Pertumbuhan ekonomi tidak selalu bermula dari gedung tinggi, kawasan industri, jalan besar atau mesin-mesin produksi. Di sebuah desa, pertumbuhan bisa saja dimulai dari anak-anak petani yang memperoleh kesempatan kuliah, menjadi sarjana, lalu pulang membawa pengetahuan untuk mengubah cara desanya bekerja. Satu Desa Satu Sarjana, dari sanalah Lampung menata pertumbuhan dari desa.
@Iwa Perkasa
\Gagasan itulah yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung. Konsepnya sederhana, pemerintah menyiapkan program beasiswa bagi anak-anak desa, terutama dari keluarga petani dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar memperoleh akses pendidikan tinggi dan kelak kembali berkontribusi di daerah asal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut pendekatan ini sebagai investasi intelektual. Pemerintah tidak ingin desa hanya menjadi tempat berlangsungnya pembangunan, tetapi menjadi sumber inovasi itu sendiri.
Dalam desain awal, program diarahkan pada bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Alasannya, desa membutuhkan lebih dari sekadar gelar akademik. Desa membutuhkan pengetahuan yang dapat diterjemahkan menjadi teknologi, efisiensi produksi, mekanisasi pertanian, pengolahan hasil, hilirisasi, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan.
Mirza bahkan menggunakan istilah rural brain gain, istilah untuk menggambarkan masuknya kembali pengetahuan, talenta, dan tenaga terdidik ke wilayah perdesaan setelah sebelumnya banyak anak muda meninggalkan desa untuk sekolah atau bekerja di kota. Anak-anak desa diberi kesempatan pergi menuntut ilmu, tetapi orientasinya bukan mendorong anak-anak terpelajar meninggalkankan desa.
Manusia sebagai Infrastruktur
Kerangka itu mendapatkan konteks yang lebih luas dari pandangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengenai pembangunan sumber daya manusia.
Dalam Lampung Education Digital Transformation Symposium di Universitas Lampung, April 2026, Marindo menyebut Lampung sedang berada dalam momentum bonus demografi. Sekitar 69,24 persen penduduk Lampung atau 6,52 juta jiwa berada dalam usia produktif. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi percepatan pembangunan, tetapi juga dapat berubah menjadi beban apabila tidak dipersiapkan dengan baik.
Yang menarik, Marindo tidak menempatkan persoalan tenaga kerja hanya pada jumlah. Ia menekankan kualitas dan relevansi keterampilan dengan kebutuhan zaman. Dalam kesempatan lain, saat menghadiri yudisium Fakultas Teknik Unila, ia mendorong lulusan meningkatkan keterampilan, daya saing dan kemampuan berinovasi.
Menurut Marindo, tantangan generasi muda bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Ia bahkan mengajak lulusan perguruan tinggi mengambil bagian dalam penguatan ekonomi dari desa melalui inovasi, kewirausahaan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pandangan tersebut membuat Satu Desa Satu Sarjana memiliki konteks yang lebih luas. Program ini tidak cukup dibaca sebagai program bantuan biaya kuliah. Program anyar ini merupakan upaya menghubungkan pendidikan tinggi dengan persoalan produktivitas ekonomi di tingkat paling bawah.
Sebab, jika bonus demografi ingin diubah menjadi pertumbuhan, maka manusia produktif harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Dan kebutuhan itu tidak hanya berada di kawasan perkotaan.
Dari Beasiswa Menjadi Kapasitas Desa
Di sinilah letak perbedaan antara program beasiswa biasa dengan gagasan Satu Desa Satu Sarjana.
Beasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperoleh pendidikan. Satu Desa Satu Sarjana ingin menambahkan dimensi lain yang mendorong pertumbuhan setelah pendidikan itu selesai?
Pemerintah menginginkan penerima program kembali ke daerah asal dan ikut menggerakkan pembangunan. Karena itu, bidang studi menjadi bagian penting dari desain program.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menjelaskan program tersebut masih dalam tahap pematangan dan ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027. Pemerintah masih mengkaji mekanisme seleksi, sumber data calon penerima, perguruan tinggi mitra serta pola pembiayaannya.
Pilihan penerima juga sedang dipertimbangkan agar program benar-benar menyasar anak-anak yang memiliki kemampuan akademik tetapi terkendala ekonomi. Pemerintah antara lain mengkaji penggunaan data kesejahteraan Desil 1 dan 2 maupun rekomendasi pemerintah desa.
Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan anggarannya.
Thomas memberikan ilustrasi bahwa apabila pada tahun pertama dibutuhkan Rp10 miliar, kebutuhan pada tahun berikutnya dapat meningkat karena mahasiswa penerima beasiswa dari angkatan sebelumnya masih harus dibiayai, sementara penerima baru mulai masuk. Angka tersebut merupakan ilustrasi, bukan angka resmi anggaran, tetapi menunjukkan sebuah komitmen jangka panjang, bukan pengeluaran satu tahun.
Karena itu, pemerintah harus menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan jumlah penerima setiap tahun.
Dalam konteks tersebut, angka penerima yang pernah disebut pemerintah sekitar 2.500 penerima dalam salah satu paparan program, sementara dalam forum lain Gubernur menyebut sekitar 2.600 anak untuk menyesuaikan jumlah desa, sebaiknya dipahami sebagai target awal atau gagasan kebijakan yang masih membutuhkan finalisasi. Program sendiri direncanakan mulai dikembangkan pada 2027.
Sarjana yang Pulang
Persoalan terbesar bukan ketika seorang anak desa berhasil menjadi sarjana. Persoalan sesungguhnya dimulai setelah ia memperoleh gelar.
