Dua Kursi Calon, Satu Kursi Wapres: Ujian yang Sesungguhnya Tidak Mudah bagi Prabowo

Dua nama harus diserahkan. Satu kursi wakil presiden harus diisi. Satu orang akan terpilih, sementara satu lainnya harus menerima kenyataan tidak mendapat jabatan. Di atas kertas, ini mekanisme konstitusional. Dalam politik, bisa menjadi ujian yang tidak sederhana bagi Presiden Prabowo Subianto.

@Iwa Perkasa

Menjelang batas penyerahan nama pada 25 November 2026, dinamika pencalonan pengganti Gibran Rakabuming Raka justru memperlihatkan situasi yang menarik. Partai-partai koalisi menyatakan menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Bahkan, sejumlah pimpinan partai menyatakan mendukung jika calon berasal dari Gerindra.

Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan akan mendukung nama yang diusulkan Presiden. PDI Perjuangan, katanya, tidak mengajukan kandidat. Pernyataan seperti ini memberi Prabowo ruang untuk menentukan pilihan. Setidaknya, di hadapan publik, belum terlihat persaingan terbuka antarpartai untuk memperebutkan kursi tersebut.

Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa persoalannya sudah selesai. Dukungan kepada hak Presiden untuk mengusulkan nama tidak serta-merta menghapus kalkulasi dan preferensi politik masing-masing pihak.

Tiga nama kader Gerindra yang ramai disebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya bukan figur sembarangan. Mereka memiliki posisi penting di partai, parlemen, maupun pemerintahan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyebut ketiganya sebagai orang-orang yang telah lama bekerja bersama Prabowo dan memahami pemikiran politik Presiden.

Di sinilah muncul pertanyaan yang menggelitik. Jika Prabowo memilih dua dari tiga nama tersebut, siapa yang harus tersisih?

Bayangkan dua kader satu partai harus berhadapan dalam pemilihan di MPR. Keduanya sama-sama mendapat kepercayaan Presiden untuk masuk dalam daftar calon, tetapi hanya satu yang akan terpilih. Yang kalah bukan orang luar, melainkan rekan seperjuangan di partai sendiri.

Dalam politik, kalah dalam pemilihan tentu bukan aib. Namun, kompetisi semacam ini bisa meninggalkan rasa tidak nyaman, terutama jika kedua tokoh sama-sama memiliki posisi dan pengaruh. Apakah salah satunya akan memilih mundur sebelum pemungutan suara agar tidak terjadi persaingan terbuka? Kemungkinan itu bisa dibayangkan, tetapi belum ada informasi yang menunjukkan langkah tersebut sedang dipertimbangkan.

Pilihan lain, Prabowo mengajukan satu kader Gerindra dan satu tokoh dari partai koalisi. Sekilas, ini tampak sebagai jalan kompromi. Tetapi risikonya juga tidak kecil. Jika kader Gerindra kalah, hasilnya bisa menjadi bahan olokan-olokan politik.

Sebaliknya, jika kader partai lain yang kalah, partai tersebut harus menerima kenyataan bahwa kadernya hanya sampai pada tahap pencalonan. Dukungan kepada Prabowo tetap terjaga, tetapi tidak berarti semua pihak memperoleh posisi yang diharapkan.

Ada skenario ketiga yang tak kalah menarik, yakni satu kader Gerindra dan satu figur nonpartai. Komposisi ini bisa mengurangi kompetisi langsung antarkader maupun antarpartai. Prabowo tetap mengajukan orang dari partainya sendiri, tetapi menyediakan alternatif dari luar struktur kepartaian.

Tentu saja, opsi ini juga bukan tanpa risiko. Jika kader Gerindra kalah dari figur nonpartai, pertanyaan tentang wibawa partai Presiden tetap muncul. Namun, setidaknya persaingan tidak berlangsung di antara dua partai koalisi atau dua tokoh Gerindra.

Sejauh ini, belum ada kepastian bahwa Prabowo akan memilih skenario ketiga. Bahkan, Syahganda menyatakan belum ada nama dari luar Gerindra yang masuk dalam pembahasan yang diketahuinya. Artinya, kemungkinan figur nonpartai masih merupakan pembacaan atas kalkulasi politik, bukan informasi tentang keputusan Presiden.

Ada satu hal yang membuat situasi ini berbeda dari pemilihan biasa. Prabowo berwenang mengusulkan dua nama, tetapi tidak berwenang menentukan siapa yang akhirnya dipilih MPR. Presiden membuka pintu pencalonan, sementara keputusan akhir berada di tangan anggota majelis.

Karena itu, dua nama yang diserahkan nanti bukan hanya soal siapa yang dianggap mampu mendampingi Presiden. Keduanya juga mencerminkan cara Prabowo mengelola partai sendiri, menjaga hubungan dengan koalisi, dan menghadapi kemungkinan adanya pihak yang tidak memperoleh apa yang diinginkan.

Mungkin inilah bagian paling menarik dari proses tersebut. Semua pihak menyatakan menyerahkan keputusan kepada Presiden. Semua tampak siap mendukung. Tetapi begitu dua nama diumumkan, dukungan itu akan memasuki ujian yang sesungguhnya.

Dua orang masuk gelanggang. Satu kursi tersedia. Satu akan menang, satu harus menerima kekalahan. Pertanyaannya, apakah yang sedang diuji hanya pilihan MPR, atau juga kesediaan semua pihak menerima keputusan yang tidak selalu sesuai dengan harapan mereka?

Prabowo mungkin sedang memilih wakil presiden. Tetapi, tanpa disadari, ia juga sedang menguji seberapa kuat loyalitas dan kedewasaan politik orang-orang di sekelilingnya.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *