publik membutuhkan kejelasan. Diam bukan bukti kesalahan, tetapi juga bukan cara terbaik memulihkan kepercayaan.
Maka, izinkan saya mengulang pertanyaan di awal surat ini.
Pak Jokowi, apa yang belum Bapak ceritakan?
Publik tidak meminta cerita yang sempurna. Publik hanya ingin kebenaran yang bisa diuji.
Salam hormat,
Ilwadi Perkasa