Ia bisa saja mendapatkan pekerjaan di kota, masuk perusahaan nasional, melanjutkan pendidikan atau memilih hidup di tempat lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut.
Tetapi jika tujuan kebijakan adalah membangun desa, maka pemerintah harus menciptakan alasan ekonomi agar pengetahuan itu kembali.
Seorang sarjana pertanian, misalnya, dapat membantu petani meningkatkan produktivitas. Sarjana teknik dapat memperkenalkan mekanisasi yang lebih efisien. Sarjana teknologi informasi dapat membantu digitalisasi usaha desa. Sarjana pangan dapat mengembangkan produk olahan. Sarjana ekonomi dapat memperkuat tata kelola usaha dan rantai pemasaran.
Artinya, nilai program tidak berhenti pada berapa orang yang memperoleh ijazah.
Nilainya harus diukur dari berapa banyak persoalan desa yang mampu diselesaikan oleh pengetahuan yang dibawa pulang.
Di sinilah gagasan rural brain gain menjadi penting. Arus manusia mungkin tetap bergerak dari desa menuju kota untuk memperoleh pendidikan. Tetapi arus pengetahuan diharapkan bergerak kembali menuju desa.
Jika itu terjadi, pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jalan keluar individual semata. Ia menjadi investasi kolektif.
Menghubungkan Pendidikan dengan Ekonomi
Lampung memiliki alasan kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi.
Badan Pusat Statistik mencatat IPM Lampung 2025 mencapai 73,98, meningkat dari 73,13 pada 2024. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,61 tahun, sementara harapan lama sekolah berada pada 12,79 tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa perjalanan peningkatan kualitas manusia masih panjang.
Tantangannya adalah memastikan peningkatan pendidikan menghasilkan produktivitas.
Dalam konteks itu, pilihan STEM dalam Satu Desa Satu Sarjana memiliki logika ekonomi yang cukup jelas. Pendidikan diarahkan kepada bidang yang dapat bersentuhan langsung dengan produksi, teknologi, pertanian, industri dan hilirisasi.
Ini juga sejalan dengan pesan Marindo bahwa lulusan perguruan tinggi harus memiliki keterampilan yang relevan, mampu beradaptasi, berinovasi dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan.
Dengan kata lain, pemerintah sedang mencoba menggeser cara pandang pendidikan bukan hanya investasi untuk menaikkan status sosial seseorang, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi sebuah wilayah.
Tantangan Setelah Program Dimulai
Namun, program ini justru akan diuji bukan pada saat diluncurkan. Ujian sebenarnya adalah ketika angkatan pertama lulus.
Apakah mereka benar-benar kembali ke desa? Apakah tersedia pekerjaan atau ruang usaha bagi mereka? Apakah pemerintah desa mempunyai anggaran untuk memanfaatkan keahlian mereka? Apakah ada akses permodalan? Apakah perguruan tinggi tetap mendampingi? Dan apakah pemerintah memiliki indikator yang jelas untuk mengukur dampaknya?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pemerintah sedang membangun investasi jangka panjang. Tanpa ekosistem setelah kelulusan, Satu Desa Satu Sarjana berisiko berubah menjadi program beasiswa biasa.
Jangan sampai, anak desa dibiayai kuliah, memperoleh gelar, kemudian meninggalkan desa karena tidak menemukan ruang untuk mengembangkan ilmunya.
Sebaliknya, apabila pemerintah mampu menghubungkan sarjana dengan pemerintah desa, koperasi, UMKM, BUMDes, dunia usaha, perguruan tinggi dan program pembangunan daerah, seorang sarjana dapat menjadi simpul baru dalam ekonomi lokal.
Satu orang mungkin tampak kecil. Tetapi satu orang yang membawa teknologi baru ke kelompok tani, memperbaiki tata kelola BUMDes, membantu UMKM masuk pasar digital atau mengembangkan produk pertanian bernilai tambah dapat menciptakan efek yang jauh lebih besar daripada ukuran dirinya.
Pertumbuhan dari Desa
Karena itu, Satu Desa Satu Sarjana sebaiknya tidak diperlakukan sebagai perlombaan memenuhi angka satu sarjana di setiap desa. Yang lebih penting adalah membangun satu kapasitas baru di setiap desa.
Seorang sarjana harus menjadi pintu masuk bagi pengetahuan, teknologi, inovasi dan jaringan baru. Pemerintah menyediakan akses pendidikan. Perguruan tinggi menyediakan ilmu dan riset, dunia usaha menyediakan pasar, investasi dan lapangan kerja. Sementara desa menjadi ruang tempat pengetahuan itu diuji dan menghasilkan nilai ekonomi.
Marindo pernah mengingatkan bahwa bonus demografi adalah momentum yang tidak datang dua kali. Bagi Lampung, momentum itu tidak hanya berada di pusat kota. Ia juga berada di ribuan desa yang selama ini menjadi basis pertanian, perdagangan, perkebunan dan ekonomi kerakyatan.
Maka, apabila Satu Desa Satu Sarjana dijalankan dengan seleksi yang adil, bidang studi yang tepat, pembiayaan yang berkelanjutan dan ekosistem pascakampus yang nyata, program ini bisa menjadi lebih dari sekadar kebijakan pendidikan.
Ia dapat menjadi cara baru menata pertumbuhan.
Bukan dengan memindahkan pusat pertumbuhan dari kota ke desa secara paksa, tetapi dengan membawa kapasitas manusia ke tempat pertumbuhan itu dibutuhkan. *****
