NOMICS.ID — Ada nama yang menarik untuk ditelusuri dalam sejarah pergantian kekuasaan di Indonesia. Yusril Ihza Mahendra. Sejak hari-hari terakhir Soeharto pada Mei 1998, krisis politik yang berujung pada pemakzulan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Juli 2001, hingga polemik yang kini membayangi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yusril kembali berada di sekitar pusat persoalan. Kebetulan atau memang takdirnya demikian?
Tentu, ketiga peristiwa itu berbeda. Yusril bukan aktor tunggal yang menentukan jatuh atau bertahannya seorang presiden. Namun, ada benang merah yang membuat sosoknya menarik. Ia memahami hukum tata negara, mengenal pusat kekuasaan, dan kerap berada di posisi ketika keputusan politik harus diterjemahkan ke dalam bahasa konstitusi.
Pada Mei 1998, Indonesia berada dalam tekanan besar. Demonstrasi mahasiswa meluas, krisis ekonomi menghantam, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru merosot tajam.
Yusril ketika itu berada di lingkaran dalam Istana sebagai penulis pidato presiden. Ia ikut menyusun naskah pernyataan berhenti Soeharto yang dibacakan pada 21 Mei 1998. Ia juga terlibat dalam penyiapan mekanisme konstitusional yang memungkinkan Wakil Presiden BJ Habibie mengambil alih jabatan presiden.
Kesaksian Yusril yang pernah diberitakan CNN Indonesia memperlihatkan betapa dekatnya ia dengan proses tersebut. Ketika mendapat informasi bahwa sejumlah menteri tidak bersedia masuk dalam kabinet reformasi, ia menyampaikan kabar itu kepada Soeharto. Dalam situasi yang semakin sulit, Soeharto kemudian menyatakan akan mundur.
Yusril bukan penyebab utama kejatuhan Soeharto. Tekanan mahasiswa, krisis ekonomi, perpecahan elite, dan hilangnya dukungan politik merupakan faktor yang jauh lebih besar. Namun, ia menjadi salah satu orang yang membantu merumuskan jalan keluar ketika kekuasaan Orde Baru berakhir.
Tiga tahun kemudian, nama Yusril kembali berada dalam pusaran krisis kekuasaan. Kali ini, Presiden Abdurrahman Wahid menghadapi konflik terbuka dengan DPR dan MPR.
Yusril saat itu menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Kabinet Persatuan Nasional. Bahkan, sebelum Sidang Istimewa MPR, ia telah menyampaikan pandangan hukum bahwa DPR dapat mengajukan memorandum dan MPR memiliki kewenangan menilai apakah presiden melanggar haluan negara.
Dalam pemberitaan Hukumonline pada April 2001, Yusril menjelaskan bahwa forum yang berwenang memutus kontroversi tersebut adalah Sidang Istimewa MPR. Ia juga menyatakan keputusan akhir bergantung pada penilaian anggota MPR.
Gus Dur kemudian diberhentikan MPR pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden.
Namun, penting dicatat, Yusril bukan satu-satunya aktor dan tidak dapat disebut sebagai tokoh yang menjatuhkan Gus Dur. Pemakzulan itu merupakan puncak konflik politik antara presiden dengan mayoritas kekuatan di parlemen. Peran Yusril yang dapat ditelusuri secara jelas adalah posisinya dalam pemerintahan dan argumentasi hukum yang berkembang ketika krisis berlangsung.
Untuk dua perkara nasional itu, bisa dikatakan, Yusril menjadi penuntun kejatuhan dan peralihan kekuasaan.
Kini, lebih dari dua dekade setelah dua peristiwa tersebut, Yusril kembali menjadi salah satu figur penting dalam pembicaraan mengenai masa depan kekuasaan nasional.
Polemik dokumen pendidikan Gibran, putusan Mahkamah Agung, serta munculnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR membuat persoalan ini berkembang dari kontroversi hukum menjadi isu politik dan ketatanegaraan.
Pada 10 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, prosesnya harus dimulai dengan surat tertulis kepada MPR. Setelah itu, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Pemilihan dilakukan MPR paling lambat 60 hari setelah menerima surat Presiden.
Namun, Yusril juga menegaskan bahwa Gibran masih sah menjabat wakil presiden dan belum ada kekosongan jabatan. Putusan MA dan MK yang menjadi bagian dari polemik tersebut tidak otomatis memberhentikannya.
Yusril sedang menjelaskan batas antara persoalan hukum, pengunduran diri, dan mekanisme pemberhentian menurut konstitusi. Ia tidak sedang mengumumkan bahwa Gibran telah kehilangan jabatan.
Sementara itu, wacana HMP di DPR masih harus melewati proses pengajuan, verifikasi, dan pembahasan kelembagaan. Belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan menggelar sidang HMP terhadap Gibran.
Benang merah seorang ahli hukum di pusat kekuasaan
Dari Soeharto, Gus Dur, hingga Gibran, posisi Yusril memperlihatkan satu pola menarik. Ia bukan sekadar akademisi hukum yang berada di luar kekuasaan. Ia pernah menjadi penulis pidato presiden, menteri dalam kabinet yang menghadapi krisis, Menteri Sekretaris Negara, dan kini Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman itu membuat penjelasannya memiliki bobot politik tersendiri. Ketika sebuah pemerintahan menghadapi tekanan, persoalan tidak berhenti pada siapa yang memiliki dukungan politik. Ada prosedur, kewenangan, dan batas konstitusional yang menentukan bagaimana sebuah krisis diselesaikan.
Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa. Keputusan politik, dukungan parlemen, tekanan publik, dan legitimasi pemerintahan ikut menentukan arah peristiwa.
Yusril pernah berada di dekat akhir kekuasaan Soeharto. Ia berada dalam kabinet ketika Gus Dur menghadapi pemakzulan. Kini ia kembali menjelaskan konsekuensi hukum dari polemik yang melibatkan Gibran.
Apakah sejarah akan berulang? Belum tentu. Gibran belum mundur dan belum diberhentikan. Prabowo masih menjadi presiden, sementara proses politik di DPR pun belum menghasilkan keputusan.
Namun, ada satu hal yang patut dicermati. Dalam setiap krisis kekuasaan, Indonesia tidak hanya membutuhkan keputusan politik, tetapi juga penjelasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dan dalam tiga babak sejarah yang berbeda itu, Yusril selalu muncul di dekat pusat persoalan.
Kebetulan? Bisa jadi. Tetapi perjalanan panjangnya menunjukkan bahwa ketika kekuasaan berada di ujung tanduk, nama Yusril hampir selalu layak diperhitungkan. *****
