Pemerintah melalui Perum Bulog mulai memperkuat dukungan terhadap peternak ayam petelur skala mikro di Lampung. Salah satu instrumennya adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog bagi peternak yang memenuhi ketentuan.
Dukungan tersebut tidak berhenti pada penyediaan bahan baku pakan. Bulog juga mendorong sinergi pembelian telur dari peternak mikro untuk memperkuat penyerapan hasil produksi dan memberikan kepastian pasar.
Langkah ini patut dicermati karena menyentuh dua persoalan utama peternakan rakyat, yakni biaya produksi dan kepastian penjualan. Dalam usaha ayam petelur, pakan merupakan komponen biaya yang sangat menentukan keberlanjutan usaha. Ketika harga bahan baku meningkat, margin peternak kecil semakin tertekan.
Sebaliknya, ketika produksi telur melimpah tetapi penyerapan tidak lancar, peternak menghadapi risiko penurunan harga jual. Kombinasi biaya pakan yang tinggi dan harga telur yang melemah dapat menggerus modal usaha, bahkan memaksa peternak mengurangi populasi ayam.
Karena itu, intervensi pemerintah melalui SPHP jagung dan pembelian telur memiliki pendekatan yang menarik. Pemerintah tidak hanya membantu peternak memperoleh bahan baku lebih terjangkau, tetapi juga berupaya memperkuat pasar hasil produksinya.
Namun, efektivitas program harus diukur dari hasil di lapangan. Berapa banyak peternak mikro yang benar-benar menerima jagung SPHP? Berapa volume yang disalurkan? Seberapa besar selisih harga dibandingkan harga pasar? Berapa banyak telur yang berhasil diserap, dan apakah pembayarannya tepat waktu?
Pertanyaan tersebut penting agar program tidak berhenti sebagai kebijakan distribusi. Peternak membutuhkan kepastian pasokan dan pasar yang berkelanjutan, bukan bantuan sesaat.
Lampung memiliki basis produksi jagung yang besar. Ini semestinya menjadi modal untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara petani jagung dan peternak ayam. Jagung lokal dapat menjadi bagian penting dari rantai pasok pakan, sementara peternakan rakyat menyediakan telur dan protein hewani bagi masyarakat.
Hubungan itu perlu dikelola melalui kemitraan yang adil. Petani membutuhkan harga jual yang layak, sedangkan peternak membutuhkan bahan baku dengan harga kompetitif. Pemerintah dapat berperan mempertemukan kedua kepentingan tersebut melalui koperasi, kelompok usaha, dan sistem distribusi yang efisien.
Di tengah agenda penguatan ketahanan pangan, peternak mikro tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima bantuan. Mereka merupakan bagian dari ekosistem produksi pangan daerah yang perlu diperkuat.
Program SPHP jagung akan lebih bermakna jika mampu menjaga keberlanjutan usaha peternak, memperluas pasar telur lokal, dan memperkuat hubungan antara produksi jagung dengan kebutuhan pakan.
Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan di pasar. Ia juga bergantung pada kemampuan produsen kecil untuk terus berproduksi dan memperoleh keuntungan yang wajar.(IWA)
