BANDARLAMPUNG – Penurunan harga sejumlah komoditas pangan pada akhir pekan memberi kabar baik bagi konsumen. Namun, pergerakan harga nasional tidak selalu mencerminkan kondisi di setiap daerah. Di Lampung, harga cabai masih menunjukkan dinamika yang perlu dicermati.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per 21 November 2026 pukul 08.30 WIB, melaporkan penurunan harga pada sejumlah komoditas.
Cabai merah besar turun 2,43 persen menjadi Rp66.200 per kilogram. Cabai merah keriting turun 4,15 persen menjadi Rp80.750, sedangkan cabai rawit merah turun 5,89 persen menjadi Rp91.100 per kilogram. Cabai rawit hijau juga turun 2,52 persen menjadi Rp73.400 per kilogram.
Penurunan terjadi pula pada daging sapi kualitas I dan II, telur ayam ras, beras kualitas bawah, serta minyak goreng. Harga minyak goreng curah tercatat turun menjadi Rp20.250 per kilogram, sementara minyak goreng kemasan bermerek I turun menjadi Rp24.300 per kilogram.
Meski mayoritas komoditas bergerak turun, tidak semuanya mengikuti arah yang sama. Bawang merah ukuran sedang naik 1,97 persen menjadi Rp38.800 per kilogram. Gula pasir premium juga naik 0,24 persen menjadi Rp20.800. Sebaliknya, bawang putih turun 1,56 persen menjadi Rp37.900 dan gula pasir lokal turun 0,25 persen menjadi Rp19.600 per kilogram.
Gambaran di Lampung memperlihatkan dinamika yang tidak sepenuhnya sama. Rekap PIHPS tingkat provinsi per 20 November menunjukkan harga cabai merah keriting Rp66.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp68.500. Dalam perbandingan tujuh hari, masing-masing tercatat naik 7,8 persen dan 3,8 persen.
Sementara itu, data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan untuk Lampung pada 20 November menunjukkan pergerakan harian yang lebih beragam. Dari 17 komoditas yang dipantau, sembilan naik dan delapan turun. Harga cabai rawit merah naik 0,48 persen menjadi Rp59.750 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 0,33 persen menjadi Rp58.403.
Perbedaan angka antara PIHPS dan SP2KP perlu dibaca secara hati-hati. Keduanya merupakan sistem pemantauan dengan cakupan dan metode penyajian masing-masing. Periode pembandingnya pun berbeda. Angka PIHPS yang dikutip merupakan perubahan tujuh hari, sedangkan angka SP2KP membandingkan harga harian. Karena itu, angka-angka tersebut tidak tepat dipertentangkan untuk menentukan satu harga yang dianggap paling benar.
Justru, data itu menunjukkan pentingnya membaca pergerakan harga secara lebih utuh. Penurunan harga nasional pada satu hari belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan harga di daerah telah berakhir. Begitu pula kenaikan dalam satu pekan tidak otomatis berarti semua pasar di Lampung mengalami kenaikan dengan besaran yang sama.
Bagi pemerintah daerah, cabai perlu mendapat perhatian karena perubahan pasokan dan distribusinya dapat cepat memengaruhi belanja rumah tangga. Pemantauan harga harus disertai pemeriksaan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan disparitas harga antarpasar. Intervensi sebaiknya didasarkan pada penyebab kenaikan, bukan semata-mata respons setelah harga telanjur melonjak.
Lampung juga membutuhkan informasi harga yang konsisten dan mudah dibandingkan. Data tingkat provinsi berguna untuk membaca kecenderungan umum, sedangkan pemantauan di pasar-pasar utama diperlukan untuk mengetahui kondisi yang benar-benar dihadapi konsumen. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Penurunan harga pangan nasional patut disambut, tetapi belum menjadi alasan untuk menyatakan persoalan selesai. Ukuran keberhasilan pengendalian pangan bukan hanya perubahan angka rata-rata nasional, melainkan kemampuan menjaga pasokan dan keterjangkauan harga di pasar daerah.
Bagi Lampung, pekerjaan rumahnya bukan sekadar mengikuti tren penurunan nasional. Pemerintah perlu memastikan gejolak harga komoditas strategis, terutama cabai, tidak membebani konsumen dan petani secara bersamaan.(IWA)
