Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian publik. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut terseret setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi lainnya.
@Iwa Perkasa
Namun, di tengah perkembangan perkara yang menyentuh keamanan kepala negara dan integritas institusi kepolisian, ada dua figur yang belum memberikan tanggapan langsung yang dapat diverifikasi hingga Rabu (4/11/2026). Mereka adalah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bapak dan anak itu masih diam.
Diam tentu bukan bukti keterlibatan, apalagi dasar untuk menarik kesimpulan hukum. Jokowi maupun Gibran tidak dapat dikaitkan dengan dugaan penyadapan hanya karena hubungan politik atau kedekatan personal dengan pihak-pihak yang disebut dalam perkara.
Tetapi, kasus ini telah berkembang menjadi persoalan publik yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut siapa yang melakukan penyadapan, melainkan juga bagaimana kewenangan negara digunakan, siapa yang mengendalikan sistem, dan sejauh mana pengawasan berjalan.
Nama Jokowi menjadi perhatian karena selama masa pemerintahannya Listyo Sigit menjabat Kapolri. Hubungan kelembagaan dan kedekatan politik keduanya merupakan bagian dari konteks yang tidak bisa diabaikan dalam membaca perkembangan perkara.
Sementara Gibran kini berada di posisi Wakil Presiden. Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah sistem komunikasi dan keamanan pejabat tinggi negara telah diperiksa secara menyeluruh setelah dugaan penyadapan mencuat.
Sejauh informasi yang tersedia, belum ada konfirmasi bahwa Gibran menjadi sasaran penyadapan. Pemerintah juga belum memberikan keterangan yang memastikan apakah nomor teleponnya masuk dalam daftar sasaran.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan apakah Gibran terlibat, melainkan apakah seluruh sistem komunikasi pejabat negara telah diperiksa dan apakah hasil pemeriksaan itu akan disampaikan kepada publik.
Demikian pula dengan Jokowi. Publik boleh berharap ada penjelasan mengenai konteks hubungan kelembagaan pada masa pemerintahannya, tetapi tidak boleh mengubah kedekatan politik menjadi tuduhan.
Diam dan tanggung jawab publik
Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan komentar atas setiap persoalan politik. Namun, sebagai mantan kepala negara yang memimpin pemerintahan ketika Listyo Sigit menjabat Kapolri, penjelasannya dapat membantu publik memahami konteks kelembagaan yang berkembang.
Gibran berada dalam posisi berbeda. Sebagai Wakil Presiden, ia merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang menghadapi persoalan serius terkait keamanan komunikasi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Keduanya tentu memiliki hak untuk tidak menanggapi spekulasi. Namun, keterbukaan informasi tetap penting agar ruang publik tidak dipenuhi dugaan dan tafsir yang berkembang tanpa dasar.
Penyidik harus bekerja berdasarkan bukti. Mereka perlu mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, apa tujuan penyadapan, dan ke mana hasilnya disalurkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.
Perkara ini bukan panggung untuk saling melempar tuduhan. Yang dibutuhkan adalah proses hukum yang transparan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bapak dan anak itu memang masih diam. Publik tidak berhak memaksakan kesimpulan dari sikap diam tersebut. Tetapi publik tetap berhak bertanya, sementara negara berkewajiban membuka fakta yang memang menjadi kepentingan masyarakat.*****
