Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak yang lebih serius. Setelah putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, perhatian kini beralih ke DPR.
@Iwa Perkasa
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Senin (9/11/2026), mengakui banyak organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi parlemen. Pembahasan masih berlangsung informal. DPR menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah kelembagaan.
Besok, 10 November, DPR memang membuka masa sidang. Namun, jangan keliru membaca situasi. Paripurna pembukaan masa sidang bukan berarti langsung memutus nasib Gibran. Ada proses politik dan konstitusional yang harus dilalui. Justru yang patut dicermati adalah apakah aspirasi lintas fraksi itu akan benar-benar dibawa ke forum resmi atau berhenti sebagai tekanan politik.
Dalam metafora catur, permainan seolah memasuki endgame. Bidak-bidak penting sudah bergerak. Putusan MA menjadi salah satu perubahan posisi yang signifikan. Kini DPR memegang langkah berikutnya. Tetapi belum ada skakmat. Hasil akhirnya bergantung pada keberanian politik, kekuatan dukungan, dan dasar konstitusional yang digunakan.
Persoalan ini juga tidak bisa disederhanakan menjadi soal ijazah semata. Putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Itu merupakan fakta hukum yang harus ditindaklanjuti. Namun, konsekuensinya terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tetap harus ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan, bukan melalui tekanan opini atau keputusan politik sepihak.
Konstitusi menyediakan jalur pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, jika ada anggota parlemen yang mendorong proses tersebut, mereka harus mampu membangun argumentasi hukum dan memenuhi tahapan konstitusional. Dukungan politik saja tidak cukup.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi DPR. Koalisi pemerintahan memiliki kekuatan besar di parlemen. Apakah fraksi-fraksi akan mengutamakan kepentingan politik koalisi, atau menjalankan fungsi pengawasan secara objektif? Sikap mereka akan menjadi penentu apakah persoalan ini bergerak ke proses konstitusional atau kembali terkunci dalam kompromi politik.
Dinamika tersebut juga berlangsung ketika hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan, ditambah kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian. Namun, menghubungkan seluruh peristiwa itu sebagai satu skenario politik masih membutuhkan bukti.
Bagi lingkaran politik Solo, situasinya tentu tidak sederhana. Pengaruh politik Jokowi dan posisi Gibran sedang menghadapi ujian. Tetapi apakah tekanan ini akan mengubah peta kekuasaan nasional, jawabannya belum ditentukan.
Satu hal yang pasti, DPR tidak bisa terus berada di ruang abu-abu. Jika ada persoalan hukum dan konstitusi yang harus diuji, gunakan mekanisme yang tersedia secara terbuka. Jika tidak cukup dasar, jelaskan kepada publik. Membiarkan polemik berlarut-larut hanya akan memperpanjang ketidakpastian.
Dalam permainan catur, endgame bukan sekadar soal siapa yang lebih dulu kehilangan bidak. Ini tentang siapa yang masih memiliki langkah sah untuk menentukan hasil. Kini publik menunggu apakah DPR berani memainkan langkah penentu, atau justru memilih mengulur permainan?*****
