Kehadiran Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah. Presiden ke-7 RI itu hadir sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa.
Jokowi tidak hanya memberikan keterangan, tetapi juga memperlihatkan dokumen ijazah pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di hadapan majelis hakim dan pihak-pihak yang berperkara, ia menjelaskan riwayat pendidikannya, termasuk masa studi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam persidangan, Jokowi menyampaikan bahwa ujian skripsinya berlangsung pada 23 Oktober 1985, kemudian dinyatakan lulus pada 19 November 1985. Ia juga menjelaskan tanggal penerbitan ijazahnya, yakni 5 November 1985. Kehadiran dokumen tersebut menjadi bagian dari keterangan saksi yang harus dinilai dalam keseluruhan proses pembuktian.
Namun, diperlihatkannya ijazah di ruang sidang tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya masih mempertanyakan sejumlah karakteristik fisik dokumen yang ditunjukkan, termasuk aspek yang menurut mereka perlu dibandingkan dengan dokumen yang pernah diperiksa sebelumnya.
Keberatan tersebut merupakan posisi pihak terdakwa. Sebaliknya, Jokowi membantah tudingan yang diarahkan kepadanya dan meminta pihak yang menuduh membuktikan tuduhannya. Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai dokumen ijazah masih harus diuji melalui alat bukti dan pemeriksaan dalam persidangan, bukan disimpulkan hanya dari penampilan dokumen di hadapan publik.
Ketegangan lebih terasa dalam persidangan dengan terdakwa dr. Tifa. Setelah memberikan kesaksian dalam perkara Roy Suryo, Jokowi kembali diperiksa dalam perkara Tifa sekitar pukul 17.20 WIB. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyatakan tidak mengenal Tifa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
Tim advokat Tifa meminta waktu hingga delapan jam untuk memeriksa Jokowi. Mereka beralasan pemeriksaan perlu dilakukan secara komprehensif, terlebih perkara yang dihadapi kliennya memiliki ancaman pidana yang berat.
Majelis hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut. Setelah mendengar permintaan jaksa penuntut umum yang mengajukan waktu maksimal dua jam, hakim menetapkan durasi yang sama bagi jaksa maupun tim advokat. Pihak pembela menyatakan keberatan atas pembatasan itu.
Persoalan lain juga muncul terkait akses terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) yang digunakan jaksa. Tim advokat mempersoalkan kesempatan untuk membaca dokumen tersebut dalam proses pemeriksaan. Perdebatan itu menambah ketegangan dan memperlihatkan bahwa persidangan tidak hanya berkutat pada substansi tuduhan, tetapi juga menyangkut tata cara pemeriksaan dan ruang pembelaan bagi terdakwa.
Kesetaraan waktu pemeriksaan antara jaksa dan advokat memang menjadi pertimbangan majelis hakim. Namun, ukuran keadilan dalam persidangan tidak semata-mata terletak pada kesamaan durasi. Kesempatan yang memadai untuk menguji keterangan saksi, mengajukan pertanyaan relevan, dan menanggapi alat bukti juga menjadi bagian penting dari hak pembelaan.
Persoalan tidak berhenti setelah sidang ditutup. Usai persidangan pada Kamis malam, dr. Tifa bersama tim advokatnya menyampaikan rencana membawa keberatan atas jalannya persidangan kepada empat lembaga negara, yakni Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan Agung, Kapolri, Komisi II DPR dan Presiden.
Langkah tersebut memperluas persoalan dari ruang sidang ke ranah pengawasan dan pertanggungjawaban institusi. Tim Tifa tampaknya ingin agar keberatan mereka terhadap proses persidangan tidak hanya tercatat dalam forum pengadilan, tetapi juga mendapat perhatian lembaga-lembaga yang dinilai memiliki kewenangan terkait.
Meski demikian, rencana pengaduan harus ditempatkan secara proporsional. Komisi Yudisial memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara itu, keberatan mengenai keputusan prosedural majelis hakim tetap harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pengaduan bukan dengan sendirinya bukti bahwa telah terjadi pelanggaran etik atau hukum.
Hal serupa berlaku terhadap rencana pengaduan kepada Kejaksaan dan institusi kepolisian. Masing-masing lembaga memiliki ruang kewenangan yang berbeda. Karena itu, substansi laporan dan bukti yang diajukan akan menentukan bagaimana pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Di sisi lain, publik juga perlu membedakan dua persoalan yang berjalan beriringan. Pertama, pembuktian mengenai tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi. Kedua, apakah seluruh proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah memberikan ruang yang adil dan setara bagi para pihak.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Keberatan terhadap prosedur persidangan tidak otomatis membuktikan tuduhan mengenai ijazah. Sebaliknya, kehadiran Jokowi dan diperlihatkannya dokumen ijazah juga tidak menutup ruang bagi pihak terdakwa untuk menguji keterangan maupun bukti yang diajukan.
Ujian bagi Pengadilan dan Kepercayaan Publik
Persidangan ini memperlihatkan betapa kuatnya perhatian publik terhadap perkara yang melibatkan mantan kepala negara. Karena itu, standar transparansi dan kehati-hatian menjadi penting. Setiap keterangan harus diuji, setiap keberatan harus dicatat dan ditanggapi sesuai hukum acara, sementara majelis hakim dituntut menjaga independensi serta keseimbangan hak para pihak.
Jokowi telah hadir dan memberikan kesaksian. Ia juga memperlihatkan dokumen yang selama ini menjadi pusat polemik. Namun, penilaian akhir mengenai kekuatan pembuktian tetap berada di tangan majelis hakim setelah seluruh alat bukti dan keterangan diperiksa.
Pada saat yang sama, langkah Tifa dan tim advokatnya membawa keberatan ke sejumlah lembaga negara akan menjadi ujian tersendiri bagi mekanisme pengawasan peradilan. Lembaga-lembaga tersebut perlu menilai laporan berdasarkan kewenangan dan bukti, bukan tekanan opini maupun popularitas pihak yang terlibat.
Perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang benar atau salah dalam polemik ijazah. Ia juga menyangkut kemampuan sistem peradilan menjamin proses yang terbuka, imparsial, dan memberi ruang pembelaan secara layak.
Ijazah boleh ditunjukkan. Kesaksian boleh disampaikan. Namun, keraguan dan keberatan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan di ruang sidang. Jawabannya harus lahir dari pembuktian yang dapat diuji dan proses hukum yang dipercaya publik.(iwa/nomics)
