25 November, Sejarah Pertama Kali Presiden RI Serahkan 2 Cawapres

Rabu, 25 November 2026, berpotensi menjadi tanggal penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peristiwa ini disebut sebagai yang pertama kali terjadi sejak Republik Indonesia berdiri.

@Iwa Perkasa

Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Benny K. Harman, menyampaikan bahwa Prabowo kemungkinan datang langsung ke kompleks parlemen untuk menyerahkan surat berisi dua nama tersebut. Informasi itu diperolehnya dari komunikasi dengan pimpinan MPR. Meski demikian, kepastian waktu kedatangan Presiden masih menunggu konfirmasi.

Keistimewaan agenda ini bukan terletak pada seremoni penyerahan surat, melainkan pada mekanisme konstitusional yang untuk pertama kalinya dijalankan. Selama ini, pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung sebagai satu pasangan melalui pemilihan umum. Namun, ketika jabatan wakil presiden kosong di tengah masa pemerintahan, konstitusi menyediakan jalur pengisian yang berbeda.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan lebih rinci terdapat dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antaranya. Artinya, kewenangan Presiden bukan menetapkan siapa yang akan menjadi wakilnya, melainkan menentukan dua calon yang akan dipilih oleh anggota MPR.

Undang-undang juga mengatur batas waktu. MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Sementara itu, dua nama calon beserta persyaratannya harus disampaikan Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan.

Dengan jadwal sidang pada 9 Desember, penyerahan pada 25 November sesuai dengan tenggat tersebut. Tanggal itu karena itu lebih tepat dipahami sebagai batas konstitusional, bukan pilihan simbolis Presiden.

Mekanisme ini menempatkan dua lembaga negara dalam peran yang berbeda. Presiden memegang kewenangan mengusulkan, sementara MPR memiliki kewenangan memilih. MPR bukan sekadar lembaga yang mengesahkan satu nama pilihan Presiden. Anggota majelis harus menentukan satu dari dua calon yang diajukan.

Di sisi lain, proses ini memperlihatkan pentingnya pertimbangan Presiden dalam memilih kandidat. Dua nama yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian publik, partai politik, dan anggota MPR. Namun, hingga kini identitas keduanya belum diumumkan secara resmi.

Nama-nama yang beredar di ruang publik masih sebatas spekulasi dan dinamika dukungan politik. Karena itu, belum tepat memperlakukan satu figur sebagai calon yang sudah pasti diajukan atau terpilih.

Bagi MPR, peristiwa pertama ini juga menuntut ketelitian dalam menyiapkan mekanisme pemilihan. Panitia Ad Hoc tengah menyusun rancangan Ketetapan MPR yang mengatur tata cara pelaksanaan. Seluruh tahapan harus berjalan sesuai konstitusi, termasuk pemeriksaan persyaratan, penyampaian kesiapan calon, pemungutan suara, hingga pelantikan.

Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar menyelesaikan kekosongan posisi. Proses ini menjadi preseden bagi praktik ketatanegaraan Indonesia ketika jabatan tersebut kosong sebelum masa pemerintahan berakhir.

Pada 25 November, publik akan mengetahui dua nama yang dipilih Prabowo untuk diajukan kepada MPR. Setelah itu, keputusan berada di tangan anggota majelis. Sejarah baru bukan hanya tercatat ketika Presiden menyerahkan dua nama, tetapi juga ketika MPR menjalankan kewenangannya memilih salah satu dari keduanya.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *